Realisasi Anggaran 2019 Pemerintahan DKI Jakarta

Dari 5 program Jakarta Pusat, program dengan tingkat realisasi terendah adalah program pengelolaan kendaraan operasional sebesar 61,47 persen; program peningkatan penyelenggaraan kota administrasi Jakarta Pusat sebesar 75,79; dan program peningkatan dan pengelolaan kantor Jakarta Pusat sebesar 85,45 persen.

2020-09-02 14:25:50

Komisi A DPRD DKI Jakarta menyampaikan hasil rapat kerja komisi dengan mitra kerjanya di Pemprov DKI. Laporan tersebut berisi realisasi anggaran tahun 2019 yang digunakan 22 mitra kerja Komisi A.

Pertama, Pemerintahan kota administrasi Jakarta Pusat. Pagu anggaran Jakarta Pusat berjumlah Rp 814,941 miliar yang terdiri dari Rp 546,37 miliar untuk Belanja Langsung, dan Rp 268,56 miliar untuk belanja tidak langsung.

Dari nilai pagu anggaran terealisasi 92,08 persen atau senilai Rp 259,84 miliar.

Dari 5 program Jakarta Pusat, program dengan tingkat realisasi terendah adalah program pengelolaan kendaraan operasional sebesar 61,47 persen; program peningkatan penyelenggaraan kota administrasi Jakarta Pusat sebesar 75,79; dan program peningkatan dan pengelolaan kantor Jakarta Pusat sebesar 85,45 persen.

Kemudian, realisasi anggaran Jakarta Timur senilai Rp 1,33 triliun atau sebesar 94,68 persen dari pagu anggaran Rp 1,4 triliun.

Ada lima program Jakarta Timur dengan realisasi penyerapan anggaran yang rendah program pengelolaan kendaraan operasional Jakarta Timur sebesar 63,85 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 12,13 miliar dan program peningkatan penyelenggaraan Jakarta Timur sebesar 79,89 persen dari pagu anggaran Rp 5,91 miliar.

Jakarta Selatan merealisasikan anggaran 2019 senilai Rp 1,16 triliun atau sebesar 88,15 persen dari nilai pagu anggaran sebesar Rp 1,31 triliun.

Rendahnya penyerapan anggaran pada tahun 2019 disebabkan oleh tidak terserapnya kegiatan dengan pagu anggaran yang besar seperti: kegiatan pengadaan lahan kantor Camat Mampang Prapatan sebesar Rp 89,8 miliar karena adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Sekda Nomor 100 tahun 2019.

Jakarta Barat, merealisasikan anggaran mereka sebesar Rp 1,02 triliun atau 93,85 persen dari nilai pagu anggaran Rp 1,09 triliun.

Jakarta Utara, merealisasikan anggaran mereka sebesar Rp 759,17 miliar atau 90,99 persen dari nilai pagu anggaran Rp 834,31 miliar.

Kepulauan Seribu, merealisasikan anggaran mereka sebesar Rp 184,12 miliar dari nilai pagu anggaran sebesar Rp 204,55 miliar.

Dari lima program yang ada, realisasi yang terendah adalah untuk program peningkatan penyelenggaraan Kabupaten Kepulauan Seribu yang hanya terealisasi 60,81 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 7,26 miliar; program pengelolaan kendaraan operasional Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang hanya terealisasi 78,14 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 23,4 miliar; dan program peningkatan dan pengelolaan kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang hanya dapat direalisasikan sebesar 82 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 28,16 miliar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merealisasikan anggaran sebesar Rp 52,03 miliar dari nilai pagu anggaran sebesar Rp 57,22 miliar.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, UPTIK, UPAK merealisasikan anggaran mereka sebesar Rp 353,01 miliar dari nilai pagu anggaran Rp 392,65 miliar.

Dari 3 program yang ada, program dengan realisasi penyerapan anggaran paling rendah adalah program pengelolaan kendaraan operasional urusan Adm. Dukcapil dengan penyerapan anggaran sebesar 71,94 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 2,32 miliar; disusul dengan program penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebesar 88,25 persen, dan program peningkatan dan pengelolaan kantor urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 89,91 persen.

Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik merealisasikan anggaran sebesar Rp 401,38 miliar dari nilai pagu anggaran sebesar Rp 492,37 miliar

Dari 6 Program yang ada, program dengan realisasi terendah adalah program pengembangan komunikasi dan informasi publik, di mana dari pagu anggaran sebesar Rp 154,26 miliar hanya terserap sebesar Rp 101,96 miliar, disusul program pengelolaan kendaraan operasional urusan komunikasi dan informatika sebesar 68,56 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 267,65 juta.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merealisasi anggaran sebesar Rp 1,11 triliun atau 94,05 persen dari pagu anggaran Rp 1,18 triliun.

