Pemprov DKI Akan Lelang Ulang ERP 2020
Mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung, dia mengungkapkan, lelang ERP akhirnya dibatalkan pada 1 Agustus 2019.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan sejumlah pendapat hukum mengenai jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Salah satu poin pentingnya adalah proses ulang lelang ERP.
Mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung, dia mengungkapkan, lelang ERP akhirnya dibatalkan pada 1 Agustus 2019.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Mengapa Penerapan ERP di Jakarta terhambat? ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders, " kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Kenapa Pemprov DKI menerapkan syarat ketat untuk para pendatang? Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa tujuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengkaji pengaturan jam kerja? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
"Berikutnya kita disarankan untuk melakukan kaji ulang terhadap dokumen. Tentu jika kita ingin melakukan kaji ulang terhadap dokumen," kata Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (16/8).
Akan tetapi pengkajian ulang dokumen tidak dapat dilakukan tahun ini. Sebab proses penganggaran APBD Perubahan 2019 sudah selesai.
"Otomatis untuk pelaksanaan kaji ulang itu baru tahun depan anggarannya. Termasuk di dalamnya perbaikan terhadap seluruh dokumen pengadaan," tutup Syafrin.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan pendapat hukum terkait lelang proyek jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) kepada Pemprov DKI Jakarta.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mukri menyatakan hasil pendapat hukum itu merekomendasikan agar Pemprov DKI mengulang proses lelang ERP. Akan tetapi, Mukri tidak dapat menjelaskan alasan dari hasil pendapat yang dikeluarkan pada Juli 2019.
"Ada hal prinsip yang memang harus diulang, menjadi alasan. Intinya, ada hal-hal yang sangat prinsip terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Mukri saat dihubungi, Rabu (14/8).
Dia menyebut hasil pendapat tersebut bersifat tidak wajib. Sehingga keputusan diserahkan kepada pihak Pemprov DKI.
"Kita sudah berpendapat seperti itu. Namun, keputusan silakan kepada Pemprov," ucapnya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Minta ERP diterapkan Tahun 2019, BPTJ Nilai Ganjil Genap Tak Bisa Berlangsung Lama
VIDEO: Janji Anies Lanjutkan Proyek ERP
Anies Akan Lelang Ulang ERP
Kelanjutan ERP, Anies Baswedan Ingin Gunakan Teknologi Terbaru
Dishub DKI Jakarta: ERP Kita Tetap Progres
Kejagung Sarankan Pemprov DKI Lelang Ulang ERP
Kawasan Ganjil Genap Diperluas, Apakabar Rencana ERP?