PDIP pastikan tak akan ajukan HMP buat Ahok
Sejak tahun lalu partai berlambang banteng ini mengaku sudah menentukan sikap menolak HMP.
PDI Perjuangan memutuskan untuk tidak ikut ambil bagian dari rencana melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hal itu dilakukan meski dorongan melanjutkan hak menyatakan pendapat tersebut didorong Aliansi Masyarakat Jakarta Utara.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Jhony Simanjuntak mengatakan, penolakan HMP tersebut merupakan sikap konsisten. Sebab, semenjak tahun lalu partai berlambang banteng ini memang sudah menentukan sikap menolak HMP.
"PDIP itu jelas ya ada surat dari DPP yang menyatakan bahwa PDIP akan mengawal pasangan gubernur dan wakil gubernur menyelesaikan masa pemerintahannya sampai 2017. Itu prinsip kita," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/5).
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku belum menerima laporan terkait rencana melanjutkan HMP. Sehingga dia tidak dapat memastikan kapan ada kelanjutannya.
"Belum dapat laporannya," katanya ketika dihubungi, Jumat (27/5).
Terkait sikap PDI Perjuangan, dia mengungkapkan, belum dapat memberikan sikap terkait rencana tersebut. Sebab perlu melakukan komunikasi dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Secara pribadi, ya kami harus koordinasi dulu dengan ketua umum dengan DPP," terangnya.
Prasetio mengungkapkan, hak angket yang kala itu diajukan oleh anggota dewan tidak harus berujung dengan HMP. Namun, dia mengingatkan ada surat yang beredar dari DPP agar Fraksi PDI Perjuangan mengawal pemerintahan saat ini sampai selesai.
"DPP sudah memerintahkan untuk mengawal pemerintahan, jadi kalau saya bilang akan mengawal ya mengawal," tutupnya.
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Hasto mengenai peluang Anies dan Ahok di Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
Baca juga:
M Taufik janji dalam 7 hari DPRD DKI ajukan HMP ke Ahok
Ahok tantang DPRD DKI turunkan dirinya sebelum Pilgub DKI
Ini kata Ketua DPRD DKI soal tuntutan warga gulingkan Ahok
Reaksi Taufik cs dituntut warga DKI 7 hari lengserkan Ahok
Ahok sebut DPRD DKI bela pengembang soal kontribusi tambahan