Lurah & camat se-DKI temukan mark up anggaran di APBD versi DPRD

Banyak anggaran yang tak pernah diajukan, dibulatkan hingga digelembungkan. Seperti apa?

‎Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengumpulkan lurah dan camat di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka diminta untuk memilih antara APBD versi Pemprov DKI Jakarta atau DPRD DKI Jakarta.

Hasilnya cukup mencengangkan, sebab hampir seluruh lurah dan camat bingung dengan anggaran yang ada di APBD versi DPRD DKI Jakarta. Mulai dari nilai yang berubah dan anggaran yang dibulatkan.

Seperti yang ditemukan Camat Cengkareng Ali Maulana Hakim. Dia mengatakan, terjadi penggelembungan anggaran dari jumlah yang diusulkannya saat musrenbang, nilainya pun mencapai dua kali lipat dari anggaran yang diajukan dalam e-budgeting.

"Banyak sekali anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan. Kami butuh program itu bagus, tetapi semua anggaran itu tidak ada dalam pembahasan kami. Tambahan dari DPRD sekitar Rp 7 miliar, jadi totalnya Rp 14 miliar," terangnya di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/3).

Lalu pernyataan serupa juga ditemukan oleh Lurah Jelambar, Jakarta Barat, Muhadi. Dia mendapati anggaran untuk kerja bakti di wilayahnya dibulatkan dalam APBD DKI Jakarta versi DPRD DKI Jakarta.

"Kalau e-budgeting ada koma enggak genap. Kalau DPRD genap semua. Pelaksanaan kerja bakti Kelurahan Jelambar Baru kalau kami Rp 122.537.602. Tapi kalau DPRD Rp 123.000.000," jelasnya.

Lurah Kamal Joko Mulyono juga kaget karena menemukan anggaran yang tidak pernah diusulkannya.‎ Bahkan, nilai yang masuk dalam APBD DKI Jakarta versi DPRD ini mencapai Rp 150 juta.

"Misalnya ini, pembuatan gapura ornamen Betawi untuk Kantor Kelurahan Kamal. Anggarannya sampai Rp 150 juta. Saya tidak setuju anggaran ini karena‎ tidak pernah kamu usulkan di musrenbang," katanya.

Penambahan anggaran juga terjadi di Kecamatan Tambora. Camat Tambora Mursidin hanya mengajukan Rp 7 miliar dalam musrenbang, tapi nilai ini melonjak pada APBD DKI versi DPRD DKI Jakarta.

"Penambahannya sekitar Rp 2,26 miliar, tetapi bukan dalam bentuk pengadaan. Seperti untuk menguras saluran, sosialisasi, dialog interaktif dan biopori," ujarnya.