Kemendagri minta Ahok jelaskan duplikasi dana miliaran rehab sekolah
Dia menegaskan Kemendagri hanya mengevaluasi satu anggaran dan itu yang dikirimkan pemprov.
Pada Jumat (13/3) lalu, Kementerian Dalam Negeri mengirimkan kembali hasil evaluasi terhadap RAPBD DKI Jakarta tahun 2015 yang masih jadi polemik. Seperti diketahui, tahun ini Jakarta belum punya APBD karena Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dan DPRD masih bersitegang soal dana siluman di pos pendidikan Rp 12,1 triliun.
Dari data yang dimiliki merdeka.com, salah satu yang jadi evaluasi Kemendagri adalah duplikasi anggaran untuk rehabilitasi enam sekolah. Ditemukan, untuk proyek yang sama, terdapat dua kode rekening dengan nama dan nilai penganggaran yang berbeda.
Mencengangkan lagi, selisih nilai penganggaran lumayan besar. Bahkan ada yang mencapai belasan triliun. Atas koreksi itu, Kementerian Dalam Negeri meminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, untuk menjelaskan.
"Tentu kita minta, karena kan mereka (Ahok dan DPRD) akan duduk bersama membahas evaluasi ini," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, dalam perbincangan dengan merdeka.com, Senin (16/3).
Dia menegaskan, temuan dua anggaran pada satu proyek yang sama bukan karena ada dua versi APBD seperti yang selama ini diributkan. Pria berkumis itu memastikan hanya ada satu draf RAPBD yang dibahas dan dievaluasi, yakni yang dikirimkan resmi oleh pemprov.
"Jadi duplikasi yang dimaksud bukan karena versi-versi itu. Itu tidak ada, ini hanya duplikasi dalam penganggaran yang memang kadang bisa terjadi tapi itu sudah kita koreksi," jelasnya.
Dia meminta dalam pembahasan hasil evaluasi yang dikirimkan Kemendagri, Ahok, sapaan Basuki dan DPRD, bisa menghasilkan satu keputusan yang baik. Keduanya memang diberikan waktu untuk saling membahas selama lebih kurang sepekan.
"Karena kita ini ada jaminan efektivitas dan tata kelola anggaran itu sendiri," katanya.
Kemendagri juga sempat mempertanyakan kenapa belanja pendidikan tahun ini menurun. Padahal, untuk kualitas pendidikan yang baik pastinya harus disediakan dana yang memadai.
"Maka itu kita minta tinjau lagi, seperti kenapa belanja pegawai lebih tinggi sementara belanja pendidikan, dulu 25 persen turun sekarang jadi 21 persen," tegasnya.
Berikut beberapa anggaran rehabilitasi sekolah yang terjadi duplikasi:
a. 1.01.034.06.014 Kegiatan Perawatan Berat Gedung SDN Semanan 03 Rp 1.999.954.166 diindikasikan duplikasi dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.01.034.06.041 Perawatan Berat Gedung SDN Semanan 03 Rp 2.999.981.882 pada Sudin Pendidikan Jakarta Barat
b. 1.04.004.09.002 Kegiatan Rehabilitasi Total Gedung SDN Joglo 01/02,03/04 Rp 29.986.473.512 pada Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Barat diindikasikan duplikasi dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.01.035.06.014 Kegiatan Perawatan Berat Gedung SDN Joglo 03/04 Rp 2.000.000.000 pada Sudin Pendidikan Jakarta Barat
c. 1.04.003.09.006 Kegiatan Rehabilitasi Total Gedung SDN Lagoa 07/08 Rp 12.647.641.857 pada Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Utara diindikasikan duplikasi dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.01.001.06.015 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Lagoa 07/08 Rp 8.591.805.454 pada SKPD Dinas Pendidikan.
d. Kode rekening 1.04.006.10.007 Kegiatan Rehabilitasi Total Gedung SMPN 102 Rp 29.155.000.000 pada Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Timur diindikasikan duplikasi dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.01.001.06.041 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMP 102 Rp 16.499.987.061 pada SKPD Dinas Pendidikan.
e. 1.04.003.09.005 Kegiatan Rehabilitasi Total Gedung SDN Penjaringan 08/09 Rp 11.752.668.776 pada Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Utara diindikasi duplikasi dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.01.001.06.032 Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Penjaringan 09/10 Rp 9.030.125.000 pada SKPD Dinas Pendidikan.
f. 1.04.002.10.001 Kegiatan Rehabilitasi Total Gedung SDN Kramat 01, 02, 03 dan 04 Rp 15.478.315.775 pada Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Pusat diindikasikan duplikasi dengan penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.01.031.06.016 Perawatan Berat Gedung SDN Kramat 01-04 Rp 1.195.754.635 pada Sudin Pendidikan II Jakarta Pusat.