Ramai-Ramai Kepincut Mobil Listrik

Bebas Ganjil Genap dan Pajak Murah

Sejumlah insentif ditawarkan pemerintah bagi pemilik kendaraan listrik. Bebas aturan ganjil genap di jalanan Jakarta, hingga pajak tahunan yang lebih murah. Mobil listrik juga tidak terkena pajak progresif.

Alasan-alasan itulah yang membuat Aat (30) tertarik membeli mobil listrik. Dari berbagai pilihan yang ada, dosen di salah satu universitas di Jakarta itu akhirnya memutuskan meminag Wuling Air EV tipe standar range seharga Rp238 juta. Tipe ini bisa menempuh jarak 200 kilometer saat baterai terisi 100 persen.

Tipe lainnya adalah Wuling Air EV long range dengan jarak tempuh 300 km. Perbedaan keduanya pada kapasitas baterai dan harga Rp295 juta.

"Saat ini, yang paling masuk akal mobil listrik di bawah harga Rp500 juta, ya Wuling Air EV," kata Aat dalam perbincangan dengan merdeka.com pekan lalu.

Sebulan wara-wiri dengan mobil listrik Wuling, Aat menghitung biaya yang dikeluarkan untuk pengisian baterai sangat-sangat murah dibandingkan dengan BBM kendaraan konvensional. Aat bahkan mempertimbangkan menjual mobil bensin miliknya.

"Secara pemakaian sih sama saja, bedanya tadi kita enggak takut sama boros atau tidaknya karena ini mobil irit banget. Kalau mobil biasa kan macet pusing mikirin bensin," ujarnya.

Dari perhitungan Aat, Wuling Air EV membutuhkan daya 15 KWH dari pengisian nol sampai 100 persen baterai. Dengan biaya Rp1.700 per KWH, Aat hanya mengeluarkan biaya Rp25.500 dalam sekali pengisian.

"Jauh lebih irit daripada mobil bensin, jauh sekali perbandingannya. Apalagi harga BBM yang naiknya luar biasa, kondisi Jakarta macet. Belum lagi kalau punya dua mobil kena pajak progresif," katanya.

Aat berharap, semakin banyak pabrikan terutama dari Jepang yang memproduksi mobil listrik. Pemerintah harus aktif memberikan stimulus agar produsen mobil ramai-ramai membuat mobil listrik.

"Di Indonesia, Toyota dan Honda masih belum terlalu berani. Mungkin bisa dipancing oleh pemerintah dengan stimulus-stimulus lain, bikin pabrik di sini atau pajak mungkin," ujarnya.

Dalam pandangan Aat, perkembangan mobil listrik di Indonesia semuanya berpulang kepada kebijakan pemerintah. Beberapa aturan yang baru seperti pengadaan mobil dinas listrik mulai dari pusat hingga daerah termasuk BUMN akan menjadi pendorong peralihan.

"Kemudian memperbanyak SPKLU. Karena kekhawatiran orang bagaimana kalau mobil listrik habis baterai di jalan," tukasnya.

Hal senada disampaikan Heri Hertanto. Pengguna mobil listrik akan semakin banyak jika SPKLU tersebar di berbagai lokasi. "Kendaraan listrik kan ini kayak ayam dan telur lah, kalau makin banyak yang pakai kan harusnya SPKLU lebih banyak," ujarnya.

Lebih jauh, Heri berpandangan, peralihan ke mobil listrik akan mencegah inflasi harga-harga barang yang selalu terjadi ketika pemerintah menaikkan harga BBM. Selain tentunya mengurangi emisi gas buang yang menjadi sumber polusi udara.

"Pindah ke mobil elektrik di mana kita enggak bergantung pada bahan bakar fosil. Harapan saya inflasi akan lebih terkendali daripada kayak gini, semua harga barang ikut naik gara-gara harga bensin naik," ujarnya.

Mengganti Kendaraan Dinas

Tak hanya di perhelatan KTT G20 Bali, langkah pemerintah rupanya sangat serius untuk melakukan transisi ke mobil listrik.

Kementerian Perhubungan menyatakan siap menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, yang telah mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2022, guna mempercepat program penggunaan kendaraan listrik dinas untuk instansi pemerintahan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiatno mengungkapkan, sebanyak 53.119 kendaraan dinas instansi pemerintahan, baik untuk kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah hingga TNI/Polri ditargetkan akan segera diganti.

"Target penggunaan kendaraan listrik untuk 2022 sebesar 13.236 unit kendaraan roda dua, dan 39.883 unit kendaraan roda empat untuk kendaraan operasional K/L (termasuk TNI, POLRI dan Pemda)," terang Hendro di Jakarta, Senin 1 November lalu.

