Momen-momen Ahok merasa dizalimi dan difitnah

Barter Kalijodo dan reklamasi

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kembali meluapkan kemarahannya karena kabar beredar Pemprov DKI Jakarta dan Podomoro melakukan barter. Barter yang dimaksud untuk kelanjutan proyek reklamasi.

Ahok menegaskan, perjanjian kontribusi tambahan dengan pengembang menggunakan sistem diskresi yang dimuat dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan. Dia mengungkapkan, diskresi bisa saja dikeluarkan jika ada kekosongan hukum.

"Kalian mengejar saya dengan menggunakan Undang-undang Diskresi. Padahal ini kesepakatan, kecuali ada pengusaha yang memang menggugat saya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/5).

Dijelaskan dia, saat duduk di Komisi II DPR RI, banyak orang enggan menggunakan diskresi karena takut diduga penyelewengan. Saat itu pula ditambahkan pada UU tersebut bahwa diskresi diperbolehkan asal memberi keuntungan banyak orang.

Dalam proyek reklamasi, dikatakan dia, semua yang dilakukan sepenuhnya untuk masyarakat dan Pemprov DKI Jakarta termasuk peremusan kontribusi tambahan 15 persen.

"Sekarang saya tanya, kalau saya tidak mau merumuskan angka 15 persen, terus saya tanda tangan, memberikan izin kepada mereka, rugi enggak pemda DKI? Saya tanya itu dulu. Itu memfitnah saya dengan menggunakan kata barter," tutup Ahok.

Kasus Sumber Waras

Pemprov DKI Jakarta disebut menunggak Pajak Bumi Bangunan (PBB) terkait proyek pembelian lahan RS Sumber Waras. Dinilai tunggakan pajak tersebut terjadi sampai beberapa bulan.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan tudingan itu fitnah. "Itu enggak mungkin, lu enggak mungkin transaksi, itu UU Notaris dan PPAT (pejabat pembuat akta tanah). Jadi orang jangan fitnah sembarangan, saya sebenarnya udah enggak mau ngomong, itu fitnah sembarangan," ucap Ahok, sapaannya, sambil ngotot di sela peresmian taman anak di Rawa Buaya, Jakarta Barat, Selasa (19/4).

Dia mengklaim, proses jual beli lahan atau bangunan tidak bisa terjadi jika PBB belum lunas. "Jadi kalau sampai itu enggak ada, yang main itu notaris, mungkin enggak? enggak mungkin. Jadi jangan di bolak-balikin," tambahnya.

Penggusuran warga Luar Batang

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membantah keras pernyataan pengacara sekaligus bakal calon gubernur Yusril Ihza Mahendra yang menyebutnya bakal menggusur Masjid Luar Batang, Jakarta Utara. Dia menegaskan, tak akan menggusur masjid itu, tapi permukiman warga yang ada di sekitar masjid dan menghadap ke laut.

Dia sudah menduga kebijakan ini akan menjadi sebagai senjata untuk menyerang dirinya jelang Pilgub tahun depan. Namun dia menanggapi santai dan menganggap tudingan Yusril sebagai fitnah untuk menjatuhkan kredibilitasnya ketimbang memikirkan program.

"Tapi itu aduh, pilkada ini kadang-kadang, saya kasihan tahu enggak. Jadi, orang mau jadi gubernur, mau nantang saya, harus pikirin program, jangan tiap hari cuma mikir gimana ngalahin Ahok, pakai fitnah-fitnah," kata Ahok di Kantor Pemkot Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (29/3).

Ahok berpesan pada siapapun pesaingnya termasuk Yusril, seharusnya fokus menciptakan citra baik dengan program yang baik daripada menjelek-jelekkan calon lain.

"Kalau orang kan ada tulisan bijak gitu ya, ya kalo orang yang bijak itu memperbagus dirinya dong mutunya don bukan jelek-jelek orang, kasihan," tegas mantan politisi Gerindra ini.

Sebelumnya, Ahok mengklaim dirinya berupaya mempercantik masjid itu bukan menggusurnya. Perbaikan pun sudah pernah dilakukan pada 2014 lalu. Pemprov DKI telah memperbaiki sistem penerangan, mengecat di masjid itu. Menurut Ahok, sejak lampu diperbaiki, penerangan menjadi lebih baik bahkan melebihi bangunan lain di sekitarnya.

