PJ Gubernur Sebut Pendatang Baru Berpenghasilan Rendah Jadi Beban APBD DKI
Heru menerangkan, Pemprov DKI telah memiliki berbagai program dalam membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta kepada wali kota dan kepala Rukun Warga (RW) memperhatikan warga pendatang. Meskipun persyaratan surat pengantar RT/RW untuk pindah kependudukan sudah tidak diperbolehkan lagi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.
"Tetapi hari ini saya minta Pak Walkot pak RW tetap perhatikan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain," katanya dalam pertemuan dengan para ketua Rukun Warga (RW) Se-Jakarta Selatan di Kawasan Mega Kuningan, Minggu (5/2).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dijamin Heru Budi terkait TK Gudang Peluru? "Enggak ada. Dari awal enggak ada niatan itu (gusur)," kata Heru Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, memastikan tidak bakal menggusur Taman Kanak-kanak (TK) Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan karena aktivitas revitalisasi taman di kawasan tersebut.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Bagaimana KPK menahan Helmut Hermawan? "Menjadi salah satu bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan HH (Helmut) selama 20 hari pertama sejak 7 Desember 2023 hingga 26 Desember 2023 di rutan KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (7/12).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
"Sedikit saya sampaikan kalau data yang saya terima per bulan ini, perpindahan penduduknya, mohon maaf sekali lagi, di kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat," sambung Heru.
Kendati demikian, dia enggan membeberkan hal itu semuanya. Menurutnya, semua data yang dimiliki akan diberikan kepada Polri-TNI untuk sebagai bahan keamanan.
Dalam hal ini, Heru menegaskan, kalau para pendatang yang memiliki penghasilan rendah akan memberatkan DKI Jakarta.
"Sebagai contoh saja, Jaksel salah satunya memiliki RS Pasar Minggu, dari 14 pasien saat saya berkunjung ke RS tersebut, 14 dalam satu kamar, 9 adalah warga luar DKI. Saya tidak sebutkan kotanya," terangnya.
"Sisanya adalah warga DKI. Artinya apa? Pemda DKI akan menjadi beban. Contohnya ternyata masih banyak warga DKI yang butuh perawatan di RS tersebut. Karena mereka dari berbagai penjuru, dan wajar secara aturan boleh dirawat di RS Pasar Minggu. Kenapa? Karena dokternya bagus, RS nya bagus AC, di tempat lain dia tidak temukan itu," lanjut Heru.
Kendati tak dilarang, dia mengaku berat dan berimbas pada APBD DKI.
"Kami pemda DKI tidak bisa melarang. Tapi ke depan APBD DKI akan terbebani. Contoh RS Pasar Minggu harus dibesarkan, pemda DKI berkewajiban menambah tempat tidur. Begitu juga saya melihat di RS Budi Asih," tegasnya.
Saat ini, Pemprov DKI telah memiliki berbagai program dalam membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Sekali lagi titip pak RW ke depan perpindahan penduduk itu sangat mudah tapi bagi DKI Jakarta yang memiliki jaring pengaman sosial, 17 pak, ada KJP, lansia, mahasiswa, ada bantuan beras sembako, ayam daging dan seterusnya, tidak bisa dibatasi, tapi yang saya sampaikan kalau masyarakat MBR terus berada di Jakarta terbebani oleh pemda DKI dan itu suatu kewajiban. Nanti merembetnya adalah ke jajaran TNI Polda," pungkas Heru.
(mdk/fik)