Duet Dedi-Demiz terhalang Banteng
Duet Dedi-Demiz terhalang Banteng. Buah pertemuan Dedi mendapat hasil manis. Desakan partai dibuktikan. Partai Demokrat langsung berminat. Malam hari keputusan itu disampaikan. Sekaligus mewacanakan mengusung Dedi dan Demiz bertarung di Pilgub Jabar.
Wajah Dedi Mulyadi tampak sumringah. Menyambangi markas DPD Demokrat Jawa Barat. Di sana dia bertemu dengan Deddy Mizwar alias Demiz. Pertemuan begitu hangat. Obrolan berlangsung cair. Mereka juga sempat menjalani salat Magrib berjemaah. Dedi begitu bahagia. Bertemu Demiz bak melanjutkan kisah cinta tertunda.
Kedatangan Bupati Purwakarta ini tentu terkait Pilgub Jawa Barat (Jabar). Kembalinya dukungan Golkar, membuat dirinya bergegas. Perintah partai memintanya mengumumkan calon pendamping tanggal 2 Januari nanti. Demiz menjadi target pertama Dedi. Perlahan tapi pasti. Kesempatan bertatap muka tak mau ditinggalkan.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
-
Apa komitmen PKB terkait Pilgub Jabar? PKB sudah lama berkomitmen mengambil poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membeberkan bahwa partainya berkomitmen untuk selalu memilih poros yang berlawanan dari Ridwan Kamil.
-
Bagaimana Dedi Mulyadi akan mencari pasangan untuk Pilgub Jabar? "Pak Airlangga berpesan ke saya, jangan terlalu jauh kalau main dari luar rumah, jangan melewati Jawa Barat, harus berada di wilayah Jawa Barat. Kemudian nanti cari pasangan di Golkar yang sesuai dengan kriteria sebagai calon istri (wakil) yang baik," kata dia.
-
Apa yang didiskusikan Dedi Mulyadi dan pengurus Golkar di pertemuan tersebut? Kita tadi sudah berdiskusi banyak. Intinya bahwa kita mendukung Pak Dedi Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
Buah pertemuan Dedi mendapat hasil manis. Desakan partai dibuktikan. Partai Demokrat langsung berminat. Malam hari keputusan itu disampaikan. Sekaligus mewacanakan mengusung Dedi dan Demiz bertarung di Pilgub Jabar.
Golkar dan Demokrat bergabung. Membentuk koalisi 'Sajajar'. Filosofi nama koalisi itu lantaran ingin membangun Jabar tanpa ada perbedaan. Baik posisi gubernur maupun wakil gubernur. Dedi merasa cocok dengan Demiz. Merasa tak mau dipisahkan lagi. "Kami sudah seperti Rama dan Sinta, Romeo dan Juliet, langit dan bumi, air dan tanah," kata Dedi di Bandung, Rabu pekan lalu.
Dedi ngebet berduet dengan Demiz. Laporan itu sudah disampaikan kepada pimpinan pusat Partai Golkar. Selain masalah kecocokan, jumlah kursi DPRD buat maju Pilgub Jabar juga sudah memenuhi kuota. Golkar memiliki 17 kursi. Sedangkan Demokrat 12 kursi. Sehingga gabungan dua partai itu sudah melebihi syarat minimal 29 kursi.
Respon pimpinan pusat partai beringin belum positif. Mereka enggan menyatakan setuju dengan pilihan Dedi. Walau begitu harus diakui baik Dedi dan Demiz sudah merasa mantap. "Kalau Demul (Dedi mulyadi) sudah sreg dengan Demiz," kata Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Eksekutif DPP Golkar, Yahya Zaini, kepada merdeka.com, Sabtu pekan lalu.
Yahya mengaku Golkar tetap menyambut positif dukungan Demokrat. Usulan pasangan Dedi dan Demiz tetap ditampung. Tetapi, belum ada putusan final. Banyak hal masih dibahas. Salah satunya mengenai perbedaan sikap politik.
Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) telah menyatakan mendukung Presiden Joko Widodo untuk Pilpres 2019. Sedangkan Demokrat sampai saat ini belum menentukan sikap. Partai besutan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini masih berkukuh sebagai penyeimbang. Sehingga kondisi ini dikhawatirkan.
Ketua DPP Golkar bidang Ideologi & Kebijakan Publik, Happy Bone Zulkarnain, menjabarkan bahwa wilayah Jawa Barat merupakan lumbung suara partainya. Sehingga siapa saja menang dalam pertarungan kepala daerah bakal berpengaruh terhadap suara nasional. "Karena Jabar barometer nasional," tegas Happy kepada merdeka.com.
