Pilah-pilih satu nama cawapres Jokowi

Pilah-pilih satu nama cawapres Jokowi. Usulan nama bakal cawapres memang sudah di kantong Jokowi. Namun, bisa saja tak disetujui. Jokowi punya hak prerogatif. Menentukan pilihannya sendiri. Sesuai kata hati.

2018-07-30 06:00:00

Malam sejuk di Istana Bogor menjadi momentum. Enam ketua umum partai pendukung Joko Widodo (Jokowi) berkumpul. Menghadiri undangan makan malam di halaman istana, Senin pekan lalu. Meja panjang digelar. Hidangan disajikan. Mereka berbincang. Ada pembahasan serius diselingin gelak tawa.

Jokowi berada di ujung meja makan. Para ketum partai duduk berhadapan. Di sisi kanan dari dia, ada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Sedangkan di sebelah kiri Jokowi, hadir Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dan Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy).

Menu makan malam hari itu menggugah selera. Khas Indonesia. Dari gurame goreng kipas, toge ikan asin, sampai minuman bandrek susu kelapa. Semua tersaji. Suasana tampak hangat. Walau di balik itu di antara mereka sebenarnya tengah bersaing. Merebut hati Jokowi.

Tiga nama ketum partai hadir di sana merupakan bakal cawapres. Airlangga, Cak Imin dan Rommy. Pertemuan ini tentu menjadi kesempatan. Apalagi mereka sudah memegang mandat partai. Diminta para kader menjadi pendamping Jokowi di Pilpres 2019.

Empat jam pertemuan itu berlangsung. Membahas situasi politik terkini. Memakai fasilitas negara. Mereka melakukan konsolidasi politik. Enam ketum parpol menyerahkan satu nama cawapres. Nama itu ditutup rapat-rapat. Hanya menegaskan bahwa nama seseorang itu sudah di kantong Jokowi. Diharapkan bisa didaftarkan pada 4-10 Agustus nanti ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hanya ada satu petunjuk. OSO menyebut nama di kantong Jokowi bukan dari kalangan partai.

Nama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menguat. Informasi itu kami dapat dari bisik-bisik di internal PDIP. Mereka yakin JK adalah orang di kantong Jokowi. Ini juga dilihat dari pergerakan politik belakangan ini. Mantan ketum Partai Golkar itu setuju menjadi pihak terkait dalam uji materi mengenai masa jabatan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu diajukan Perindo.

Jusuf Kalla ©2018 Merdeka.com/Intan Umbari

Sebelumnya uji materi serupa ditolak MK. Mereka tidak menerima permohonan uji materi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membacakan amar putusannya di ruang sidang MK, akhir Juni lalu.

Dua pasal itu mengatur tentang masa jabatan wakil presiden. Permohonan uji materi ini diajukan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi yang diwakili Abda Khair Mufti, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili Agus Humaedi Abdillah, dan pemohon perorangan, Muhammad Hafidz.

Selang beberapa pekan, gugatan serupa kembali diajukan. Kini dilakukan Partai Perindo dengan nomor perkara 60/PUU-XVI/2018. JK ikut melibatkan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi masa jabatan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq, merasa pihak perlu mendorong JK sebagai wakil Jokowi. Partai besutan taipan media Hary Tanoesoedibjo ini melihat bahwa JK dapat menjadi penengah dan mampu melanjutkan kesuksesan pemerintah Jokowi selama ini.

Senada, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengaku JK bersedia mendampingi Jokowi lagi di Pilpres 2019. Namun itu semua bisa dilakukan tergantung keputusan MK. Untuk itu dia banyak pihak bersabar menunggu keputusan. "Kita tunggu sajalah apa yang terjadi di MK," tegas Sofjan.

Sedangkan JK memandang uji materi mengenai masa jabatan wakil presiden bukan urusan pribadi. Dia merasa ini persoalan masa depan bangsa. "Kita lihat perkembangannya, kan ini kita tidak bicara pribadi saja. Bicara tentang bangsa ke depan," ungkap Jusuf Kalla.

Bisik-bisik nama cawapres Jokowi bukan cuma JK. Muncul juga nama Mahfud MD. Dikabarkan Jokowi merasa cocok dengan sosok satu ini. Apalagi banyak lembaga survei menyebut mantan Ketua MK itu dianggap potensial. Salah satu alasannya adalah berpengalaman.

halalbihalal mahfud MD dengan KPK ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), misalnya. Mereka melihat personal Mahfud cukup tinggi. Segi integritas maupun kompetensi tidak diragukan. Pengalaman menjadi pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif, menjadi alasan kuat. Selain itu, Mahfud dirasa bisa diterima banyak kalangan. Mulai tokoh nasional maupun agama, khususnya kalangan Islam. Masalah ini penting. Terutama untuk mengantisipasi serangan isu negatif menyebut Jokowi anti Islam.

Keakraban Jokowi dan Mahfud juga terjalin harmonis. Mahfud diajak Jokowi bergabung sebagai anggota dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Mendapat gaji Rp 100 juta. Di samping itu, mantan menteri pertahanan era Presiden Gus Dur tersebut juga menjadi tokoh masyarakat. Sering aktif di pelbagai kegiatan. Dari keadaan ini, Mahfud dianggap paling layak.

"Tinggal bagaimana diterima oleh partai pendukung. Itu kan soal lobi antara Jokowi, Mahfud dan parpol pendukung," kata Ceo Riset SMRC Djayadi Hanan kepada merdeka.com, Sabtu pekan lalu.

