Meski senang, Ahok siapkan tim antisipasi Palyja & Aetra banding

Soal air bersih di Jakarta, Ahok pernah menegaskan bakal mengalihkan dua perusahaan swasta ini menjadi BUMD.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan melarang pihak swasta mengelola air di Jakarta. Keputusan ini secara otomatis menghilangkan perjanjian kerja sama (PKS) PT PAM Jaya dengan dua perusahaan swasta, PT Aetra dan PT Palyja.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, satu sisi dirinya senang mendengar keputusan tersebut. Namun di sisi lain ada kekhawatiran yang timbul saat Aetra dan Palyja mengajukan banding.

"Kalau mereka banding, kami bentuk tim pelajari Undang-undang Arbitrase Internasional. Kami berharap Undang-undang Arbitrase dukung kami. Karena pengalaman beberapa negara, kontrak-kontrak yang tidak masuk akal dimenangkan pemerintah," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/3).

Dia menambahkan, bila dalam banding ternyata PAM Jaya kalah, maka Pemprov DKI Jakarta harus mengeluarkan uang. Uang ini digunakan untuk membayar perjanjian yang telah dibuat antara PAM Jaya kepada Aetra dan Palyja. Nilainya mencapai Rp 3-4 triliun untuk setiap perjanjian.

Untuk menanggulangi hal tersebut, pihaknya tengah mempersiapkan tim untuk menghadapi banding.

"Kami enggak apa-apa, kami sedang bentuk tim untuk ambil alih. Orang-orang yang kerja di Aetra dan Palyja kan enggak boleh dibuang. Mereka kan orang profesional. Kami akan siapkan mereka masuk ke PAM," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.

Jika tim tersebut dapat menang dalam PN Jakarta Pusat, maka Pemprov DKI Jakarta tidak perlu menyiapkan uang untuk akuisisi PAM Jaya. Sebab untuk biaya akuisisi diperkirakan tidak sampai Rp 1 triliun.

Tapi dia menyarankan sebenarnya Aetra dan Palyja tidak perlu melanjutkan proses persidangan. Sebab bukan hanya buang waktu tapi merugikan warga Jakarta.

"Kalau ini diteruskan Jakarta akan terkatung-katung dua sampai tiga tahun," tutupnya.

Sebelumnya, Manajer PT PAM Jaya Efendy mengatakan, pengelolaan sendiri ini tidak sulit dilakukan karena sebagian besar karyawan dari PT Aetra dan PT Palyja adalah karyawan PT PAM Jaya yang diperbantukan.

"100 persen kami siap. Sebagian besar karyawan di PT Aetra dan PT Palyja kan dari PAM Jaya, jadi kita bisa koordinasikan," ungkap Efendy usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (24/3).

Sementara itu, kuasa hukum Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) selaku penggugat, Arif Maulana mengimbau adanya restrukturisasi di PT PAM Jaya sehingga dalam pengelolaannya tidak mengecewakan rakyat lagi. Selain itu, pemerintah juga harus segera mencabut izin usaha dari PT Aetra dan PT Palyja.

"Gubernur harus mengusir perusahaan itu malam ini dan tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk mengakuisisi perusahaan tersebut," ujarnya.

"Negara dan pemerintah harus mempersiapkan diri dengan pengelolaan air yang lebih baik dan berjamin kepada rakyat. Dan PAM Jaya harus ada restrukturisasi, dibersihkan dari para perampok-perampok itu," tegas Arif.

Lebih lanjut, Arif mengatakan pihak KMMSAJ akan menemui Gubernur DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti masalah ini. "Kami secepatnya akan menemui Gubernur untuk menindaklanjuti pengusiran ini," imbuh.

Baca juga:
Tolak swastanisasi air, aktivis berkostum gelas plastik keliling HI
Ngaku bayar, warga Volker tak terima meteran airnya disidak Aetra
Hakim putuskan swastanisasi air Jakarta langgar hukum
Aetra dan Palyja dilarang, PAM Jaya siap kelola sendiri air Jakarta
Perjanjian kerja sama dibatalkan, Palyja lawan putusan PN Pusat