Membuka Data Transisi Energi di Indonesia dan Komitmen untuk Energi Bersih

Prospek Indonesia untuk Energi Baru Terbarukan

Menurut Qatro, hingga tahun 2021 Realisasi konsumsi energi primer per jenis energi dan energi final per sektor pengguna tahun 2021 yang mendominasi bauran energi ada di sektor transportasi (46%) dan industri (31%) yang dihassilkan dari minyak, gas dan batu bara.

Pihaknya menggencarkan gasifikasi untuk menggantikan batu bara sebagai switching EBT yang saat ini masih bersifat pemanfaatan energi setempat. Pilihan gas sebagai pertimbangan teknis untuk migrasi dengan cepat. Misalnya mematikan PLTU batu bara dalam 3 tahun tapi untuk membangun PLT Panas Bumi butuh waktu panjang
dan harga mahal.

“Gas terlebih dahulu karena optimalisasi faktor kapasitas dari pembangkit (tidak perlu penambahan pembangkit baru) dan pembangunan lebih cepat,” ujarnya.

“Misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ini masih bersifat pemanfaatan energi setempat. Contoh, kalau diganti PLTU nya di luar Jawa Bali, harus cari potensi EBT apa yang bisa menggantikan yang ada di Jawa Bali, misal di Sumatra dan Kalimantan,” lanjutnya.

Lebih lanjut Qatro menambahkan, Tim NZE KESDM telah memetakkan persebaran potensi EBT di wilayah Indonesia dan membuat permodelan interkoneksi grid untuk meningkatkan integritas EBT dan tertuang dalam RUPTL 2022-2030 untuk mencapai NZE di sektor pembangkitan sesuai peta jalan di sektor energi.

“Potensi EBT besar, bervariasi, dan tersebar. Kuncinya adalah supergrid dengan menghubungkan jaringan trasnsmisi dan distribusi EBT antar pulau besar. EBT setempat untuk lintas pulau dalam bentuk pasokan listrik," imbuh Qatro.

Di sisi lain, Adhityani Putri Founder dan Direktur Ekskutif Yayasan Indonesia CERAH menyoroti kebijakan gasifikasi dan elektrifikasi sebagai transisi energi dari batu bara menuju sistem kenenaga listrikan yang bisa menpoang EBT ke depan.

Gas bisa menjadi solusi palsu karena log in effect dengan masa berlaku infrastruktur yang panjang dan nilai investasi tinggi. Tapi di sisi lain harus dipensiunkan dalam waktu 10 tahun.

“Gas bukan solusi transisi energi. Saya khawatir muncul persoalan baru. Ini harus diatur dengan jelas agar tidak ada alasan memperpanjang umurnya. Perpres 112 harus punya aturan turunan, kalau waktunya pensiun atau harus dihentikan dan
jangan buat aturan baru untuk memperpanjang umur karena industri bisa melihat peluang itu seperti yang kita lihat pada sawit dengan mandat biofuel,” tegasnya.

Perpres No. 112 tahun 2022 dinilai ambigu karena masih memberikan pengecualian kepada PLTU batubara untuk industri - khususnya industri yang butuh energi besar.

“Jelas ada pembatasan di Perpres 112 bahwa dalam 10 tahun emisi harus turun 35% dan harus ditutup di tahun 2035," imbuh Adhityani.

Ditri berharap ada peraturan turunan gasifikasi dan pengelolaan dampak negatifnya untuk memastikan peta jalan transisi energi berjalan sesuai track dan tidak melebar. Sementara itu, Aris Prasetyo, jurnalis senior Harian Kompas mengingatkan peran
media untuk mengawal kebijakan dan komitmen transisi energi ini dengan mendorong pelibatan dan partisipasi publik.

“Dari amatan, narasi isu transisi energi lebih cenderung dari pihak pemerintah dengan kebijakan dan target-targetnya, jurnalis dan media harus jadi jembatan untuk melibatkan swasta, akademisi, publik bahkan individu yang suaranya kurang ditampilkan ke publik. Saat ini suara publik hanya nampak di kota besar dan elite,
tapi belum menyentuh akar rumput yang tidak terjangkau akses komunkasi,” jelasnya.