Dari 4 program yang ada, program dengan realisasi terendah adalah program pengelolaan kendaraan operasional urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD SATPOL PP dengan realisasi sebesar 73,68 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 28,9 miliar. Program dengan realisasi terendah selanjutnya adalah program penegakan perda dan/atau perkada secara yustisial dengan realisasi sebesar 76,21 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 2,51 miliar.

Inspektorat merealisasikan anggaran sebesar Rp 133,04 miliar dari pagu anggaran Rp 139,1 miliar.

Program dengan realisasi anggaran terendah adalah program pengelolaan kendaraan operasional inspektorat pembantu dengan realisasi sebesar 68,89 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 240,61 juta.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merealisasikan anggaran mereka sebesar Rp 48,54 miliar dari nilai pagu anggaran sebesar Rp 135,66 miliar.

Dari 12 Program yang ada realisasi yang terendah adalah untuk Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi OPD Perencana Pembangunan Daerah dengar realisasi 0 persen dari pagu anggaran sebesar Rp22,6 juta; Program Penelitian dan Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi 69,59% dari pagu anggaran RP348,69 juta; Program Penelitian dan PEngembangan dengan realisasi 74,65% persen dari pagu anggaran Rp1,49 miliar; dan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian sebesar 83,72 persen.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merealisasikan anggaran mereka sebesar Rp 273,94 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 288,61 miliar.

Dari 4 program yang ada, program dengan realisasi terendah adalah Program Pengelolaan KDO Provinsi/UPT Korpri dengan realisasi sebesar 63,55 persen dan Program Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengembangan ASN BKD Provinsi/Suku Badan sebesar 78,79 persen.

Lanjutan Laporan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merealisasikan anggaran sebesar Rp 131,53 miliar dari pagu anggaran Rp 153,1 miliar.

Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan secara maksimal yaitu; Diklat Kepala Sekolah dengan pagu anggaran sebesar Rp 3,18 miliar, dapat direalisasikan sebesar Rp1,61 miliar atau 50,82 persen, Pengadaan Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan Diklat yang dianggarkan sebesar Rp3,24 miliar, dapat terealisasi sebesar Rp1,43 miliar atau 44,04 persen.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merealisasikan anggaran sebesar Rp 126,28 miliar dari nilai pagu anggaran Rp 136,1 miliar.

Dari 4 program yang ada, program dengan realisasi terendah adalah Program Pengelolaan KDO SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 39,31 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 232,04 juta.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merealisasikan anggaran sebesar Rp 1, 26 triliun dari nilai pagu anggaran Rp 1,36 triliun.

Dari 5 Program yang ada, program dengan tingkat realisasi anggaran yang paling rendah adalah Program Peningkatan Kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 14,9 miliar, dapat direalisasikan sebesar Rp3,55 miliar dan Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran dengan realisasi keuangan sebesar 72,99 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 8,76 miliar.

Biro Hukum merealisasikan anggaran sebesar Rp 5,68 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 6,56 miliar. Program dengan realisasi terendah adalah Program Peningkatan Bantuan Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM serta penanganan Perkara yang hanya dapat direalisasikan sebesar Rp4,01 miliar atau sebesar 87,69% dari pagu anggaran Rp4,72 miliar.

Biro Tata Pemerintahan merealisasikan anggaran Rp 4,38 miliar dari nilai pagu anggaran Rp 4,85 miliar. Program dengan realisasi terendah adalah Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Tata Pemerintahan sebesar 83,98 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 641,05 juta.

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dari pagu anggaran sebesar Rp2,23 miliar dapat direalisasikan sebesar Rp2,01 miliar atau sebesar 90,14 persen. Program dengan realisasi terendah adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan realisasi sebesar 78,75 persen.

Biro Umum dari pagu anggaran sebesar Rp 66,72 miliar dapat direalisasikan sebesar Rp 58,18 miliar atau sebesar 87,20 persen. Program dengan realisasi rendah adalah Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Umum sebesar 84,65% dari pagu anggaran sebesar Rp15,94 miliar.

Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri dari pagu anggaran sebesar Rp 17,68 miliar dapat direalisasikan sebesar Rp 14,95 miliar atau sebesar 84,60 persen.

Dari 4 program yang ada realisasi terendah adalah Program Pengelolaan KDO Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri sebesar 74,15 persen dan Program Peningkatan Kerjasama Luar Negeri sebesar 74,65 persen.

Sekretariat DPRD, dari pagu anggaran BL dan BTL Sekretariat DPRD sebesar Rp 353,3 miliar, dapat direalisasikan sebesar Rp 315,14 miliar atau sebesar 89,2 persen Belanja Langsung dapat terealisasi sebesar Rp271,84 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp307,79 miliar atau sebesar 88,32 persen.

Belanja Tidak Langsung dapat direalisasikan sebesar Rp188,27 miliar dari pagu sebesar Rp197,83 miliar atau sebesar 95,17 persen.

(mdk/eko)