Sisir anggaran, NasDem sebut rancangan APBD DKI 2018 bisa berubah
Dia menjelaskan, anggaran yang nantinya dipangkas oleh Banggar dapat dialokasikan untuk memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada BUMD. Sebab, Anies-Sandi memangkas PMD untuk lima BUMD dan berpotensi merugikan masyarakat.
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengusulkan rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2018 sebesar Rp 77,11 triliun. Usulan tersebut itu meningkat 9,8 persen dari APBD Perubahan tahun 2017 sebesar Rp 70,19 triliun.
Ketua Partai NasDem DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, usulan Anies-Sandi tersebut masih dapat berubah. Karena sampai saat ini anggaran tersebut masih dibahas di Badan Anggaran (Banggar) dan nantinya akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Masih terbuka, walaupun Banggar, katakan Banggar sudah mengoreksi, mungkin akan ada koreksi lagi dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi koreksinya tidak hanya di Badan Anggaran atau DPRD, tetapi juga ada koreksi dari Kementerian Dalam negeri selaku pembina," katanya saat di hubungi merdeka.com, Jumat (24/11).
Dia mengungkapkan, akan melakukan penyisiran terhadap anggaran yang diajukan. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah anggaran untuk pembasmi hama di rumah dinas dan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Rencananya, Bestari akan menanyakan secara detail urgensinya anggaran tersebut sampai harus dinaikan.
"Kita cek lagi apa iya perlunya segitu, kenapa? Kan ini belum dibahas di Banggar besar tentu seperti saya sampaikan kepada teman-teman juga saya juga selaku anggota Banggar akan mendetailkan nanti, pada saat pembahasan itu," ujarnya.
Terkait anggaran perbaikan kolam air mancur DPRD, Bestari menegaskan, juga akan menanyakan secara detail kepada dinas terkait. Terutama mengenai seberapa perlu renovasi kolam yang menghabiskan anggaran mencapai Rp 620 juta.
"Kita tanya Dinas Perumahan, you mau bikin dari emas atau dari apa? Kita tanya lagi. Jadi belum tentu juga angkanya seperti itu. Dirawat benar perlu, namun angkanya sebesar itu nanti di koreksi," ujarnya.
Dia menjelaskan, anggaran yang nantinya dipangkas oleh Banggar dapat dialokasikan untuk memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada BUMD. Sebab, Anies-Sandi memangkas PMD untuk lima BUMD dan berpotensi merugikan masyarakat.
"Dapat menghidupkan kembali PMD-PMD untuk Darma Jaya. Supaya Kita nanti anak-anak itu dapat daging murah lagi, KJP bisa dapet daging murah. Kemudian cipinang food station ada kontrol pemerintah daerah terhadap kelangsungan 9 bahan pokok, mudahan-mudahan nanti kita serut-serut masuk lagi ke sana," tutup Bestari.
Melalui situs apbd.jakarta.go.id terdapat kenaikan yang cukup signifikan untuk anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Percepatan Pembangunan (TGUPP). Jika sebelumnya hanya Rp 2,35 miliar kini meroket jadi Rp 28 miliar dalam RAPBD 2018. Kemudian Anies-Sandi juga memasukkan anggaran Pengendalian Hama Terpadu Gedung Komplek Balai Kota dan Rumah Dinas Pimpinan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 280.373.702 dari yang sebelumnya sebesar Rp 266 juta.
Dan DPRD juga mendapat anggaran untuk perbaikan kolam air mancur yang nilainya cukup signifikan yakni sebesar Rp 620.715.162. Jika sebelumnya saat Sumarsono menjadi PLT Gubernur anggaran yang senilai Rp 500 juta di tolak.