Bisa beli tentara, polisi dan KPK

Aktivis Ratna Sarumpaet menyebut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, telah membeli TNI, Polri dan KPK untuk melindunginya selama mimpin. Namun tudingan itu ditanggapi dingin oleh Ahok, sapaan Basuki.

Ahok berterima kasih atas segala tudingan Ratna. "Itu mah saya pikir, saya terima kasih dengan Ratna Sarumpaet ya dia anggap Ahok hebat banget kaya banget," kata Ahok, di acara Kajian Deloitte mengenai Jakarta Smart City dan menjadi panelis acara Seminar Deloitte Infrastructure Week di Ballroom Hotel Grand Hyatt, Senin (14/3).

Buatnya, segala tudingan itu hanya fitnah. Dia menganggap Ratna tak lebih dari omongan kosong yang tak ada isinya.

"Yang kedua saya mau kasihan sama dia, dia menfitnah, dari dulu juga enggak dukung gua, ngoceh-ngoceh doang," sindir Ahok.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ratna yakin tentara, polisi dan KPK bisa dibeli Ahok untuk membekingi dirinya.

"Kita ada di sini dengan niat apa yang harus kita lakukan kepada Ahok yang bisa beli apa saja, tentara, polisi dan terakhir KPK," ungkap Ratna usai menghadiri diskusi publik bertajuk 'Jakarta Tanpa Ahok' di Tebet Timur Dalam No 43 Jakarta Selatan, Jumat (11/3).

Kata dia, saat ini Ahok dikelilingi uang sehingga saat ini masyarakat kecil tidak berdaya melawan pemimpin yang telah membeli aparat untuk menyingkirkan orang-orang yang melawan. Masyarakat kecil yang sedikit ini mau melawan tapi tak ada uang.

"Kita yang kecil ini enggak ada uang untuk melawan Ahok. Saya orang tersinggung ketika rakyat kecil dihinakan. Enggak ada rakyat yang mau miskin," ungkap dia.

Anggaran siluman

Beberapa waktu lalu publik Jakarta dihebohkan dengan temuan anggaran siluman yang disusun DPRD DKI Jakarta. Karena itu Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sengaja mengunggah RAPBD dan APBD DKI Jakarta ke situs www. jakarta.go.id agar masyarakat bisa mempelajari anggaran DKI yang sebenarnya. Dalam situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut, Ahok mengunggah dua versi APBD yakni milik Pemprov DKI dan milik anggota DPRD DKI.

"Sengaja upload, masyarakat sengaja lihat. Masyarakat pelajari APBD kami. Masak di dalam APBD versi DPRD ada Rp 30 miliar bikin buku. Saya nggak begitu bodoh untuk nyusupi ke situ. Ini namanya sudah ada siluman, mau fitnah saya lagi," tutur Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (3/3).

Selain memanfaatkan situs resmi Pemprov DKI, Ahok juga menggunakan sistem e-bugeting untuk mengendalikan anggaran.

"Mendagri setuju e-budgeting, mana benar, mana tidak, saya bisa kunci. Kasih tahu saya, kunci, nggak dipakai uangnya. Berapa habis gula pasir, keluar duit gula pasir," ujar Ahok.

Dianggap melawan Islam

Saat masih menjabat sebagai pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengungkapkan kekecewaannya terhadap aksi Front Pembela Islam (FPI). Dia menyampaikan hal tersebut di hadapan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurutnya, FPI tengah membangun kesan dirinya melawan Islam. Padahal, Ahok mengaku tak demikian. Ahok mengaku hanya berpegang teguh pada konstitusi.

Ahok menilai apa yang dilakukan FPI telah mempermalukan Islam. Terlebih dengan demonstrasi anarkis di depan Gedung DPRD dan Balai Kota DKI Jakarta.

"Saat ini ada yang memfitnah Ahok melawan Islam. Bukan, tapi melawan FPI. Bagi saya ini mempermalukan Islam, dan saya sama sekali enggak mau bernegosiasi dengan dia," kata Ahok saat membuka rapat kerja MUI DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/11).

Mantan Bupati Belitung Timur ini memiliki alasan kuat mengapa dirinya menilai FPI mempermalukan Islam. Sebab semasa masih di sekolah dasar, Ahok mengaku mendapatkan pendidikan mengenai ajaran agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu.

"Karena saya tahu Islam. Saya saat sekolah dulu enggak ada yang seperti itu," tutup Ahok.