RT/RW penyebar formulir tolak Ahok gubernur diminta mundur

"Siapapun menerima APBD gak boleh politik," tegas Ahok.

Sejumlah orang membuat gerakan pengumpulan KTP sebagai tanda menolak Basuki Tjahaja Purnama kembali maju di Pilgub DKI 2017. Calon petahana yang juga Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku tak masalah dengan gerakan itu asal jangan tak digagas RT/RW.

"Sah-sah saja secara demokrasi. Kalau RT dan RW berarti mereka sudah bermain politik harusnya mereka berhenti jadi RT dan RW. RT dan RW kan enggak boleh berpolitik," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/8).

Meski demikian, diakuinya, sejumlah RT dan RW memang menolak DKI kembali diimpin Ahok. "Kalau mereka mau berpolitik, tapi mereka menerima APBD. Itu sebetulnya. Siapapun menerima APBD gak boleh politik," tegasnya.

Ahok enggan menebak-nebak pelaku penyebar formulir tersebut merupakan pengurus RT/RW yang mengeluhkan masalah Qlue ke Komisi A DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Kamu tanya Aspem (Asisten Sekda bidang Pemerintahan) deh," terangnya.

Sebelumnya, formulir dukungan berkop Forum RT RW DKI Jakarta beredar di sebuah sekolah taman kanak-kanak di Jakarta Timur. Salah satu orangtua murid di TK itu, Il (41), mengaku diminta pihak sekolah untuk mengisi formulir dukungan menolak Ahok jadi gubernur DKI saat acara halalbihalal yang berlangsung pada Jumat (29/7).

Formulir itu menyatakan membutuhkan 3 juta KTP untuk menolak pemimpin yang arogan, zalim, temperamental, melemahkan, dan melecehkan lembaga RT RW.

Baca juga:
Ahok sebut Risma tak perlu ke Jakarta, kambing dibedakin saja menang
NasDem senang bakal ada koalisi besar buat lawan Ahok
Ahok tegaskan relokasi hanya untuk warga yang tinggal di zona bahaya
Ahok: Kalau saya cuti Pak Djarot tidak bisa jadi Plt gubernur
Ahok minta Sekda mundur dari PNS jika mau maju di Pilgub DKI
Mahfud MD: Risma bisa imbang lawan Ahok
Ahok tak setuju diwajibkan harus cuti untuk kampanye Pilgub DKI