Jokowi, dijepit elit dituntut publik

KMP baru terus menekan Jokowi agar melantik Budi Gunawan. KIH dan KMP lama kompak.

Di lingkungan Istana hari-hari ini sangat populer istilah KMP. Ini bukan Koalisi Merah Putih yang sudah dikenal sejak pemilu presiden tahun lalu. Tapi ini istilah beredar bersamaan dengan tarik menarik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

KMP yang lagi ngetop di Istana itu adalah kepanjangan dari Kalla, Mega, dan Paloh. Kalla merujuk pada Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mega merujuk pada Ketua Umum PDIP Megawati, dan Paloh merujuk pada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Inilah trio elit yang meminta agar Presiden Jokowi mengangkat Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Dukungan Surya Paloh kepada Budi Gunawan terang benderang. Beberapa kali dia bertemu Presiden Jokowi, dan mengaku minta Jokowi untuk melantik Budi Gunawan. Surya Paloh tahu bahwa Budi Gunawan telah ditetapkan jadi tersangka kasus rekening tidak wajar oleh KPK. Namun, Surya Paloh menekankan, bahwa proses politik pencalonan Budi Gunawan di DPR, juga harus dihormati.

Mega tidak pernah mengeluarkan pernyataan mendukung Budi Gunawan. Mega bukanlah tipe politisi yang gemar mengumbar kata-kata. Pilihan sikapnya tercermin dari agresivitas politisi PDIP dalam mendesak Jokowi untuk melantik Budi Gunawan. Coba perhatikan, tidak ada satu pun politisi PDIP yang "sadar" bahwa Budi Gunawan itu tersangka.

Bagaimana Jusuf Kalla? Selama ini pernyataannya normatif saja: hormati putusan KPK, hormati juga keputusan DPR, apalagi putusan DPR itu juga atas pengajuan Presiden; hormati juga keputusan Presiden yang menunda pengangkatan Budi Gunawan. Tapi sudah jadi pengetahuan banyak orang Istana, JK juga orang yang mendesak Jokowi agar Budi Gunawan segera diusulkan ke DPR. Padahal JK tahu, Budi Gunawan namanya pernah distabilo merah oleh KPK dan PPATK saat dicalonkan jadi menteri.

Jika balik melihat ke belakang, saat Jokowi menyampaikan surat ke DPR, memang terkesan terjadi pendadakan. Tidak ada ba bi bu, tiba-tiba surat pengajuan calon Kapolri dikirim ke DPR, dan tiba-tiba juga beredar luas.

Semua orang yang berakal sehat kaget. Bagaimana mungkin Presiden Jokowi yang antikorupsi mengajukan calon Kapolri yang sudah diidentifikasi memiliki rekening tidak wajar dan namanya pernah distabilo merah oleh KPK dan PPATK agar tidak jadi menteri?

Organisasi masyarakat sipil berbasis kerja, seperti ICW, TII, Kontras, dll, memprotes keras surat Jokowi. Jokowi dikecam habis. Para relawan Jokowi ramai-ramai mengingatkan komitmen politiknya. Protes juga disuarakan dengan keras oleh organisasi masyarakat sipil berbasis massa, seperti NU dan Muhammadiyah. Media massa tidak kalah kencangnya memberitakannya.

Publik juga dibikin kaget. Meskipun KPK menetapkan Budi Gunawan jadi tersangka, DPR tak peduli. Komisi II DPR tetap melakukan uji kelayakan dan kepatutan, Sidang Paripurna DPR menerima pencalonan Budi Gunawan, dengan dalih menghormati presiden. Ya, baru kali ini DPR kompak. Celakanya kekompakan itu untuk menimang tersangka. Sungguh merusak akal sehat.

Demikianlah, realitas politik selalu jauh dari idealitas politik. Tidak usah jauh-jauh dari idealitas, menyesuaikan dengan akal sehat publik saja, tidak bisa. Para elit politik melangkah dengan jalan pikirannya sendiri, dengan kepentingannya sendiri. Selalu bilang demi kepentingan bangsa, demi kemaslahatan umat, tetapi tetap kepentingan sendiri yang dikedepankan.

Kurang apa Surya Paloh saat ini: punya menkopolhukam, punya menteri pertanahan, punya menteri kehutanan, juga punya jaksa agung. Tapi sepertinya, akumulasi kekuasaan belum lengkap jika kapolri tidak di tangan.

Kurang apa Megawati saat ini: ketua umum partai besar yang kader-kadernya loyal; simbol ibu bangsa yang tak terobsesi kekuasaan sehingga memberi jalan lempang pencalonan Jokowi. Apakah hanya karena Budi Gunawan pernah menjadi ajudannya, dia rela begitu saja menabrak nalar publik? Di mana nurani seorang ibu bangsa? Sungguh sulit dijelaskan!

Kurang apa Jusuf Kalla saat ini: dari orang yang disia-siakan SBY lalu dibuang Partai Golkar, berbalik menjadi wakil presiden lagi. Punya kepentingan apa lagi hingga ikut-ikutan mendesak Jokowi mencalonkan Budi Gunawan? Percayakah Anda, jika disebutkan bahwa Kalla punya “utang” kepada Budi Gunawan sehingga harus membayarnya secara membabibuta? Lantas, “utang” macam apa?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu selalu dijawab dengan bahasa basi: politik itu cair, politik itu tidak ada kawan atau lawan abadi, politik itu seni memecahkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan lain-lain. Yang tidak pernah mereka sadari adalah bahwa politik itu harus bermoral, politik itu harus mengedepankan akan sehat publik, politik itu harus rela mengorbankan kepentingan sendiri untuk kepentingan orang banyak.

Apapun, Jokowi kini dalam situasi terjepit dan terkepung di Istana. Dijepit oleh elit KMP, dikepung oleh KMP dan KIH. Saat ini Jokowi tidak punya sandaran politik untuk meneguhkan komitmen antikorupsinya. Dia sementara bisa menghindar jepitan dan kepungan itu, dengan menunda pelantikan Budi Gunawan. Tapi sampai kapan?

Di sinilah peran penting organisasi masyarakat sipil: ormas, LSM, relawan, akademisi, dll. Seperti pencalonan dan keterpilihannya sebagai presiden yang dikehendaki publik, kini Jokowi perlu didukung dan ditopang secara nyata. Kritik dan protes atas pengajuan Budi Gunawan terus saja digaungkan. Namun dukungan konkret menghadapi persekongkolan elit politik jauh lebih penting. Ini soal pertaruhan masyarakat sipil.

Baca juga:
Jokowi abai, KPK tak lalai
Jokowi bangkitkan harapan rakyat Papua
Hamdan, Busyro, dan Ramlan, kok dites lagi
SBY yang berternak, Jokowi yang memotong
Golkar akan kerdil ditelan zaman
Menteri politik Jokowi berwatak Orde Baru