Pemprov DKI Pastikan Pembangunan LRT Jakarta Tak Terkendala Regulasi
Syafrin menjelaskan pembangunan transportasi massal berbasis rel seperti LRT membutuhkan analisis mendalam karena menyangkut sejumlah faktor, seperti tata guna lahan, proyeksi potensi penumpang di masa mendatang, serta model pendanaan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo membantah pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) terkendala regulasi. Dia mengatakan, proyek LRT masih dalam proses pengkajian.
"Proyek LRT pada saat ini masih dalam proses pengkajian," katanya dalam keterangan resminya, Kamis (3/11).
-
Di mana MRT Jakarta berada? Terdapat enam kilometer jalur Mass Rapid Transit (MRT) di bawah tanah Jakarta.
-
Kapan LRT Jabodetabek resmi dibuka? Resmi dibuka pada 28 Agustus 2023 oleh Presiden Joko Widodo, LRT Jabodetabek memberikan pilihan transportasi modern yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan serta memudahkan mobilitas bagi para pekerja dan penduduk di sekitar stasiun.
-
Bagaimana MRT Jakarta dibangun? Koridor 1 MRT mulai beroperasi sejak 2019. Jalurnya sepanjang 16 kilometer. 10 kilometer jalur layang dan 6 kilometer di bawah tanah.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Transjakarta apa saja yang akan dihapus dari aset Pemprov DKI? Merek Bus Transjakarta yang akan masuk kandang alias dihapus dari aset Dishub DKI Jakarta adalah: Zhongtong, Yutong, Hino, Mercedes, Hyundai, Komodo, Ankai, dan Inobus.
-
Dimana lokasi LRT Jakarta Fase 1B di bangun? BUMD Provinsi DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyatakan LRT Jakarta Fase 1 B Veledrom-Manggarai yang progresnya mencapai 26,6 persen pada akhir Agustus, siap untuk menjalani uji lintasan pada akhir September."Hingga akhir Agustus 2024, progres pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta sudah mencapai 26.64 persen dengan deviasi positif," kata Direktur Teknik dan Pengembangan Jakpro, Dian Takdir dalam keterangan tertulis, Kamis (5/9). Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta berupaya mempercepat integrasi antar moda pada Stasiun Manggarai sebagai sentral stasiun dengan memperluas jaringan LRT Jakarta Fase 1A dari Stasiun Kelapa Gading ke Stasiun Velodrome."Dengan membangun LRT Jakarta Fase 1B maka stasiun LRT Velodrome bisa terhubung langsung dengan Stasiun Manggarai sehingga bisa jadi pendukung sebagai stasiun utama ke depannya," kata dia.
Dia menjelaskan pembangunan transportasi massal berbasis rel seperti LRT membutuhkan analisis mendalam karena menyangkut sejumlah faktor, seperti tata guna lahan, proyeksi potensi penumpang di masa mendatang, serta model pendanaan.
Bila sesuai rencana, Syafrin menegaskan, seharusnya pengerjaan rute LRT dimulai pada 2020 lalu. Namun, pengerjaan proyek itu terkendala kapasitas fiskal Jakarta, dampak dari pandemi Covid-19.
“Dan tidak ada kendala regulasi terkait pembangunan LRT, sebagaimana diketahui bahwa sesuai rencana lanjutan rute LRT akan dimulai tahun 2020 namun terkendala oleh kapasitas fiskal Jakarta sebagai dampak Pandemi Covid-19," ujarnya.
Sementara yang dimaksud penyiapan regulasi sejak 2015 adalah terkait Electronic Road Pricing (ERP). ERP merupakan salah satu kebijakan dalam mekanisme push and pull strategy dalam transportasi.
Selain itu, Syafrin menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga menerapkan kebijakan yang dapat mengendalikan mobilitas warga dengan kendaraan pribadi melalui push strategy seperti pengendalian tarif parkir, ganjil genap dan ERP.
Hal itu merupakan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana angkutan umum massal sebagai supply (penyedia) layanan di sektor transportasi (pull strategy). Namun, menurut dia implementasi ERP hingga saat ini masih terkendala peraturan.
Sebagai informasi, Pemprov DKI bersama jajaran DPRD DKI Jakarta tengah dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLSE).
Dia menerangkan penyusunan itu, sudah memasuki tahap final. Dia berharap, Perda PLLSE ini, dapat menjadi landasan hukum implementasi ERP di Jakarta.
"ERP diharapkan akan menjadi sebuah solusi mengurangi kemacetan di DKI Jakarta," tutupnya.
Reporter: Winda Nelfira/Liputan6.com
(mdk/fik)