Merantau ke Surabaya Wajib Punya Pekerjaan dan Tempat Tinggal, Walkot Tegaskan Ini
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa para perantau yang hendak datang ke Kota Pahlawan harus sudah memiliki pekerjaan dan tempat tinggal.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa para perantau yang hendak datang ke Kota Pahlawan harus sudah memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melibatkan pengurus rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW) untuk mengawasi warga pendatang usai Lebaran 2023.
"Kalau mau datang ke Surabaya silakan, tapi harus ada pekerjaan dan tempat tinggalnya," ujar Wali Kota Eri Cahyadi melalui keterangan tertulis di Kota Surabaya, Rabu (26/4/2023).
-
Apa yang terjadi pada Pilkada di Jawa Timur? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lima wilayah di Jawa Timur dipastikan akan melawan kotak kosong.
-
Siapa yang dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur? Hal ini dirasakan Aming Aminoedhin, seniman yang dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur.
-
Kapan Jawa Timur meraih penghargaan insentif fiskal? Atas Keberhasilan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan insentif fiskal yang diserahkan langsung Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin kepada Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak mewakil Khofifah, dalam acara Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2023, di Istana Wapres Jakarta, Kamis(9/11).
-
Mengapa Aming dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur? Keluarga jadi salah satu faktor terpenting bagi seorang anak. Hal ini dirasakan Aming Aminoedhin, seniman yang dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur.
-
Apa yang menjadi sorotan Kantor Berita Amerika tentang OKU Timur? Potensi perikanan terutama kampung patin yang ada di OKU Timur menjadi lirikan dunia Internasional, di mana tim dari Kantor Berita Amerika Associated Press beraudensi dan wawancara bersama Bupati OKU Timur H Lanosin ST, Senin 24 Juli 2023 di Ruang Budensi Bupati OKU Timur.
-
Siapa yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa Timur memiliki karakteristik khusus? Menurut Mohammad Noer, masyarakat Jawa Timur dinamis, agresif dan memiliki karakteristik khusus. "Agar diterima menjadi pimpinan di Provinsi Jawa Timur maka harus mau melayani rakyat, tahu menempatkan diri serta mampu mengayomi rakyat," ujarnya, dikutip dari laman resmi disperpusip.jatimprov.go.id.
Pemkot Surabaya tidak menyarankan para pendatang nekat merantau ke Kota Pahlawan jika belum memiliki pekerjaan.
Ketentuan Pindah
Pemkot Surabaya terus berupaya secara optimal untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan, salah satunya melalui berbagai program padat karya. Untuk itu, Wali Kota Eri meminta warga luar daerah yang ingin menetap di Surabaya harus sudah memiliki pekerjaan dan tempat tinggal.
"Kalau dia datang ke Surabaya mau pindah penduduk Surabaya, harus ada tempat tinggalnya di mana," tegas Cak Eri, sapaan akrab Eri Cahyadi.
Adapun jika warga luar daerah indekos di Kota Surabaya, maka orang tersebut dicatat sebagai warga KTP musiman. Warga tersebut bukan sebagai warga KTP Surabaya namun hanya domisili di kota tersebut.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan bersama RT/RW, lurah, dan camat terhadap warga pendatang. Pada pelaksanaannya, pengurus RT/RW akan melaporkan kepada lurah dan camat apabila ada warga baru yang tinggal di Kota Surabaya.
"Kami lakukan (pengawasan, red.) dengan RT/RW, lurah dan camat karena lurah dan camat pasti ada laporan dari RT/RW kalau ada tamu yang menginap 24 jam. Apakah dia bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) atau apa," imbuh dia.
Tak Larang Pindah KTP
©2020 Merdeka.com/liputan6.com
Cak Eri menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak melarang masyarakat yang ingin berpindah kartu tanda penduduk (KTP). Namun, Pemkot Surabaya memiliki prioritas intervensi terhadap warga miskin di kota setempat.
"Kalau pun dia masuk (KTP Surabaya, red.), maka yang kami bantu tahun 2020 ke bawah," terangnya, dikutip dari Antara.
Apabila warga miskin tersebut baru tercatat sebagai penduduk KTP Surabaya mulai 2021, maka saat ini pemkot tidak memberikan intervensi bantuan.
"Kalau KTP 2021 (ke atas, red.) tidak kami bantu dulu karena kami fokus dulu ke (KTP Surabaya, red.) tahun 2020 (ke bawah, red.). Karena sudah ada 75 ribu warga miskin," pungkas Cak Eri.