Rapat paripurna jawaban Ahok atas RAPBD 2016 molor hampir 2 jam
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sendiri baru terlihat di lokasi rapat paripurna pada pukul 11.00 WIB.
DPRD DKI Jakarta hari ini menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2016. Rapat paripurna dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB, tetapi baru dimulai pada pukul 11.30 WIB.
Rapat paripurna molor 1,5 jam dari jadwal yang diagendakan. Belum diketahui secara pasti mengapa rapat paripurna tersebut molor.
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sendiri baru terlihat di lokasi rapat paripurna pada pukul 11.00 WIB. Ahok didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saefullah.
Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Hanya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik saja yang terlihat mendampingi Prasetyo saat memimpin jalannya rapat paripurna.
"Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka jawaban Gubernur DKI Jakarta atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2016. Dengan bismillahirrahmanirrahim sidang paripurna kami buka dan terbuka untuk umum," kata Prasetyo saat memimpin sidang di Gedung DPRD DKI Jakarta, Sabtu (19/12).
Saat ini, Ahok masih membacakan jawaban dan pandangan umum atas pertanyaan fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2016.
Baca juga:
Puja puji Ahok buat Ketua baru KPK Agus Rahardjo
Hibah lahan Kemayoran, DPR mau laporkan Ahok ke Kejagung & KPK
Bereskan PKL di Kota Tua, Ahok bakal kasih kartu Jakarta One
Ojek online dilarang, Ahok ibaratkan anak sendiri tak diakui
Keras hati Ahok lawan seorang wanita cuma karena ditanya KJP
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.