PDIP Sebut Anies Tak Pernah Normalisasi Sungai Selama Pimpin DKI
Tina juga menyatakan pihaknya menyetujui anggaran senilai Rp 1,2 triliun untuk normalisasi dan restorasi sungai pada tahun 2022.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melakukan normalisasi sungai selama kepemimpinannya di Ibu Kota. Dia pun meminta agar Pemprov DKI dapat mengerjakan proyek normalisasi tersebut.
"Walaupun terlambat karena selama empat tahun terakhir, Pemerintah Provinsi tidak melakukan sedikit pun normalisasi, kami mendorong agar anggaran ini bisa ditingkatkan pada tahun 2022 ini," kata Tina di Gedung DKI Jakarta, Selasa (16/11).
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
Tina juga menyatakan pihaknya menyetujui anggaran senilai Rp 1,2 triliun untuk normalisasi dan restorasi sungai pada tahun 2022. Sementara itu, dia menyatakan Fraksi PDI Perjuangan meminta agar program sumur resapan dapat dihapus dan dialihkan.
"Program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggaran dilimpahkan untuk normalisasi sungai," ucapnya.
Lanjut dia, normalisasi sangat penting untuk pengendalian banjir di Jakarta. "Semakin mengancamnya banjir di Jakarta ini membuat kita harus semakin bekerja keras dalam memikirkan jalan keluar terbaik agar Ibu Kota bisa mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi," jelas dia.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Dudi Gardesi menyatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah antisipasi pengendalian banjir di Ibu Kota. Salah satunya yaitu terkait pembangunan drainase vertikal.
Pembangunan yang dimaksud yaitu sumur resapan, kolam retensi dan rangkaian modular drainase yang berbentuk memanjang ke bawah.
"Tahun 2021, target pembangunan 25.647 titik drainase vertikal untuk menyerap 68.038 m3 air, telah dibangun 12.482 titik. (per 27 Oktober 2021)," kata Dudi dalam YouTube Pemprov DKI Jakarta, Senin (15/11/2021).
Kemudian kata dia, pihaknya juga melakukan pengerukan lumpur di saluran air atau biasa disebut gerebek lumpur. Pengerukan itu dilakukan untuk menambah kapasitas daya tampung aliran air.
"Kami menyiapkan infrastruktur, kesiapan untuk pengendalian banjir, seperti saluran kami lakukan pengerukan untuk menambah kapasitas daya tampungnya," ucapnya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PSI Sebut Anies Berutang untuk Formula E Tapi Batalkan Anggaran Normalisasi Sungai
Proyek Normalisasi Sungai Rp25,4 Miliar di Bekasi Terkendala Bangunan Liar
Wagub DKI: Alhamdulillah Kelihatan Dampak Gerebek Lumpur
Banyak Tanah Sengketa, Wagub DKI Keluhkan Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai
Ketua DPRD Sebut Kampung Pulo Mau Tak Mau Harus Dinormalisasi
Gerebek Lumpur Pemprov DKI Dinilai Tak Optimal Tanggulangi Banjir Jakarta