Sebagai anggota dewan BPIP, Mahfud mengaku banyak waktu bertemu dengan Jokowi. Membahas keadaan negara. Dia sadar banyak hasil survei menyebutnya masuk dalam cawapres potensial buat Jokowi.

Mahfud membantah bila disebut pernah membahas soal Pilpres dengan mantan gubernur DKI tersebut. Meski begitu dia bersyukur bahwa namanya dikabarkan masuk sebagai pilihan cawapres Jokowi. "Alhamdulillah. Biar nanti berproses. Mudah-mudahan lahir calon yang terbaik, yang penting Indonesia itu jadi lebih baik," ucap Mahfud.

Opsi dari kalangan militer

Ada dua nama lagi digadang sebagai cawapres Jokowi. Berasal dari militer. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (KSP) dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sekjen Wantannas) Doni Monardo. Nama mereka potensial. Dirasa mampu menghadapi Pilpres 2019 bila Prabowo resmi menjadi lawan Jokowi.

Nama Doni muncul bermula dari sindiran Megawati di Bandung. Di sana, Doni disindir lantaran datang ke rumah Mega untuk menanyakan tentang tanaman untuk di Sungai Citarum. Ketika itu dia masih menjabat Pangdam III Siliwangi. Mendapat mandat membersihkan sungai sepanjang 269 kilometer tersebut. Apalagi, bagi Jokowi, sungai Citarum penting. Sebab menjadi sumber irigasi 420 ribu hektare sawah di Jawa Barat. Citarum juga jadi pemasok listrik sebanyak 1.888 megawatt untuk Jawa dan Bali.

Kedatangan Doni ke rumah Mega dirasa tak biasa. Namun, di luar itu lulusan Akademi Militer (Akmil) 1985 ini merupakan punya segudang pengalaman. Dia merupakan keturunan Sumatera Barat dan lahir Cimahi, Jawa Barat, 10 Mei 1963 lalu. Dua wilayah ini menjadi penting bagi Jokowi. Melihat hasil Pilpres 2014, Jokowi-JK mendapat hasil buruk di dua wilayah ini. Doni dirasa mampu mendongkrak simpati di situ. Meski begitu, nama Doni belum pernah muncul dalam pelbagai survei.

Letjen Doni Monardo dilantik Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ©2018 Merdeka.com

Disinggung mengenai namanya dalam bursa cawapres bidikan Jokowi, Doni tak mau berkomentar. Dia menghindar. "Ampun, ampun," ujarnya menghindar usai membahas revitalisasi Sungai Ciliwung di Kemendagri, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Sedangkan nama Moeldoko perlahan muncul. Mantan Panglima TNI era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini dianggap paham melayani Jokowi. Ini didukung karena dia berada dalam lingkaran istana. Dukungan dari masyarakat juga mengalir. Mereka tergabung dalam relawan Jokowi-Moeldoko Hebat (JODOH). Bahkan sudah melakukan deklarasi di Semarang, Jawa Tengah, pekan lalu.

Sama seperti Doni. Moeldoko menghindari pertanyaan mengenai cawapres. Dia enggan berspekulasi. Hanya menegaskan saat ini posisinya sebagai anak buah dan mendukung pelbagai kinerja Jokowi. "Jangan tanya itu, aku sudah sering jawab," tegas dia.

Dari kacamata lembaga survei SMRC, Moeldoko memiliki peluang sama dengan Mahfud. Masalah kepemimpinan tak perlu diragukan. Termasuk soal elektabilitas. Hanya saja sosok Moeldoko tidak cukup kuat. Sebab secara akseptabilitas, Moeldoko lebih dikenal mantan Panglima TNI. Dari kalangan militer. Tokoh nasionalis. Bukan tokoh dianggap dekat dengan masyarakat muslim. "Itu saja kekurangannya," ucap Djayadi.

Moeldoko ©2018 ksp.go.id

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sudjito memaparkan banyak tokoh berpeluang mendampingi Jokowi di Pilpres nanti. Dalam pemilihan pasangannya, dia menilai, Jokowi tidak hanya mengandalkan rasio. Bukan cuma hitung-hitungan politik saja. Juga menggunakan rasa. Rasa itu hanya diketahui seorang Jokowi. Sekalipun pimpinan partai tempat Jokowi berkiprah.

Arie menyebut Jokowi memainkan politik sensitifitas. Salah satunya bebas dari kontroversi baik dari segi integritas, akseptabilitas, dan kompetensi. Dalam pengamatannya, Jokowi sengaja menahan diri. Tidak gegabah mendeklarasikan calon. Sebab ingin melihat siapa penantangnya di periode mendatang.

Terkadang, lanjut Arie, Jokowi membuat kejutan dalam sikap politiknya. Namun, kejutan ala Jokowi tak sampai membuat pendukungnya kecewa. Hanya sebatas kaget. Bukan membuat orang naik pitam. "Dan itu yang sedang dimainkan Jokowi," ungkap Arie kepada merdeka.com.

Usulan nama bakal cawapres memang sudah di kantong Jokowi. Namun, bisa saja tak disetujui. Jokowi punya hak prerogatif. Menentukan pilihannya sendiri. Sesuai kata hati. Hal itu diakui OSO. Dia menegaskan enam ketum parpol saat makam malam setuju semua keputusan ada di tangan Jokowi. "Kita sepakat menunjuk dari koalisi kita Pak Jokowi sebagai Presiden, wakilnya kita serahkan kepada Pak Presiden," ungkap OSO kepada merdeka.com.

(mdk/ang)