Respons DPRD soal Pemprov DKI Beli Mobil Listrik: Siapa? Dinas Mana? Belum Tahu
Gembong mengatakan, pengadaan mobil listrik ini lebih baik dibandingkan dengan membeli Land Cruiser. Sebab, harga mobil listrik tersebut lebih murah dibanding Land Cruiser yang bisa mencapai Rp2 miliar.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membeli 21 mobil listrik untuk dinas pada tahun ini. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Reza Pahlevi mengungkapkan, satu unit mobil listrik dianggarkan sekitar Rp800 juta. Mobil listrik tersebut akan digunakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Sekda, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku belum mengetahui rencana pengadaan mobil listrik tersebut. Gembong menjelaskan, pada rapat Banggar tahun lalu, Pemprov DKI akan tidak menganggarkan mobil listrik tetapi mengadakan mobil Land Cruiser untuk Penjabat (Pj) Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda), dan jajaran Pemprov lainnya.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Kenapa DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk menggunakan Wisma Atlet? Inggard berujar penggunaan Wisma Atlet bisa menjawab permasalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang belum memiliki tempat rekapitulasi dan gudang logistik di Kemayoran.
"Siapa? Dinas mana yang ngadain? Kalau sekarang, katakanlah Sekda, Gubernur mengajukan itu, saya belum tahu," kata Gembong ketika dikonfirmasi, Selasa (21/2).
Gembong mengatakan, pengadaan mobil listrik ini lebih baik dibandingkan dengan membeli Land Cruiser. Sebab, harga mobil listrik tersebut lebih murah dibanding Land Cruiser yang bisa mencapai Rp2 miliar.
"Sekda, Wakil Gubernur (wagub) itu kan Land Cruiser. Dari pada beli Land Cruiser itu hampir Rp2 miliar. Saya kira jauh lebih bagus mobil listrik. Jauh lebih bagus itu," sambung Gembong.
Lebih lanjut, Gembong menjelaskan bahwa pembelian ini sangat mungkin dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023.
"Mungkin anggarannya bukan untuk mobil listrik, mungkin itu tadi. karena kelasnya Land Cruiser, sekarang mungkin dialihkan ke mobil listrik. Ya sebetulnya tinggal pengalihan," jelas Gembong.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pengadaan mobil listrik untuk kegiatan dinas sebanyak 21 buah pada 2023. Pengadaan ini bertujuan untuk mendukung kebijakan ramah lingkungan.
Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Reza Pahlevi mengungkapkan, satu unit mobil listrik dianggarkan sekitar Rp800 juta. Mobil listrik tersebut akan digunakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Sekda, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Tahun ini 21 (unit mobil dinas dengan tenaga murni listrik) dulu. Cuma anggarannya gede sekali, hampir Rp800 juta," kata Reza kepada wartawan, Senin (20/2).
Reza menjelaskan, pihaknya kini tengah menyusun revisi peraturan kepala daerah (perkada) terkait kendaraan dinas operasional agar dapat melakukan pengadaan mobil listrik tersebut.
"Tinggal mengubah saja bahwa Pemprov DKI dibolehkan pengadaan kendaraan listrik, satu pasal saja. Revisi satu kata saja," ujar Reza.
Lebih lanjut, Reza membeberkan bahwa pengadaan mobil listrik akan dihentikan pada 2024. Sebab, pihaknya akan fokus kepada Pemilu.
"Untuk 2024 kan ada Pemilu. Kita fokus dulu nih. InsyaAllah kita dukung Pemilu. Kalau kita juga ngadain (mobil listrik) ya kita jor-joran kan, duit kita kan terbatas. Jadi nanti 2025 (pengadaan lagi)," jelas Reza.
(mdk/rhm)