Golkar kini juga menunggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergabung. Kondisi ini menjadi pertimbangan baru. Membuat Dedi dan Demiz sulit bersatu. Informasi diperoleh merdeka.com dari internal Partai Golkar, menyebutkan bahwa PDIP berminat mengusung Dedi. Bukan hanya mengusung, mereka juga menyodorkan nama buat calon buat dipasangkan dengan Bupati Purwakarta tersebut.
Nama paling santer diusung buat dipasangkan dengan Dedi adalah Wakil Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Irjen Anton Charliyan. Dia bekas Kapolda Jawa Barat. Anton bahkan pernah hadir dalam Curah Gagas digelar PDIP pada Oktober lalu. Sejauh ini, Anton juga merasa percaya diri bakal ditunjuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada awal Januari ini.
Demi mewujudkan koalisi, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto dan Megawati Soekarnoputri bahkan sudah melakukan komunikasi intensif. Pembahasan mereka mengenai duet Dedi dan Anton di Pilgub Jabar.
Happy membenarkan soal adanya upaya ketua umum Golkar dan PDIP untuk berkolaborasi. Bahkan partai berlogo banteng moncong putih ini juga menyodorkan nama selain Anton. Yakni, Politikus PDIP Puti Guntur Soekarno. Baik Anton dan Puti masih dalam pembahasan. Sekaligus melihat respon Dedi terkait dua nama tersebut.
"Ada komunikasi dengan PDIP, itu cukup intensif antar ketum," ujar Happy.
Sementara itu, Yahya tak menampik kendala Dedi berduet dengan Demiz lantaran Golkar juga ingin bersama PDIP bertarung di Pilgub Jabar. Tetapi keputusan itu belum final. Segala kemungkinan masih terbuka. Sehingga pihaknya masih melakukan pembahasan demi mematangkan koalisi tersebut. "Golkar ingin ajak bersama PDIP. Perlu waktu," ungkap Yahya.
Bila Golkar, Demokrat dan PDIP resmi berkoalisi maka jumlah persyaratan didapat Dedi mencapai 49 kursi. Angka ini melebihi perolehan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil alias Emil. Sejauh ini Emil baru mendapat 24 kursi. Sejauh ini dia didukung Partai Nasdem (5 kursi), PKB (7 kursi) dan PPP (9 kursi) dan dukungan terbaru dari Partai Hanura (3 kursi).
Di sisi lain, Partai Demokrat tak mau melewatkan kesempatan berkoalisi dengan Golkar di Pilgub Jabar. Itu setelah 'Koalisi Zaman Now' dibentuk bersama PKS dan PAN, bubar di tengah jalan. Dalam koalisi itu sebenarnya sudah ada nama bakal diusung. Demiz bakal duet dengan Ahmad Syaikhu, ketua DPW PKS Jawa Barat.
PKS dan PAN membuat poros baru dengan Partai Gerindra. Mereka memilih mendukung calon gubernur diusung Gerindra, yakni Letjen (purn) Sudrajat. Mereka juga berkomitmen melakukan koalisi dalam Pilkada Serentak tahun 2018 di lima wilayah lainnya.
Kepastian Demokrat buat berkoalisi dengan Golkar segera keluar. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyebut surat resmi segera diteken SBY dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Demokrat, kata Amir, sudah percaya komitmen Dedi.
Untuk di Pilgub Jabar, lanjut Amir, Demokrat sebenarnya terbuka lebar untuk berkoalisi dengan siapa saja. Apalagi secara hitungan politik Golkar dan Demokrat sudah melebihi syarat ditentukan. Meski begitu, pihaknya enggan menanggapi adanya upaya PDIP juga ingin mengusung Dedi.
"Dua partai ini sebetulnya sudah lebih dari cukup, tapi kalau ada yang ingin bergabung tentu kami senang saja," ujar Amir.
Sedangkan PDIP belum menentukan sikap. Namun, sudah memiliki tiga opsi. Wasekjen PDIP Eriko Sutarduga, menuturkan opsi pertama partainya akan berjuang sendiri dan mengusung skenario pasangan kader internal maupun eksternal. Sedangkan opsi kedua, yakni berkomunikasi dengan PPP, PKB dan Hanura untuk membicarakan kemungkinan koalisi sekaligus menentukan cagub Jabar baru.
Terakhir, kata Eriko, membuka peluang kembali mendukung Emil bersama PPP, PKB dan NasDem. Opsi ini terbuka bila wali kota Bandung itu belum menentukan calon wakilnya. "Kami membuka diri bila mana RK (Ridwan Kamil) melakukan komunikasi dengan kita. Karena dengan PPP, PKB belum ada kepastian masalah wakil," tegas Eriko.
(mdk/ang)