Ngeri radikalisme di kampus negeri

Ngeri radikalisme di kampus negeri. Polemik radikalisme di kampus negeri membuat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius angkat bicara. Dirinya sadar kata itu bermakna bias. Namun, pihaknya mempunyai kategori tersendiri.

2018-07-09 06:00:00

Azan Asar berkumandang. Menggema. Berasal dari Masjid Al Hurriyah. Terdengar sampai sekeliling lingkungan kampus Institut Pertanian Bogor. Satu per satu para mahasiswa berdatangan. Memenuhi panggilan. Beribadah. Melaksanakan kewajiban.

Cuaca sore itu teduh. Rindang pepohonan membawa angin begitu sejuk. Usai salat, sebagian mereka tidak segera meninggalkan masjid. Beberapa dari mereka memilih tinggal. Sekadar melepas lelah. Ada pula melanjutkan membaca Alquran, buku maupun saling berbincang. Tak sedikit mereka duduk melingkar. Berkelompok. Berisi 10 orang.

Kami menghampiri. Berkenalan. Mereka ternyata anggota lembaga dakwah kampus. Sedang melakukan halaqah. Istilah lain pengajian dengan jumlah peserta terbatas. Kegiatan itu guna mendalami ilmu agama lebih efektif. Dipimpin mahasiswa senior. Mereka biasa menyebut murabbi. Ada juga dosen atau ustaz kerap mengisi materi.

Pengajian dimulai. Kelompok itu berisi pria. Diawali membaca kitab suci Alquran secara bergilir. Tiap peserta membaca satu halaman. Satu orang membaca lainnya menyimak. Menegur bila salah membaca. Selepas itu, Murabbi akan memilih satu ayat telah dibaca. Untuk dibedah cara baca berdasarkan ilmu tajwid.

Murabbi melanjutkan memberi materi pengajian. Ada banyak materi dibahas. Mulai akidah, ibadah, hingga cara bermuamalah. Semua disesuaikan dengan kebutuhan. Atau tak jarang materi dibawakan Murabbi permintaan dari para murid. Misalnya, tentang ibadah fiqih atau membahas beragam isu terkini. Pembahasan materi diakhiri dengan tanya jawab. Berdiskusi tentang satu permasalahan. Tak lupa, Murrabi juga mengevaluasi ibadah harian para muridnya.

Banyak tempat mahasiswa melakukan halaqah. Bukan hanya di masjid. Bisa di lorong kelas, perpustakaan maupun kantin. Untuk hari Jumat siang, biasanya dilakukan para peserta halaqah perempuan. Mereka memanfaatkan jeda istirahat salat jumat untuk pengajian. "Di mana saja tempatnya, di lorong kelas juga bisa," kata Ketua LDF Fema IPB, Rizky Aditya kepada merdeka.com dua pekan lalu.

Di kampus IPB ada dua lembaga dakwah. Di antaranya, Lembaga Dakwah Kampus di bawah DKM Masjid Al Hurriyah. Selanjutnya, Badan Kerohanian Islam Mahasiswa (BKIM) langsung ditangani rektorat. Walau berbeda, mereka saling bersinergi. Melakukan syiar islam di kampus. Bekerja sama dengan visi melahirkan intelektual muda berjiwa religius.

Awal bulan Juli lalu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan ada tujuh kampus negeri terpapar paham radikalisme. Di antaranya Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga dan termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB).

Masuknya IPB dalam daftar kampus terpapar paham radikalisme awalnya tak begitu ditanggapi para aktivis dakwah. Mereka meyakini aktivitas dakwah berjalan selama ini tak ada kaitan dengan organisasi ekstremis. Apalagi saat itu bertepatan dengan bulan puasa. Para aktivis dakwah justru disibukkan dengan kegiatan ibadah ramadan.

Lambat laun isu itu makin santer. Jadi isu nasional. Mengkhawatirkan. Mengganggu citra di masyarakat umum. Bahkan sampai ada kerabat aktivis bertanya memastikan IPB bebas dari paham radikalisme. "Kita mahasiswa juga bingung, radikalnya bagaimana? Kan masih enggak jelas juga makna radikalisme yang dimaksud," kata Ketua BKIM IPB Zaim.

Zaim menilai, materi halaqah berjalan selama ini berkutat soal pendidikan akhlak, akidah dan masalah fiqih ibadah. Tak ada penyimpangan materi. Apalagi sampai mengajarkan cara membuat bom bunuh diri. Sebab, LDK Al-Hurriyah dan BKIM sepakat menentang paham ekstremis.

