Ombudsman DKI Sebut Libur Panjang Bebani Pemerintah Daerah
Dia menuturkan, sedari awal pemerintah pusat cenderung menerapkan herd immunity di masa pandemi Covid-19. Meski tidak secara terang-terangan dilakukan, namun menurut Teguh, sikap tersebut bisa terlihat dari rangkaian langkah-langkah yang diambil.
Libur panjang yang ditetapkan pemerintah dianggap hanya membebankan pemerintah daerah. Ancaman lonjakan kasus positif Covid-19 sekaligus klaster penularan di keluarga telah diwanti-wanti pemerintah daerah.
"Ini contoh kebijakan pusat tapi yang tanggung jawab pemerintah daerah," ujar Ketua Ombudsman perwakilan DKI Jakarta, Teguh P Nugroho, Jumat (30/10).
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Bagaimana virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia? Kasus ini terungkap setelah NT melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang juga positif Covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020.
Dia menuturkan, sedari awal pemerintah pusat cenderung menerapkan herd immunity di masa pandemi Covid-19. Meski tidak secara terang-terangan dilakukan, namun menurut Teguh, sikap tersebut bisa terlihat dari rangkaian langkah-langkah yang diambil.
Dengan cara seperti itu, kata Teguh, penanganan pandemi Covid-19 di daerah menjadi terbatas karena harus menyesuaikan kebijakan pusat. Misalnya saja, Teguh menyebutkan, beberapa kebijakan Pemprov DKI mulai berorientasi pemulihan ekonomi, dibanding terus meningkatkan kapasitas pelacakan potensi penularan Covid-19.
Kendati demikian, ia menyadari hambatan Pemprov DKI juga terjadi akibat minimnya anggaran, dan kompetensi.
"Ini soal limitasi dan kompetensi. Pemprov memiliki keterbatasan kewenangan, keterbatasan anggaran dan SDM. Walaupun terlihat juga adanya tekanan agar arah kebijakan saat ini mulai difokuskan ke ekonomi. Jadi sebenarnya ini herd immunity secara halus," tuturnya.
Protokol Kesehatan Ketat
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan saat menghabiskan waktu libur panjang akhir Oktober 2020. Seperti halnya penggunaan masker.
Dia mengatakan, keluarga merupakan salah satu klaster penyebaran Covid-19 tertinggi. Saat libur panjang sejumlah masyarakat juga memilih menghabiskan waktu untuk berkumpul bersama keluarga besar ataupun liburan.
"Saya anjurkan kepada seluruh masyarakat, jangan karena merasa keluarga, kemudian masker dicopot. Karena itu merasa keluarga, rasanya aman, lalu maskernya tidak dipakai," kata Anies di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (26/10).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan hal tersebut guna meminimalisir penyebaran virus corona atau Covid-19. Sebab virus tidak memilih lokasi penyebaran di masyarakat.
"Virusnya tidak memilih lokasi penularan, lokasi penularan itu justru kebanyakan di ruang ruang private, bukan di ruang ruang publik saja," jelasnya.
(mdk/rnd)