Resep Sumarsono bikin pembahasan APBD tak berpolemik & lekas beres
Resep Sumarsono bikin pembahasan APBD tak berpolemik & lekas beres. "Yang jelas menurut saya karena jadwal DPRD mau diajak bekerja keras, seminggu bisa paripurna 2 sampai 3 kali. Ini adalah kunci utama kenapa ini lebih cepat, dan bisa lebih sukses, waktunya pun kompromi," kata Sumarsono.
Di tangan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 DKI Jakarta berlangsung cepat tanpa polemik. Berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama.
Di zaman Ahok, sapaan Basuki, pembahasan anggaran berlarut-larut. Bahkan terjadi ketegangan dengan DPRD DKI sebagai mitra kerja.
Pria yang akrab disapa Soni itu membeberkan resepnya. Menurutnya, cepatnya pembahasan APBD DKI 2017 tidak lepas dari kerjasama yang alot antara pihak Pemerintah Provinsi (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif).
"Yang jelas menurut saya karena jadwal DPRD mau diajak bekerja keras, seminggu bisa paripurna 2 sampai 3 kali," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/12).
Sumarsono juga menambahkan, jika salah satu pihak berhalangan untuk mengadakan rapat, maka segera dijadwalkan waktu yang tepat sebagai penggantinya.
"Ini adalah kunci utama kenapa ini lebih cepat, dan bisa lebih sukses, waktunya pun kompromi. DPRD enggak keberatan paripurna seminggu 2 kali bahkan 3 kali dengan OPD. ini satu hal luar biasa," ungkapnya.
Sebagai pihak eksekutif, Soni sangat mengapresiasi para anggota dewan yang selalu komunikatif dan bisa bekerja sama dengan baik. Dia berharap hal ini bisa ditiru oleh seluruh provinsi di Indonesia.
"Itu lah beban saya, saya itu Dirjen Otda, apa yang saya lakukan di lapangan sebagai Plt Gubernur harus banyak dicontoh daerah lainnya, dan pasti mereka akan melihat itu," terangnya.
Artinya, seluruh proses pemerintahan akan berjalan cepat dan baik bila komunikasi dengan mitra kerja berkesinambungan.
"Seluruh Indonesia ini berkiblat ke DKI, saya kira gubernurnya siapapun juga yang melanjutkan Jakarta ini sampai kapanpun yang jelas pemerintahan, ada kata di belakangnya ada eksekutif dan DPRD. APBD bukan milik eksekutif tapi juga milik DPRD, bareng-bareng lah," tandasnya.
Baca juga:
Plt Gubernur minta Kemendagri istimewakan APBD DKI
Sumarsono tak dipilih rakyat, ubah APBD timbulkan kerancuan hukum
DPRD tantang Pemprov DKI serap anggaran APBD 2017 hingga 90 persen
Dapat anggaran tinggi, pembangunan rusun di DKI pada 2017 dikebut
DPRD sebut pembahasan APBD DKI 2017 lebih kondusif dengan Sumarsono
Plt soal APBD DKI 2017: Sebelum ayam berkokok 1 Januari siap dipakai
Sumarsono sebut serapan anggaran APBD DKI 2016 belum maksimal
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.