Polemik Kampung Bayam Bikin Ahmad Sahroni Marah sampai Colek Pj Gubernur DKI Heru Budi

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tengah menjadi sorotan karena dianggap tidak bertanggungjawab atas hak masyarakat di Kampung Bayam.

Sebab, menurut pengakuan warga, Kampung Susun Bayam yang telah dibangun di era Gubernur Anies Baswedan, hingga kini belum bisa mereka tempati. Sebab, akses kunci belum diberikan pengelola.

Bahkan, masyarakat yang tergabung dalam perkumpulan Warga Kampung Bayam, di acara Desak Anies, Kamis (18/1), mengaku kini pihaknya malah dikriminalisasi.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pun ikut geram melihat nasib warga Kampung Bayam yang terlantar.

Politikus kelahiran Jakarta Utara tersebut, menilai Pj Gubernur Heru Budi harus segera memberikan hak para warga.

“Saya melihat ada yang salah dari sikap dan keputusan Pak Pj Heru. Ini kan sebenarnya sudah disusun dan direncanakan dengan baik oleh gubernur sebelumnya, Pak Anies. Nah sekarang kenapa malah jadi begini? Jangan zalim pak sama masyarakat, itu hak mereka,” ujar Sahroni, Minggu (21/1).

Lebih lanjut, Sahroni meminta jangan sampai hak-hak masyarakat, direnggut atau dipersulit karena hal-hal yang sifatnya politis.

Menurutnya, tidak etis bila seorang kepala daerah, ‘bermain-main’ dengan hak warga yang dipimpinnya.

“Bapak ini sudah seperti ‘bermain-main’ dengan hak warga. Jangan karena alasan-alasan tertentu, apalagi karena politik, hak warga jadi dipermainkan seperti itu. Dan sekarang ada laporan, mereka dikriminalisasi pula. Sudah nggak benar ini, kacau,” sambung Sahroni.

Terakhir, Sahroni berjanji bahwa dirinya akan turun tangan langsung untuk mengecek perkembangan kasus ini dan memastikan hak-hak warga terpenuhi.

“Saya secepatnya akan melihat langsung perkembangan di lapangan dan menanyakan lamgsung hal ini ke warga Kampung Bayam,” ujar Sahroni.