Warga bakal cari informasi tentang Sekda karena disebut maju Pilgub

Ahok menyebut Saefullah masih malu-malu mengatakan dirinya akan maju jadi orang nomor satu DKI.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengisyaratkan akan menggandeng calon wakil Gubernur dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, dia tetap membuka diri bila ada partai politik yang akan mengajukan nama untuk mendampinginya maju dalam Pilgub 2017 mendatang.

Pria yang disapa Ahok ini mengatakan, saat ini kompetitor yang berasal dari kalangan PNS adalah Sekretaris Daerah Saefullah. Namun, Ahok menyebut Saefullah masih malu-malu mengatakan dirinya akan maju jadi orang nomor satu DKI.

Jika benar Saefullah akan maju, Ahok berharap dia mampu memberikan pembuktian kepada masyarakat bahwa dirinya bersih dan memang layak menjadi pemimpin ibu kota.

"Yang masih malu malu muncul kan Saefullah. Saya kira masyarakat akan mulai korek korek dia nih. Apakah terlibat UPS enggak? pas jadi wali kota gimana hartanya dari mana pasti akan dikorek korek nih. Nah ini menarik," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (11/1).

Lebih lanjut, mantan politisi Gerindra itu memastikan akan mencari calon wakil Gubernur dari kalangan PNS tapi yang sudah teruji kredibilitasnya, reputasi dan elektabilitasnya. Karena, katanya, sejak pernyataan ini dilontarkan, dia menduga akan banyak pihak yang akan mengorek kesalahan-kesalahan para PNS.

"Nah kalau kamu ada yang dicalonkan PNS maju kira-kira masyarakat akan mengorek masa lalunya kan, pasti dicari-cari. Justru supaya pencarian seperti ini akan lahirkan pembuktian, orang akan ngaku kalau orang ini bener loh jujur, bener bener dia enggak ada kepentingan kerja. Ini penting," jelasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengaku tidak mempersoalkan apakah calon wakil dari kalangan PNS itu anggota partai atau bukan, yang terpenting adalah kerja dan kredibilitasnya.

"Kalau sampai ada PNS seperti itu kan bagus. Soal PNS ini akan gabung partai, jadi anggota partai urusan kedua buat saya. Jadi minimal ada PNS yang bisa buktikan, bisa aja PNS kalau keluar lalu masuk partai kan bisa aja," pungkas orang nomor satu DKI ini.