Survei PDB: Publik tak puas dengan penanganan macet ala Jokowi

Warga Jakarta juga belum puas dengan pembenahan angkutan umum dan banjir.

Sudah satu tahun lebih Joko Widodo menduduki kursi orang nomor satu dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai orang nomor dua di DKI Jakarta. Sejumlah pro kontra pun bergulir saat masa pemerintahan yang dipimpin keduanya.

Berdasarkan survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB) dan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) terkait 'Kinerja Pemrov DKI Jakarta dan Masa Depan Jakarta' mencatat sebanyak 61,5 persen masyarakat tidak puas dengan kinerja Jokowi-Ahok dalam hal kemacetan.

"Poling ini dilakukan pada 11 hingga 13 Oktober 2013 lalu dengan jumlah responden sebanyak 500 orang," ujar Chairman PDB, Didik J. Rachbini saat diskusi di Pascasarjana Paramadina/PGS, the Energy Tower lt 22 komplek SCBD, Jakarta, Jumat (29/11).

Didik menjelaskan, selain kemacetan terlihat masyarakat juga tidak puas dengan kinerja Jokowi Ahok dalam penanganan moda transportasi. "Sebanyak 50,8 persen respon yang tidak puas terhadap penanganan masalah angkutan umum," tuturnya.

"Untuk penanggulangan masalah banjir, 38,5 persen masyarakat yang tidak puas," tambahnya.

Didik menambahkan, berdasarkan hasil poling, tiga permasalahan utama tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Jokowi-Ahok setelah satu tahun menjabat.

"Karena setelah setahun ini belum ada tanda-tanda yang relatif besar permasalahan itu bisa diselesaikan," ujarnya.

Kendati demikian, permasalahan yang dihadapi ibu kota bukanlah semata-mata hanya menjadi tanggung jawab Jokowi dan Ahok. "Ini tanggung jawab Jokowi dan yang lain," tandasnya.