Mematikan Ruang Gerak FPI

Kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar mengatakan, langkah pemerintah dalam pembubaran ini tidak berdasarkan hukum dan tindak kesewenang-wenangan pemerintah. Tidak ada langkah hukum diambil. Justru FPI berubah nama baru dengan balutan lama.

Dalam organisasi baru ini, Azis menegaskan, tak takut apabila kembali dibubarkan atau dilarang. Sebab, pihaknya akan tetap kembali membuat organisasi baru lagi dengan singkatan sama, FPI.

Dengan nama baru juga semangat sama, Azis mengaku tak akan mendaftarkan sebagai organisasi berbadan hukum ke pemerintah. Sebab, Azis menyampaikan, akan memegang legal standing dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82/PPU-XI/2013 yang memperbolehkan suatu ormas tidak mendaftarkan badan hukum atau boleh daftar atau tidak. Sehingga dalam hal ini, Azis menilai justru pemerintah yang telah salah dana melawan hukum dalam putusan Mk.

Terkait tuduhan FPI terkait ISIS, Azis menegaskan tuduhan itu fitnah besar. Dia menyebutkan kalau video yang ditampilkan di Polhukam itu adalah editan. Sebab, Azis kembali menegaskan, kalau Habib Rizieq dan FPI tak mendukung ISIS ataupun bentuk terorisme. Memang diduga banyak kesalahan FPI dan Habib Rizieq sedang dicari-cari aparat penegak hukum. "Tentu bernuansa politik lah kita menduga," ujar Azis kepada merdeka.com.

Habib Rizieq, kata dia, dalam salah satu ceramahnya menyatakan ISIS adalah salah satu contoh betapa berbahayanya apabila merasa paling benar sendiri. Justru Imam Besar FPI itu menyatakan kesedihannya melihat di Irak sesama muslim saling berperang dan membunuh. Bahkan Habib Rizieq juga melarang santri dan Laskar FPI untuk berperang di Irak dan Syam karena di sana musuhnya tidak jelas.

"Jadi, soal ISIS sikap FPI sejak tahun 2014 sudah tegas dan jelas, bahwa siapa pun, termasuk ISIS, yang suka mengkafirkan dan menumpahkan darah sesama muslim tanpa hak adalah musuh FPI," kata Habib Rizieq yang ditirukan Azis.

Terkait ada anggota FPI yang diduga terlibat terorisme, Azis mengaku harus kembali dicek kembali. Apakah yang ditangkap itu masih aktif di FPI atau tidak. Lalu apakah mereka benar-benar anggota FPI atau tidak. Ia tak akan mencegah Polri untuk menindak bila memang ditemukan anggota yang melawan hukum.

Sementara itu Mabes Polri menilai, apa yang disampaikan Azis merupakan hak untuk menyangkal. Sebab, Polri mengaku telah memiliki banyak bukti dugaan keterlibatan FPI dan terorisme. Sehingga Polri selalu mengedepankan dan juga menjunjung tinggi azaz praduga tak bersalah.

"Itu merupakan hak FPI untuk menyangkal. Polri tentu sudah mendalami hal ini (FPI dan ISIS)," ujar Rusdi. "Selain itu beberapa video orasi MRS/HRS yang mendukung ISIS dan mengajak masyarakat untuk mendukung ISIS," kata Karopenmas Mabes Polri itu menambahkan.

Terkait wajah baru FPI, Rusdi menegaskan, ada syarat dan ketentuan yang berlaku dan harus dipenuhi sesuai PP No. 58/2016 tentang Pelaksanaan UU 17/2013 terkait Ormas. Di mana syarat pendirian Ormas diatur di Kesbangpol, adalah mengumpulkan akta pendirian notaris memuat AD/ART, daftar proja, sumber pendanaan organisasi tersebut, surat keterangan domisili, nomor Pokok Wajib Pajak, dan surat keterangan tidak dalam Sengketa Pengurusan, dan syarat-syarat lain yang diatur sesuai UU.

"Bila ada yang mendeklarasikan Front Pemersatu Islam, bisa ditelusuri terdaftar atau tidak di Kemendagri," tegasnya.

Terkait pembubaran, Rusdi menegakkan kalau hal itu telah melalui berbagai pertimbangan, analisa dan pengkajian oleh stakeholder terkait. Salah satunya bukti yang dimiliki oleh Polri. Keseriusan ini menurut Rusdi dengan keluarnya Surat Telegram (STR) yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Telegram tertanggal 23 Desember 2020 itu berisikan tentang pembubaran sejumlah organisasi masyarakat (Ormas). Di mana terdapat enam ormas yang dilarang seluruh kegiatannya. Diantaranya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), dan Front Pembela Islam (FPI).

Pengamat Hukum Tata Negara Feri Amsari angkat bicara prihal pembubaran FPI ini. Menurutnya, secara ketentuan UU yang berlaku UU No 16/2017 Tentang Ormas yang merupakan pengesahan dari Perppu bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) No 2/2017, tentu saja pola atau metode pembubaran yang dilakukan terhadap FPI sesuai dengan ketentuan UU.

Jika ditinjau dari di UU Ormas lama Nomor 17/2013 tentang Ormas, proses pembubaran itu harus melalui pengadilan. Tentu banyak langkah yang berseberangan dengan perppu dibuat presiden. Dalam UU Ormas lama, hal itu akan menjadi sangat subjektif dan membuat pemerintah terkesan otoriter.

Memang dalam pembubaran FPI itu terkesan sangat tidak konsisten. Sebab, ada tiga akibat dari Ormas yang melanggar. Satu peringatan administrasi. Kedua diberi sanksi peringatan. Ketiga dicabut status terdaftar dan status badan hukumnya. Menurut ketentuan pasal 80a UU Ormas yang baru, pencabutan status badan hukum itu disertai pembubaran.

"Problematika FPI menurut pemerintah adalah FPI tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar. Artinya FPI secara sadar tidak ingin mendaftarkan diri kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dengan begitu statusnya bukan pembubaran. Karena dia tidak berbadan hukum tapi surat keterangan terdaftar atau tidak terdaftar. Ini konsekuensinya berbeda-beda. Tidak konsisten dalam menerapkan UU Ormas yang baru," katanya kepada merdeka.com.

Seharusnya pembubaran dilakukan melalui proses pengadilan yang terbuka agar FPI bisa membela dirinya. Jika tuduhan FPI sebagai ormas kontroversial semestinya pemerintah bisa dengan mudah bisa membuktikan beragam pelanggaran di pengadilan. Bukan memakai cara dengan mengeluarkan SKB.

"Pemerintah bisa terjebak ke dalam nuansa otoritarianisme. Di mana pemerintah nanti sesuka hatinya membubarkan atau lembaga atau institusi lain," dia menegaskan.