Rano Karno Sowan Minta Dukungan di Pilkada Jakarta, Ini Jawaban Ketum FBR

Ketum FBR belum bisa menyampaikan dukungan kepada pasangan Pramono-Rano Karno karena di FBR ada mekanismenya.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bertemu Ketua Umum FBR se-Jabodetabek, KH Lutfi Hakim. Salah satu agenda pertemuan itu, meminta dukungan kepada Forum Betawi Rempug (FBR) untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2024.

Rano Karno mengaku telah lama mengenal Kiai Luthfi. Dia juga memang berencana silaturahmi ke kediaman Kiai Lutfi di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Jumat.

"Sebelumnya, saya telepon pak kiai, saya mau silaturahmi ah. Kata pak kiai, ya udah Doel jumatan sekalian lu makan jengkol," kata Rano. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (6/9).

Rano pun meminta bantuan Kiai Lutfi yang saat ini maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta.

"Saya bilang cing sekarang gue ditugasin di kampung sendiri nih, bantuin gue. Kata pak Kiai, iya ntar gue bantuin deh lu, tapi gue ga janji. Nah kan begitu, makanya gue lagi rayu nih," katanya.

Pria yang biasa disapa Bang Doel itu mengaku berbagi tugas dengan calon gubernur Pramono Anung untuk menyapa masyarakat Jakarta mengingat wilayah Jakarta sangat luas.

"Hari ini, Mas Pramono ke tempat lain, nah saya ke sini. Terpaksa bagi tugas karena Jakarta ini boleh dibilang luas, yang paling problem bagi kita waktunya mepet," ujarnya.

Karena itu, Bang Doel mengaku tidak bisa mendatangi kampung satu per satu mengingat waktu pelaksanaan Pilkada yang mepet, yakni 27 November 2024.

"Kita datangi kampung yang kira-kira kita kalah (kecil suaranya), makanya kita datangi biar bisa menang," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum FBR se-Jabodetabek, KH Lutfi Hakim mengatakan, pihaknya belum bisa menyampaikan dukungan kepada pasangan Pramono-Rano Karno karena di FBR ada mekanismenya.

Kendati demikian, dia berharap Rano Karno dapat membawa aspirasi masyarakat Betawi karena nanti Jakarta bukan lagi Ibu Kota Negara (IKN).

"Jadi kalau dulu selalu dengan dalih karena ibu kota sehingga hak-hak orang Betawi dik esampingkan," ujarnya.

Karena itu, setelah Jakarta bukan lagi ibu kota, maka diharapkan hak-hak orang Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta diperhatikan.

"Terutama mendorong segera adanya Perda Lembaga Adat dan Pemajuan Kebudayaan Betawi," katanya.