Pimpinan DPRD DKI: PSBB Jakarta Terlalu Lama, Se-Indonesia Bisa Menjerit
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani berharap, agar Pemerintah Provinsi Jakarta tidak kembali memperpanjang masa Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB). Menurutnya, jika penerapan PSBB di ibu kota secara berkelanjutan akan berdampak buruk bagi keuangan seluruh Indonesia.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani berharap, agar Pemerintah Provinsi Jakarta tidak kembali memperpanjang masa Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB). Menurutnya, jika penerapan PSBB di ibu kota secara berkelanjutan akan berdampak buruk bagi keuangan seluruh Indonesia.
Politikus PAN itu mengutarakan, harapan agar PSBB di Jakarta tahap ketiga ini menjadi yang terakhir, mengingat denyut perekonomian Indonesia ada pada Jakarta.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
"Kita ini lokomotif ekonomi nasional, kalau Jakarta tidak bergerak, se-Indonesia bakal menjerit," ujar Zita, Kamis (21/5).
Setuju PSBB Sampai 4 Juni
Zita mengapresiasi langkah Gubernur Anies Baswedan saat kembali memperpanjang masa PSBB sejak 22 Mei hingga 4 Juni. Ia pun memahami betul langkah ini patut diambil untuk memaksimalkan penurunan kurva penularan virus Corona di Jakarta.
Namun begitu, menurut Zita, Pemprov tidak bisa terus menerus memberi pilihan antara hidup di rumah sementara ekonomi dalam kondisi cekak. Untuk itu, ia meminta agar pemerintahan yang dikomandoi Anies itu segera menggaungkan tatanan kehidupan normal baru kepada warga untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya protokol kesehatan.
"Tidak bisa kita dikasih hanya 2 pilihan, di rumah mati di luar mati. Kita perlu adaptasi dan inovasi. Harus ada jalan tengah yang mengakomodir kesehatan dan juga perut," tandasnya.
(mdk/rnd)