Sumarsono bantah tudingan Ahok ada perubahan anggaran di DKI Jakarta
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono membantah tudingan Gubernur nonaktif Basuki T Purnama alias Ahok, mengenai adanya perubahan anggaran dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2017. Sumarsono menegaskan tidak ada perubahan melainkan penyesuaian program.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono membantah tudingan Gubernur nonaktif Basuki T Purnama alias Ahok, mengenai adanya perubahan anggaran dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2017. Sumarsono menegaskan tidak ada perubahan melainkan penyesuaian program.
APBD DKI Jakarta diputuskan Rp 70,28 triliun. Dalam anggaran itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, memasukkan anggaran Rp 5 miliar untuk hibah kepada Badan Musyawarah Betawi sebesar Rp 5 miliar.
"Ngacakin (mengubah) program yang mana? kembali pada yang bersangkutan, sudah baca belum? Kalau baca pasti tidak akan komentar. Tidak ada satu kalimat pun bergeser dari yang diprogramkan. Cuma dipertajam di tingkat yang tidak signifikan," kata Sumarsono di Monas, Selasa (29/11).
Menurut Sumarsono, penyesuaian tersebut sudah dibahas bersama BPKAD, Sekda dan Bappeda serta koordinasi dengan DPRD DKI Jakarta.
"Kalau ada yang dibahas itu semata-mata menghargai dinamika oleh DPRD karena APBD ini milik berdua. Milik eksekutif dan legislatif. Apa yang diusulkan eksekutif tidak mutlak harus seperti itu. Ada hal yang harus diakomodasikan dengan DPRD," bebernya.
Sumarsono kembali menegaskan tidak ada program bergeser dari ditentukan Ahok sebelumnya. Namun, lantaran ada peningkatan pendapatan maka penyesuaian di beberapa program perlu memaksimalkan anggaran.
"Tidak dikurangi tapi ditambah. Contoh pengadaan lahan untuk taman. Itu diperlukan, untuk Jakarta perlu aset taman, sarana prasaran untuk menanggulangi banjir. Alat berat ditambah. Kemudian, peningkatan kinerja provinsi, tapi itu tidak signifikan. Yang utama adalah penambahan lahan, dan fasilitas di dinas tata air," ungkapnya.
Di samping itu, Sumarsono juga menjelaskan soal dana hibah bagi TNI dan Polri. Dia menegaskan bahwa dana itu bukan dihentikan, melainkan ditunda. Menurutnya, saat ini TNI dan Polri sedang memaksimalkan anggaran mereka di tahun 2016 lantaran belum habis untuk pengamanan Pilkada. Sehingga mereka belum bisa menyerahkan laporan pertanggungjawaban karena programnya belum rampung.
"Nanti jika sudah habis dan kapanpun mereka butuh, apapun yang diminta Pangdam dan Polda akan tetap dialokasikan. Tidak ada yang dicoret atau dihilangkan," tegasnya.
-
Kenapa Kapolri dan Panglima TNI meninjau SUGBK? “Kami ingin memastikan serangkaian kesiapan pengamanan khususnya terkait dengan kegiatan puncak yang dilaksanakan besok sore ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik,” tutur Sigit.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Kapan PDI Perjuangan akan mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan," kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
Baca juga:
Bantah tudingan Ahok, Sumarsono berdalih hanya mempercepat anggaran
Bongkar plafon anggaran, Sumarsono di-'warning' Ahok
Jawaban Ahok ketika disindir Anies soal rendahnya serapan anggaran
Anies sindir pemerintahan Ahok, serapan anggaran DKI hanya 34 persen
Ahok: Bamus Betawi itu ada transparansi enggak selama ini?
Penyusunan anggaran DKI bikin Ahok keki ke Plt Gubernur Soni