Rapat Paripurna Dpr

Puan menyinggung soal proses pelaksanaan Pilkada 2024 hingga isu PHK massal yang terjadi belakangan di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 pada hari ini, Senin (30/9/2024).

Lima RUU kerja sama bidang pertahanan yang baru disahkan menjadi undang-undang.

Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 diikuti 271 anggota dewan, dan empat pimpinan DPR.

Dari 541 anggota dewan hanya 272 orang yang hadir. Sementara kursi pimpinan hanya satu orang yang absen.

Paripurna akan digelar pada pukul 09.30 WIB dan berisi 15 agenda.

Sri Mulyani menyinggung prinsip trilogi pembangunan yang diajarkan ayah dari presiden terpilih Prabowo, Prof Soemitro

Puan menyinggung soal konstitusi di Indonesia. Termasuk penyelenggaraan pemilu tahun ini.

Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.

Seharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib

Menurut Puan, DPR akan melanjutkan pembahasan 19 RUU yang saat ini masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.

Ribka meminta agar siapapun menteri yang hadir di rapat paripurna disiplin hadir dan tepat waktu.

Sidang Paripurna II Tahun 2023-2024 dihadiri anggota DPR sebanyak 154 orang secara fisik sementara yang izin 140 anggota.

Anggota DPR yang baru tiba depan ruang sidang paripurna langsung dikalungi syal bergambar bendera Palestina.

Dalam rapat paripurna memperingati HUT ke-78 DPR RI, Ketua DPR Puan Maharani tampil mengenakan batik berwarna kuning emas.

Salah satu anggota Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia mengeluhkan sulitnya bertemu darah dagingnya.

Jokowi membacakan pidato tentang Rancangan Undang-Undang atau RUU APBN 2024 beserta nota keuangannya.

Presiden Jokowi merespons serangan negatif selama ini yang ditujukan kepadanya.

Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus yang memimpin rapat ini beralasan, pembatasan itu sebagai upaya penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Dalam sidang paripurna, fraksi PKS dan Partai Demokrat menolak aturan tersebut disahkan.