Juni 2015, Pemprov DKI mulai proses penambahan bus Transjakarta
PT Hino siap memasok 2.000 unit bus Transjakarta secara bertahap hingga Juni 2016.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, rencana penambahan bus Transjakarta oleh Pemprov DKI akan dilakukan mulai Juni 2015 mendatang. Hal itu diungkapkan Ahok terkait dengan pertemuan antara Pemprov DKI dengan sejumlah pimpinan PT Hino beberapa waktu lalu, yang menyatakan kesiapan mereka untuk mengadakan bus di Jakarta.
"Dalam setahun PT Hino itu mampu lho memproduksi 2.000 unit untuk dioperasikan di Jakarta. Nantinya seluruh bus tersebut berada di bawah PT Transportasi Jakarta," kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).
"Janjinya mulai Juni 2015 mendatang hingga Juni 2016, mereka akan mendatangkan 2.000 bus secara bertahap," katanya menambahkan.
Ahok menjelaskan, 2.000 unit bus tersebut berukuran single seperti bus Transjakarta yang beroperasi saat ini. Nantinya, selain dibeli PT Transportasi Jakarta, dia akan mendorong operator angkutan umum seperti Metromini dan Kopaja untuk membeli juga bus-bus tersebut, dengan tetap memperbolehkan bus sedang kopaja dan Metromini yang sudah terlanjur direvitalisasi sesuai standar bus TransJakarta, memakai jalurnya
"Yang sudah direvitalisasi tetap boleh, tapi ke depan mereka harus membeli bus besar. Jadi nanti bus sedang yang melintasi trayek jalan wilayah, berfungsi sebagai penunjang bus besar yang melintasi jalur TransJakarta," jelasnya.
Lebih lanjut, Ahok juga mengatakan pihaknya akan merubah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2014, tentang transportasi.
Menurutnya, peraturan tersebut tidak sebanding dengan nilai investasi dari para pengusaha, bila kendaraan mereka hanya dibatasi 10 tahun. Yang terpenting, lanjut Ahok, bus-bus tersebut lolos uji kelayakan kendaraan (KIR).
"Justru Perda itu malah membuat peluang permainan bagi oknum Dishub. Lucunya, dalam perda tersebut juga diperbolehkan jika bus beroperasi lebih dari 10 tahun, asal ada izin Gubernur. Ini kebiasaan Jakarta, kami akan merubah Perda dan membenahi uji KIR," pungkasnya.
Baca juga:
Sopir ngantuk, bus Transjakarta tersangkut separator di Dukuh Atas
TransJakarta serempet PPD dan patah as di Halimun bikin macet
Kisruh APBD DKI, duit proyek layang Busway buat Tangerang belum cair
Kesal proyek jalan layang busway buat macet, warga DKI lapor ke sini
Ahok beri waktu PT Transjakarta lakukan pembenahan
Hasil penyelidikan, ini penyebab bus Zhong Thong terbakar di Gatsu
-
Transjakarta apa saja yang akan dihapus dari aset Pemprov DKI? Merek Bus Transjakarta yang akan masuk kandang alias dihapus dari aset Dishub DKI Jakarta adalah: Zhongtong, Yutong, Hino, Mercedes, Hyundai, Komodo, Ankai, dan Inobus.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kenapa ratusan bus Transjakarta akan dihapus dari aset Pemprov DKI? Ratusan Bus Transjakarta Siap-Siap Masuk Kandang Bukan karena terbengkalai, melainkan 417 bus Transjakarta itu disebut telah habis pemakaiannya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bus tersebut sudah selesai masa pakainya oleh PT Transjakarta dan diusulkan dihapus dari aset. "Artinya, keseluruhan bus ini sudah selesai masa pakainya, maka ini diusulkan untuk dihapuskan," kata Kadishub.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Kapan Tjokropranolo menjadi Gubernur DKI Jakarta? Hingga pada tahun 1977, ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982.
-
Siapa saja yang terlibat dalam rapat terkait perubahan nama DKI Jakarta menjadi DKJ? Menteri Keuangan Sri Mulyani telah merapatkan hal ini dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan beberapa menteri lainnya di Istana Merdeka pada Selasa (12/9/2023) lalu.