Pemprov DKI Jakarta Menang Gugatan Pencabutan Izin Pulau Reklamasi Pulau M
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memenangkan gugatan pencabutan izin prinsip reklamasi Pulau M yang dipersoalkan. Sebelumnya pengembang PT Manggala Krida Yudha yang mempersoalkan pencabutan izin prinsip reklamasi Pulau M mengajukan gugatan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memenangkan gugatan pencabutan izin prinsip reklamasi Pulau M yang dipersoalkan. Sebelumnya pengembang PT Manggala Krida Yudha yang mempersoalkan pencabutan izin prinsip reklamasi Pulau M mengajukan gugatan. Namun PTUN Jakarta menolak gugatan dengan nomor perkara 31/G/2019/PTUN.JKT tersebut. Perkara ini diputuskan pada Selasa (17/9).
Terkait putusan ini, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yayan Yuhanah membenarkan hal tersebut. Namun dia sampai saat ini belum menerima dan membaca salinan putusannya.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Siapa yang terlibat dalam mempromosikan Sail Teluk Cenderawasih di Jakarta? Warga suku Papua sedang melakukan aksi menabuh gendang saat mengkampanyekan Sail Teluk Cenderawasih di Kawasan Thamrin, Jakarta, Minggu (8/10/2023).
-
Kapan kata-kata promosi jualan paling efektif? "Perut keroncongan di tanggal tua? Segera datang ke outlet kami!"
-
Kenapa Nagita muncul di poster kampanye tersebut? Sebagai seorang yang masih ada darah Sulawesi Utara (yaitu) Manado, tentu bangga bisa mewakili daerah untuk membangun," tulisnya. "Namun untuk postingan yang mengatasnamakan saya sebagai Calon Wakil Gubernur, saya menyatakan belum pernah mencalonkan diri atau ajakan untuk mencalonkan," sambungnya.
-
Apa yang membuat kata-kata promosi jualan menarik? Kata-kata promosi jualan yang menarik bisa membuat pelanggan berdatangan silih berganti. Tak sekedar menambah daya tarik, promosi yang unik juga membuat dagangan kita semakin dikenal.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
"Saya belum baca, putusannya saya belum menerima. Jadi pertimbangan majelisnya apa, saya belum baca. Anak-anak juga belum terinfo secara detail. Cuma intinya gugatannya ditolak, cuma pertimbangan majelis hakimnya seperti apa, saya belum baca karena kita belum terima putusannya. Mungkin dua sampai tiga hari ini kita terima putusan, mungkin nanti kita bisa menjelaskan lebih detail ketika kita sudah baca putusan, dapat salinan," jelasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/9).
Yayan mengatakan di Pulau M belum ada proses pembangunan karena pengembang tersebut sebelumnya hanya memegang izin prinsip, bukan izin pelaksanaan. Terkait kapan izin prinsip dikeluarkan, dia mengaku lupa.
"Saya lupa, udah lama banget," ujarnya.
Selain Pulau M, Pemrov DKI juga menghadapi gugatan terkait Pulau H. Namun gugatan Pulau H masih dalam proses dan belum ada putusan.
Dengan ditolaknya gugatan terkait Pulau M, Yayan mengatakan pihaknya juga mengupayakan agar gugatan yang sama terkait Pulau H bisa dimenangkan Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau kita sih semaksimal yang kita bisa karena kan kalau PTUN itu sifatnya administrasi ya. Kita juga tidak bisa mengarang-ngarang. Selama kita bisa membuktikan secara administrasi dengan bukti-bukti prosesnya sesuai kewenangannya, kemudian prosesnya ditempuh secara benar, tidak melanggar azas-azas yang lain. Menjawabnya seputar itu bahwa semua itu sudah kita tempuh, sudah kita proses sesuai dengan regulasi atau aturan-aturan yang ada," jelasnya.
Jika pengembang Pulau M mengajukan banding, Yayan mempersilakan karena merupakan hak hukum masing-masing.
"Seperti kalau kita kalah, kita juga mengajukan banding. Kan enggak bisa kita bendung ya. Saling menghargai aja proses hukum yang akan ditempuh oleh masing-masing pihak," pungkasnya.
Baca juga:
Anies Soal Reklamasi: Tidak Ada Lagi Jual Beli Kedaulatan
Anies Baswedan Pimpin Upacara HUT RI di Pulau Reklamasi
Pimpin Upacara HUT ke-74 RI, Anies Sebut Pulau Reklamasi Milik Negara Bukan Pribadi
Ikuti Upacara HUT ke-74 RI, ASN DKI Sebut Udara di Pulau Reklamasi Lebih Bersih
75 Bus Transjakarta Akan Angkut PNS untuk Upacara di Pulau Reklamasi
Fraksi Golkar DPRD DKI Tak Masalah Anies Gelar Upacara HUT RI di Pulau Reklamasi