Tingkatan Pajak Bahan Bakar, BPRD DKI akan Pasang RFID di SPBU
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin menyatakan akan memasang teknologi radio frequency identification (RFID) di seluruh SPBU di Jakarta.
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin menyatakan akan memasang teknologi radio frequency identification (RFID) di seluruh SPBU di Jakarta.
RFID merupakan teknologi yang dapat mendeteksi detail dan semua informasi yang berkaitan dengan kendaraan saat pengisian bahan bakar.
-
Kapan Jalur Pantura Jawa Barat mulai ramai pemudik motor? Sudah Ada Beberapa yang Mudik Saat kreator tersebut melalui Jalur Pantura, beberapa pemudik mulai terlihat di satu pekan jelang lebaran. Mereka sudah mulai pulang ke kampung halaman denga menggunakan sepeda motor.
-
Di mana sekte pemuja sepeda motor berada? Gerakan spiritual ini bermula di Desa Chotila, Rajasthan, India, di mana para penduduk bikin kuil untuk sepeda motor dan pemiliknya yang tewas bernama Om Banna.
-
Kapan lelang motor Omesh berakhir? Setelah nungguin sekitar 4 hari, akhirnya ada yang menang lelang dengan harga Rp 300 juta.
-
Kapan Pegi Setiawan menerima hadiah sepeda motor? Pegi menerima langsung sepeda motor yang diberikan pada Minggu (14/7).
-
Kapan mobil bekas taksi dianggap punya jarak tempuh rendah? Taksi umumnya menempuh jarak yang lebih pendek dibandingkan mobil pribadi pada tahun yang sama, karena waktu operasional taksi terbatas.
-
Kenapa emak-emak naik motor pakai pakaian aneh? Namun, sayangnya tidak semua orang memahami dan menerapkan hal ini. Beberapa orang dengan senang hati memilih untuk menggunakan pakaian yang bebas, bahkan terkadang terlihat aneh seperti yang terlihat pada emak-emak berikut ini yang dikumpulkan dari berbagai sumber pada Rabu (8/11/2023).
Informasi itu meliputi lokasi pengisian, waktu, nama petugas yang melayani, jenis bahan bakar hingga tarif yang dibayarkan. "Kami rencana akan mengadakan kajian untuk memasang RFID di seluruh SPBU di Jakarta," kata Faisal di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12/2019).
Dia mengharapkan dengan teknologi itu dapat dioptimalkan mengenai pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sebab selama ini kata Faisal, BPRD DKI hanya menerima besaran pajak berdasarkan faktur dari PT Pertamina.
"Badan Pajak tidak serta merta mengakui angka seperti itu. Untuk optimalisasi, kami harus menggunakan cara-cara optimalisasi kami, salah satunya dengan cara memasang RFID," ucapnya.
Selain kajian itu, dia juga menyatakan pihaknya juga memerlukan payung hukum dalam pelaksanaannya, baik berupa Pergub atau Perda.
Selanjutnya, Faisal juga mengatakan pemasangan itu rencananya dilakukan pada tahun 2020 setelah selesainya hasil kajian. "Mudah-mudahan secepatnya (kajian RFID selesai)," jelasnya.
Baca juga:
Anggaran Komputer Ratusan Miliar Rupiah, BPRD DKI Tiru Kemenkeu
Terindikasi Punya Mobil, 20 Ribu Peserta KJP Akan Dievaluasi
Kejengkelan Sri Mulyani Terhadap Korupsi di Ditjen Pajak
BPRD DKI Gandeng KPK Sidak Penunggak Pajak
KPK Minta Peningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Didukung Transparansi
Bupati: Banyak Kepala Desa di Garut Tak Bayar Pajak saat Dana Desa Turun