Menteri Tjahjo soal pidato Anies: Biarkan masyarakat menilainya

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak ingin mengomentari pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menggunakan kata 'pribumi'. Sebab itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak ingin mengomentari pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menggunakan kata 'pribumi'. Sebab itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis.

"Saya enggak komentar dulu, biarkan masyarakat yang menilainya," katanya di Jakarta, Rabu (18/10).

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penindasan di Jakarta cukup nyata dengan adanya kolonialisme. Dia juga sempat menyinggung perihal pribumi dalam pidatonya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, tidak akan memberikan teguran terlebih dahulu kepada Anies. Karena harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana isi pidato tersebut secara teks dan visualnya.

"Kita ingin melihat secara jernih dulu. Bagaimana isi rekamannya, teksnya bagaimana dulu. Pelan-pelan dulu," tutupnya.

Sebelumnya, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengimbau kepala daerah untuk tidak lagi menggunakan kata pribumi. Karena itu bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam perumusan dan penyelenggaraan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah.

"Tidak hanya Pak Anies, semua pejabat negara dan kita warga bangsa, hindari pakai istilah pribumi," kata Sumarsono atau akrab disapa Soni melalui pesan singkat, Selasa (17/10).

Walaupun begitu, mantan Plt Gubernur DKI Jakarta ini tetap mendukung kepemimpinan selama lima tahun ke depan. Sebab, dia menilai, mantan Menteri Pendidikan itu memiliki kemampuan komunikasi publik yang sangat bagus.

"Dengan pilihan kata dan gaya bicara yang menyejukkan dan gampang dipahami. Harapan saya, Anies bisa membawa DKI Jakarta yang lebih baik, damai, dan jauh dari isu SARA," jelasnya.

Soni mengungkapkan, pemerintahan Anies-Sandiaga Salahuddin Uno harus bisa mempersatukan warga Ibu Kota yang multi-etnis. Karena dengan begitu permasalahan yang ada akan mudah untuk diselesaikan.

"Jakarta butuh kita semua, apapun suku, agama, dan ras mereka. Pak Anis harus mampu merajutnya dan memayungi berbagai perbedaan dan kepentingan," tutupnya.