PKS ingatkan tim singkronisasi Anies-Sandi komunikasi dengan TAPD

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, tidak menutup kemungkinan program Anies-Sandi masuk dalam APBD DKI Jakarta 2018. Tetapi sebaiknya tim singkronisasi sebagai perpanjangan tangan harus segera melakukan komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno telah membentuk tim singkronisasi untuk menyelaraskan visi misi mereka dalam APBD DKI Jakarta 2018. Namun, sampai saat ini belum ada upaya untuk memasukan program mereka agar nantinya dapat dibahas.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, tidak menutup kemungkinan program Anies-Sandi masuk dalam APBD DKI Jakarta 2018. Tetapi sebaiknya tim singkronisasi sebagai perpanjangan tangan harus segera melakukan komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dia menjelaskan, komunikasi tersebut bertujuan agar apa yang ingin dilakukan pada tahun kepemimpinan Anies-Sandi tertuang dalam Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2018. Sebab tidak mungkin memasukan program dalam APBD DKI Jakarta 2018 tanpa mengacu ke RKPD itu.

"Tim sinkronisasi ya bekerja lebih taktis lagi, setidaknya mengantisipasi di dalam RKPD itu apa yang nanti program Pak Anies Pak Sandi itu perlu ada di 2018," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/5).

Walaupun Anies-Sandi memiliki kekuatan di legislatif, bukan berarti program yang akan mereka utamakan dapat semuanya terakomidir dalam pembahasan di paripurna. Karena saat eksekutif sudah menyerahkan draf APBD DKI Jakarta 2018, mereka hanya tinggal melakukan penebalan, penipisan, atau penghapusan.

Politisi PKS ini menambahkan, sekalipun bisa mengusulkan nomenklatur tambahan dalam APBD DKI Jakarta 2018 namun tidak akan signifikan. Karena pengusulan anggaran bermula dari eksekutif, dia menyarankan, agar tim singkronisasi segera melakukan komunikasi.

"Jarang sekali ada penambahan. Sementara kan program Pak Anies-Sandi mungkin banyak yang berbeda dengan yang sekarang, DP 0 rupiah, KJP plus. Nah itu kan perlu dimasukan ke dalam anggaran," tutup Triwisaksana.