Pejabat di era Ahok dari pimpinan bisa terjun bebas jadi staf

Beberapa kepala dinas dan wali kota menjadi 'korban' sehingga harus lengser dari jabatannya.

Gubernur DKI Basuki T Purnama memang tak pandang bulu terhadap anak buah yang dianggap tak becus bekerja. Beberapa kepala dinas dan wali kota menjadi 'korban' sehingga harus lengser dari jabatannya.

Pada Kamis (6/8), Ahok mencopot Wali Kota Jakarta Selatan, Syamsuddin Noor. Ahok menilai sebagai pemimpin Syamsuddin tidak tegas dan berani dalam mengemban tugasnya.

"Berapa kali kita minta lurah-lurah dan PKL kerja lapangan, nggak diturutin. Orangnya terlalu baik," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/8).

Ahok mengaku men-stafkan Syamsuddin karena dinilai sulit diajak kerjasama. "Staf-in sudah, saya juga nggak bisa nolong orang baik di Jakarta. Kalau menolong orang baik, Jakarta enggak dibenahi," ujar Ahok.

"Kalau kamu terlalu baik sama orang, tidak mau tegas kerja, mau enggak mau saya ganti dengan orang yang mau kerja. Kalau enggak kerja juga, saya staf-in lagi," pungkasnya.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencopot tujuh kepala dinas. Pergantian ini dilakukan setelah dilakukan evaluasi kinerja selama 6 bulan.

"Ada tujuh pejabat eselon II setingkat kepala dinas yang akan diganti," ujar Agus Suradika, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Jumat (3/7).

Sebelumnya, ada tujuh kepala dinas yang diganti. Posisi mereka diisi oleh sejumlah pejabat eselon III yang telah lolos seleksi terbuka lelang jabatan eselon II.

Mereka yang diganti adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Nandar Sunandar, Kepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Benjamin Bukit, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Joko Kundaryo, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Zaenal Soleman, Kepala Dinas Tata Air Agus Priyono dan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Noor Syamsu Hidayat.

"Pergantian jabatan kepala dinas ini terkait kinerja yang dievaluasi selama enam bulan belakangan ini," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Agus Suradika.

Ahok menegaskan yang jadi pejabat di Pemprov DKI tidak ada lagi titipan, ini orangnya Sekda, ini orangnya Deputi, ini orangnya DPRD dan lain-lain. "Promosi jabatan melalui tes, semua transparan tidak ada keberpihakan/kepentingan tertentu," tegas Ahok.