Sistem Jalan Berbayar dinilai solusi terbaik urai macet di Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah gencar memerangi kemacetan lalu lintas. Berbagai upaya telah dilakukan, di antaranya pemberlakuan sistem 3 in 1 hingga aturan ganjil genap. Namun, semua itu belum berhasil mengurai kemacetan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah gencar memerangi kemacetan lalu lintas. Berbagai upaya telah dilakukan, di antaranya pemberlakuan sistem 3 in 1 hingga aturan ganjil genap. Namun, semua itu belum berhasil mengurai kemacetan.

Pemprov DKI tengah mengkaji penggunaan teknologi sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau Sistem Jalan Berbayar. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberantas kemacetan Jakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono berharap ERP akan jadi solusi yang mutakhir sehingga sosialisasinya harus betul-betul matang agar penerapannya nanti bisa efektif.

"Kalau ERP efektif, ya saya kira itu yang terbaik. Jadi saya belum bisa menjawab, tapi secara teoritis itu yang terbaik. Cuma ya nanti masyarakat perlu diberi tahu lah. Mosok tiba-tiba lewat aja, kan gitu. Perlu sosialisasi yang matang," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/12).

Sumarsono mengatakan, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) sudah melakukan diskusi dengan calon investor membahas kekurangan dan kelebihan ERP. "Kami sudah diskusi tiga kali soal penggunaan teknologi, karena teknologi program jalan berbayar itu kan tidak hanya satu," ujarnya.

Selain ERP, ada beberapa teknologi lain ditawarkan. Tetapi, dia menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin coba-coba dalam menerapkan teknologi tersebut.

"Jadi ada beberapa teknologi yang sedang diinvestarisir plus minusnya. Proyek ini penting, kami akan memastikan teknologi yang dipakai yang memang sudah terbukti dan dijamin keberhasilannya kami tidak mau coba-coba," tegasnya.

Sumarsono juga mengungkapkan bahwa lelang untuk penerapan sistem ERP sudah dilakukan. "Tendernya saya kira sudah diumumkan di dinas perhubungan saya kira tinggal pelaksanaan yang belum," ungkapnya.