Soal temuan Ombudsman tentang PKL, Sandiaga bilang 'kita enggak baperan'

Soal temuan Ombudsman tentang PKL, Sandiaga bilang 'kita enggak baperan'. Sandiaga janji tidak tinggal diam. Dia telah menerima masukan-masukan dari Ombudsman dan dia bersama Anies Baswedan sedang mencari solusi yang tepat untuk penataan PKL.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak ingin berpolemik dengan Ombudsman RI terkait dugaan pungli yang dilakukan Satpol PP saat melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Dia mengapresiasi dan menerima masukan dari Ombudsman untuk ditindaklanjuti.

"Saya tidak ingin berpolemik di media karena bagi kami partisipasi Ombudsmann ini luar biasa sekali, kami menerima masukan dan kita enggak baperan, kita enggak mau korban perasaan, kita pastikan bahwa masukan tersebut menjadi masukan kami agar lebih baik ke depan," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/11).

Kemudian terkait temuan bahwa Satpol PP tidak bekerja dalam rangka penegakan Perda PKL sehingga Jakarta dipenuhi oleh PKL, Sandiaga janji tidak tinggal diam. Dia telah menerima masukan-masukan dari Ombudsman dan ia bersama Anies Baswedan sedang mencari solusi yang tepat untuk penataan PKL.

"Bukan hanya ditertibkan tapi juga dicari solusi jadi di sinilah bagaimana bawuran kebijakan itu harus dihadirkan jadi policy mix yang kami hadirkan bukan hanya penertiban, tapi juga penataan jadi ini yang menjadi PR buat kami,"

Sandiaga menjelaskan, saat ini ekonomi sedang melemah, jadi wajar saja PKL masih bertahan, karena itu satu-satunya cara untuk mencari nafkah. Namun ia berjanji akan sesegera mungkin melakukan penataan PKL.

"Kami berpikir adalah lapangan kerja, lapangan kerja sekarang yang bisa diserap itu adalah usaha mikro usaha kecil dan banyak teman-teman PKL itu mencari nafkah karena ekonomi sekarang melambat," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Mereka diduga bekerja sama dengan Preman atau Ormas tertentu menerima upeti dari Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mengamankan dari razia dan penertiban.

Temuan itu berasal dari investigasi yang dilakukan Ombudsman pada 9 dan 10 Agustus 2017 di beberapa titik. Antara lain Stasiun Manggarai, Stasiun Jatinegara, Pasar Tanah Abang, Stasiun Tebet, Wilayah Kecamatan Setiabudi, dan sekitaran Mall Ambassador.

Namun, Wakil Kepala Satpol PP DKI Jakarta Hidayatullah membantah temuan dari Ombudsman yang menyebut ada anak buahnya menerima setoran dari pedagang kaki lima (PKL). Salah satunya di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat.

"Jadi enggak mungkin masa kita tertibin tapi kita main juga. Enggak berani," katanya di Jakarta, Jumat (3/11).

Baca juga:
Lulung: Ada apa dengan Tanah Abang? Why Ombudsman?
Ombusdman tuding ada penyimpangan, Sandiaga bela Satpol PP
Disebut kerja sama dengan preman, Satpol PP DKI merasa difitnah Ombudsman
Pemprov DKI cek informasi trotoar Tanah Abang disewa buat lapak PKL
Saat emosi Lulung memuncak ada yang sebut trotoar Tanah Abang disewakan
Lulung: Trotoar enggak mungkin sewa, Ombudsman suruh datang ke saya!
Kasatpol PP selidiki anak buah terima upeti dari PKL Tanah Abang