Makin akur, DPRD minta laptop Rp 1,6 M biar modern, Ahok kabulkan
"Kalau untuk alat kerja ya kita enggak apa apa. Laptop juga sudah murah sekarang," katanya.
Tampaknya hubungan DPRD dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sudah benar-benar akur. Hal itu dibuktikan dari lancarnya pembahasan APBD DKI 2016.
Bahkan beberapa usulan DPRD dikabulkan Basuki. Seperti penambahan biaya perjalanan dinas dan anggaran pengadaan laptop Rp 1,6 miliar.
"Kalau untuk alat kerja ya kita enggak apa apa. Laptop juga sudah murah sekarang. Kan sudah ada di e-catalog. Laptop itu udah bukan barang mewah lah. Ini juga dianggarkan di sekwan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/12).
Kebijakan ini, kata Ahok, sama dengan yang diberlakukan pada eselon II DKI. "Kalau enggak ada aturan kita enggak kasih. Kalau ada aturan kita kasih," jelasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Bangga, M Taufik, menegaskan permintaan laptop itu dalam rangka parlemen modern.
"Itu dalam rangka parlemen modern. Pak gubernur juga harus tahu kita kalau mau cari perda yang udah pernah dibuat masa harus naik ke rak dan cari, itu mah di kampung saya yang begitu. Masa di DKI begitu, itu buat alat kerja," jelasnya.
Ditambahkan dia, nilai laptop yang dianggarkan, dipastikan tak ada kendala karena ada aturannya. "Asal ada aturannya, lebih juga sanggup," pungkasnya.
Taufik dan Ahok juga memastikan KUA-PPAS sudah finalisasi meski agak terlambat karena ada tambahan dana perimbangan Rp 184 miliar yang harus dimasukkan.
"KUA-PPAS kita kan sudah kayak APBD Insya Allah cepet, teman-teman sudah bantu sisir bantu saling dukung. Pokoknya eksekutif legislatif jangan ada stigma jelek kita baik-baik kok," pungkas Ahok.
Soal rapat tertutup Bangga dan Sekwan kemarin, Ahok kembali menegaskan tak ada yang perlu dicurigai. "Waktu sekwan tu bukan rapat. Tapi penyusunan sesuai dengan perubahan. Kan kasian juga kan lagi nyusun kalian plototin. Karena ada perubahan perubahan sesuai dengan itu. Kalau enggak ada aturannya juga kita enggak mau," tutupnya.
Baca juga:
Akur dengan DPRD, Ahok sindir PNS: Eksekutif agak bodoh kelihatan
Rapat banggar, Ahok akur dengan M Taufik & puja-puji kerja DPRD
Taufik ingatkan Ahok tak perlu sandiwara soal pemeriksaan BPK
M Taufik nilai konsep kartu e-natura ala Ahok tidak jelas
Taufik minta Ahok evaluasi sikap setahun pimpin DKI Jakarta
Bayang-bayang Jokowi dalam setahun kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta
Pengesahan MoU KUA-PPAS 2016 molor, M Taufik salahkan Ahok
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.