RAPBD DKI terancam molor, Ahok salahkan dewan
Hingga saat ini alat kelengkapan dewan belum ditetapkan.
Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2015 terancam molor. Hal ini disebabkan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI yang belum ditetapkan, sehingga berpotensi mengganggu pengesahan RAPBD 2015.
Beberapa alat kelengkapan dewan yang terkait erat dengan pembahasan dan pengesahan RAPBD DKI 2015 adalah Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi DPRD DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melihat alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Berdasarkan hal ini, Ahok memproyeksi pembahasan dan pengesahan RAPBD DKI 2015 tidak bisa ditetapkan akhir tahun ini.
"Perangkat DPRD DKI kan kemarin belum siap. Bisa-bisa APBD DKI terhambat dan terlambat sebulan lagi. Ini gara-gara belum ada alat kelengkapan dewan," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (13/10).
Meski demikian, Ahok mengatakan, Pemprov DKI telah mengusulkan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorita Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2015. Biasanya, dari KUA-PPAS tersebut akan dibahas mengenai besaran total anggaran dan komposisi pembagian anggaran dalam RAPBD 2015.