"Silakan dicek anak IPB ada enggak yang kaya gitu, kita enggak ada yang kaya gitu," ucap Zaim menantang.

Hal serupa juga terjadi di kampus Universitas Indonesia. Ketua Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Salam UI Muhammad Ismail, heran alamamaternya masuk dalam daftar BNPT. Padahal tujuh kampus itu termasuk kampus unggulan Indonesia. Terlebih sebagai aktivis kampus fia tak mendengar mahasiswa terjebak paham radikal. Apalagi tuduhan radikalisme versi BNPT. Dia menyebut sebutan itu bias. Tak jelas.

Ismail mengaku sejak jadi mahasiswa baru para dosen mempersilakan untuk berpikir radikal dan bebas. Radikal di sini, kata dia, bermakna kritis. Memiliki rasa ingin tahu tinggi, mendalam dan bersikap objektif. Sebab ini membedakan mahasiswa dan siswa sekolah.

Dalam melakukan kegiatan pengajian misalnya. Sebagai pemimpin pihaknya sangat selektif dalam memilih penceramah. Ulama didatangkan tiap kali kegiatan bersih dari pelbagai isu sensitif. Sebab, karakteristik aktivis dakwah di UI terbilang islam moderat. Mencoba menggabungkan sains dan agama. Tak heran, materi halaqah tak hanya bahas tentang ibadah. Tetapi, mencari persamaan ilmu dengan kitab suci. Dia juga memastikan tak ada ajaran bertentangan dengan Pancasila maupun Undang-undang Dasar 1945.

"Kalau kita insya allah islam moderat yang berada ditengah-tengah, objektif," tegas Ismail.

Polemik radikalisme di kampus negeri membuat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius angkat bicara. Dirinya sadar kata itu bermakna bias. Namun, pihaknya mempunyai kategori tersendiri. Radikalisme versi BNPT, kata dia, berarti anti NKRI, anti Pancasila, intoleransi dan menganut paham takfiri alias seseorang kerap menyebut muslim lainnya sebagai kafir atau murtad.

Seperti sebuah koin. Kata radikal memiliki dua sisi. Di kalangan intelektual radikal dianggap cara untuk berpikir kritis, memahami masalah hingga ke akar. Namun di sisi lain kata itu telah berkonotasi negatif. Bahkan negara besar seperti Amerika, radikalisme digunakan untuk kata bersifat negatif sepadan dengan makna terorisme.

Pada tahun 2017 BNPT pernah melakukan jajak pendapat tentang paham radikalisme. Hasilnya menunjukkan 39 persen mahasiswa di 15 provinsi tertarik paham radikal. Seperti Riau, jawa barat, Lampung, banten, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah. Pada Agustus 2017 Wahid Institut juga menyebut 11 juta orang bersedia melakukan tindakan radikal. Bahkan 0,4 persen warga Indonesia pernah melakukan tindakan radikal dan 7,7 persen bertindak radikal jika memungkinkan.

Sejumlah data masuk di BNPT menjadi rujukan. Upaya deteksi dini di kalangan kampus sudah dilakukan. Lewat bantuan dosen dan guru besar, mereka melakukan pencegahan. Untuk itu, Suhardi meminta dosen hingga guru besar memperhatikan tiap tindak tanduk para mahasiswanya. Bukan untuk mencurigai. Tetapi hanya mengantisipasi.

Kepala BNPT Suhardi Alius di International Meeting on Counter Terrorism ©2016 Merdeka.com/BNPT

Harapannya sederhana. Menginginkan agar kampus lebih sensitif dan segera mencari sumber penyebaran paham menyimpang. Pemanfaatan sarana di bawah kendali kampus diawasi. Termasuk tentang ilmu pengetahuan keagamaan berkembang. Tak masalah bila berhubungan dengan pembangunan akhlak. Hanya jangan sampai menyimpang dari kesepakatan dalam bernegara. Sebab sejauh ini dirinya melihat banyak kampus mengabaikan masalah itu. Bahkan BNPT menemukan mahasiswa absen dari kuliah lantaran tengah berlatih perang di Suriah.

