PAN Desak Pemprov DKI Segera Cairkan Bantuan Sosial Tunai
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendesak Pemerintah Provinsi segera mendistribusikan bantuan sosial tunai (BST). Sejak kebijakan PPKM Darurat berlaku pada 3 Juli, hingga Jumat (15/7) bantuan tak kunjung diterima oleh masyarakat.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendesak Pemerintah Provinsi segera mendistribusikan bantuan sosial tunai (BST). Sejak kebijakan PPKM Darurat berlaku pada 3 Juli, hingga Jumat (15/7) bantuan tak kunjung diterima oleh masyarakat.
"Masyarakat sangat membutuhkan BST dari pemerintah untuk membiayai kehidupan mereka, karena masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum kembali bekerja dan mempunyai penghasilan akibat dampak dari pandemi Covid-19 ditambah lagi saat ini PPKM Darurat," ucap Zita.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja ragam bantuan dalam Bansos PKH? Besaran Bansos PKH 1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun2. Anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun3. Pendidikan anak SD/sederajat: Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun4. Pendidikan anak SMP/sederajat: Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun 4. Pendidikan anak SMA/sederajat: Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun 5. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun 7. Lanjut usia: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Rakernas PDIP? Ganjar tiba di lokasi pukul 13.27 WIB dengan mengenakan pakaian serba merah sambil membawa gambar Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden pertama RI, Soekarno.
Meski demikian Zita mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang sudah menyiapkan anggaran senilai Rp623 miliar untuk sekitar 1,1 juta kepala keluarga yang terdaftar sebagai warga terdampak pandemi Covid-19. Sementara 700.000 kepala keluarga akan menjadi tanggungan pemerintah pusat
Penasihat Fraksi PAN di DPRD itu berharap penyaluran BST berlangsung secara berkesinambungan sampai situasi ekonomi membaik dan pandemi berakhir.
"Karena BST ini juga bisa menahan lonjakan angka kemiskinan di Jakarta," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono menyampaikan Dinas Sosial melakukan refocusing anggaran sebesar Rp623 miliar untuk Bantuan Sosial Tunai (BST). Nilai BST yang akan disalurkan sebesar Rp600.000.
Mujiyono menuturkan, nilai Rp600.000 merupakan akumulasi BST selama dua bulan yakni Mei-Juni, dengan masing-masing nilai bantuan per bulan Rp300.000.
Rincian terkait refocusing Dinas Sosial disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Edi Sumantri kepada Mujiyono melalui sambungan telepon.
"Sudah dilakukan refocusing. Dari mana? Salah satunya dari refocusing kegiatan fisik di Dinsos, seperti rehab panti didrop, kemudian rehab sekolah, jadi tidak prioritas, dapatlah angka sekian banyak, salah satunya buat BST Rp623 miliar," ucap Mujiyono, Selasa (13/7).
Pencairan BST sedianya akan dilakukan dalam waktu dekat ini, mengingat anggaran sudah tersedia. Namun, kata Mujiyono, Pemprov DKI belum bisa mengeksekusi pencairan bantuan lantaran masih menunggu kendala teknis dari pemerintah pusat.
Contoh kendala teknis yaitu, pencairan masih menggunakan fasilitas Kantor Pos dibanding Bank DKI. Sedangkan tidak semua wilayah terdapat unit pelayanan Kantor Pos.
Mujiyono menuturkan, Pemprov DKI ingin agar distribusi BST dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah administrasi Jakarta.
"Yang Kepulauan Seribu sama Jakarta Timur itu bebannya APBD Pemprov DKI Jakarta, lainnya pemerintah pusat, hitungan dulu saja. Harus tunggu wilayah lain dulu biar barengan," jelas Mujiyono.
Baca juga:
Pemerintah Jokowi Kebut Penyaluran Bansos untuk Masyarakat dan UMKM
Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, PKS Minta Pemerintah Jangan Telat Cairkan Bansos
Risma Sebut Bansos Sudah Disalurkan Sejak Pekan Lalu Lewat PT Pos
Pemprov DKI Cairkan Bansos Tunai Rp600 Ribu di Pekan Ketiga Juli
Ekonom: Masyarakat Bergantung pada Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid
Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan APBD Untuk Bansos PPKM Darurat