"Ada enggak kontrol seperti itu selama ini? Bahkan ada (mahasiswa) yang ditemukan beberapa bulan enggak masuk tahu-tahunya ada di suriah. Berarti kan kontrolnya kurang," ungkap Suhardi kepada merdeka.com usai menjadi pembicara seminar digelar Lingkar Perempuan Nusantara di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Untuk itu, jenderal polisi bintang tiga itu bersama Menristek Dikti mengumpulkan rektor se-Indonesia akhir bulan Juni lalu. Di sana, dirinya meminta para rektor siaga menangkal masuk dan penyebaran paham radikalisme di kampus. Terutama menjelang penerimaan mahasiswa baru. Sebab mereka merupakan sasaran empuk sekaligus pintu masuk paham radikalisme di lingkungan kampus. Bahkan penyebar paham radikal ini sengaja menempel mahasiswa baru dari berbagai lini. Mulai dari tempat tinggal (indekos), asrama dan organisasi mahasiswa.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB, Drajat AP, mengungkapkan pihaknya telah melakukan pencegahan jauh sebelum isu radikalisme di kampus berkembang. Tak kurang 4.000 mahasiswa baru diterima. Tahun pertama mahasiswa baru diwajibkan masuk asrama. Di dalam asrama ini IPB banyak membuat program keberagamaan. Seperti penempatan kamar heterogen. Beda agama, suku dan budaya.

Pelbagai kegiatan agama Islam dipusatkan di lingkungan Masjid Al Hurriyah. Sehingga mereka terpantau. Kegiatan keagamaan juga mengikuti waktu normal. Peningkatan pemahaman keutuhan NKRI dan materi kebangsaan dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran.

Meski begitu, Drajat mengaku sulit mendeteksi mahasiswa terpapar radikalisme. Sebab penyebaran itu dilakukan di bawah tanah. Secara diam-diam. Maka langkah pencegahan menjadi jalan bisa ditempuh demi menghentikan paham tersebut. Pihaknya juga menggaet pihak keamanan untuk bekerja sama. Sebab dibutuhkan kompetensi khusus untuk itu.

"Kita tidak ingin mencurigai mahasiswa kita sendiri, tapi kita waspada sifatnya," kata Drajat.

Sementara itu, CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali, mengatakan penyebaran paham radikalisme bersumber ajaran keagamaan. Dari pengajian di masjid atau lewat diskusi di pelbagai tempat. Seperti kampus lewat organisasi. Radikalisme pun terbagi menjai beberapa tingkatan. Dari ringan, menengah sampai kelas berat.

Dalam penelitian bertajuk 'Radicalisme Among Educate People?' tahun 2017 lalu, ada banyak temuan menarik. Survei dilakukan Oktober tahun 2017 ini melibatkan 1.200 responden kalangan profesional. Di kalangan mahasiswa, peneliti melibatkan 1.800 responden dan 2.400 responden berstatus pelajar setingkat SMA. Semua dilakukan di enam kota besar. Di antaranya Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar.

Salah satu riset ini mencoba mengukur dukungan ideologi yang islam untuk diterapkan di Indonesia. Kalangan profesional setuju dengan ideologi islam sebanyak 15,5 persen, mahasiswa 16,8 persen dan pelajar sebanyak 18,6 persen. "Ini berarti semangat formalisasi ideologi Islam di kalangan terdidik yang lebih muda cenderung tinggi," ujar Ali kepada merdeka.com.

Sedangkan dukungan terhadap ideologi pancasila jauh lebih tinggi. Kalangan profesional setuju dengan ideologi Pancasila sebanyak 84,4 persen, mahasiswa 83,2 persen dan pelajar sebanyak 81,3 persen. Data ini menunjukkan mayoritas kalangan terdidik memilih ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Lebih jauh Ali menyebut perkembangan paham ini dimulai sejak era reformasi. Saat keran keterbukaan informasi dimulai. Banyak paham keagamaan datang melakukan penetrasi terhadap kaum intelektual. Kemudian hasilnya dituai hari ini lewat berbagai aksi terorisme. Misalnya kasus bom Surabaya dilakukan orang terdidik. Paham radikalisme ini menyasar kelompok terpelajar dan terdidik.

Fenomena radikalisme selayaknya teori gunung es. Adanya upaya mengubah Pancasila hanyalah dampak radikalisme bagian permukaan. Mereka telah terpapar, kata Ali, belum bisa melakukan aksi nyata mengubah dasar negara. Hal ini sulit untuk dideteksi. Sementara pemerintah belum banyak melakukan apapun demi menekan penyebaran paham radikalisme.

Baca juga:
Saya lawan radikalisme
PBNU minta pemerintah awasi 41 masjid terindikasi radikal
Pemerintah diminta punya SOP jelas soal pengelolaan masjid di lingkungan perkantoran
Survei P3M: 41 Masjid di kantor pemerintahan terindikasi radikal
Mahasiswa Unnes kaget soal aturan wajib daftar akun medsos pribadi ke kampus
Bom Pasuruan, Bamsoet ingatkan BIN deteksi potensi radikalisme

(mdk/ang)