Hingga 25 Oktober 2022, jumlah kendaraan listrik yang telah memiliki SRUT (sertifikat registrasi uji tipe) sudah mencapai 31.827 unit kendaraan. Ditjen Hubdat juga terus mengembangkan fasilitas pengujian tipe untuk kendaraan listrik di BPLJSKB (balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor) sebagai fasilitas uji tipe pemerintah.

Hendro menjelaskan, tantangan percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicles) di Indonesia adalah keterbatasan jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Kemenhub akan menggandeng Kementerian ESDM dan PT PLN agar ekosistem kendaraan listrik bisa segera tercipta.

Selain itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pengusaha diharapkan juga turut berkontribusi. Setiap gedung yang baru dibangun atau lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat diminta untuk menyediakan fasilitas SPKLU.

Tantangan lain, lanjut Hendro, Kemenhub berharap Kementerian Perindustrian membuat standar terkait baterai kendaraan listrik, baik dari bentuk maupun spesifikasi. Keseragaman baterai yang beredar akan mempermudah masyarakat dalam bermobilitas menggunakan kendaraan listrik.

"Kalau roda dua ya sistem swap (tukar), diharapkan semua kendaraan listrik pakai baterai yang sama sehingga mudah dan sangat efisien. Kalau roda empat diharapkan banyak SPKLU yang fast charging," ujarnya.

Agar Indonesia Tidak Cuma Menjadi Pasar

Dibutuhkan investasi yang sangat besar agar kendaraan listrik bisa menggantikan kendaraan berbahan bakar minyak. Dengan potensi yang ada, Indonesia dinilai bisa menjadi pelopor di antara negara-negara Asia dalam transisi energi.

Feri Yusifar, pakar mobil listrik Fakultas Teknik Universitas Indonesia mengatakan, menurunkan harga akan menjadi tantangan terbesar. Apapun jenis dan merek kendaraan listik, pertimbangan harga akan menjadi alasan masyarakat.

Feri menyebut, harga mobil listrik di kisaran Rp200 juta hingga Rp300 juta akan cocok untuk konsumen Indonesia. Namun dia mengingatkan, faktor safety atau keselamatan kendaraan wajib dipenuhi agar bisa memberikan rasa aman.

Di sisi lain, ketimbang memproduksi model baru kendaraan listrik, pemerintah harus membuat kebijakan yang mendorong konversi dari kendaraan jenis internal combustion engine (ICE) menjadi kendaraan bertenaga baterai.

"Itu kan banyak seperti Avanza bukan main banyak ya di kita. Kalau ke depannya pemerintah itu sudah menentukan tidak boleh menggunakan kendaraan ICE lagi maka akan dikemanakan Avanza-Avanza yang segitu banyak itu. Tantangannya itu kita bisa konversi ke kendaraan listrik dengan bisa dijamin keamanannya," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com.

Kemudian soal baterai. Feri mengatakan, potensi nikel yang menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik harus dimanfaatkan dengan maksimal. Kendalanya adalah, investasi untuk membuat pabrik baterai sangat mahal. Produk baterai Indonesia harus mampu bersaing dengan buatan China.

"Dan kita harus bisa memastikan juga bahwa baterai yang kita buat itu bisa bersaing, karena ini persaingannya global ya," imbuhnya.

Untuk itu, tegas Feri, diperlukan kampanye besar-besaran agar seluruh rakyat Indonesia mau menggunakan produk kendaraan listrik Indonesia meskipun produk itu belum sempurna dan harga masih mahal.

"Kalau kita mau mendukung, kita harusnya mau menggunakan produk sendiri," tukasnya.

Sedangkan pengamat otomotif Agus Tjahajana mengatakan, butuh gebrakan besar agar progres transisi kendaraan listrik di Indonesia lebih cepat. Dari beberapa studi yang dia pelajari, Indonesia terlambat 3-4 tahun dari negara-negara maju dalam hal kendaraan listrik.

"Tapi enggak apa-apa, kita kejar itu. Harus kita mulai," ujarnya kepada merdeka.com.

Peluang Indonesia, kata Agus, ada pada sumber daya nikel yang menjadi komponen utama baterai kendaraan listrik. Kesempatan inilah yang harus dilihat pemerintah sebagai cara untuk menarik produsen-produsen kendaraan listrik membuka pabrik di Indonesia.

"Dengan kita bikin baterai pabrik mobil pada datang ke sini karena kan baterai kan berat kan ya masa baterai dibawa ke sana terus dibawa lagi ke sini mobilnya. Jadi ya udah, bikin sini saja yang dekat, bikin baterai yang bagus," ujarnya.

Soal harga kendaraan listrik yang masih menjadi kendala, Agus menilai pemerintah bisa berperan dengan meringankan biaya pajak dan biaya-biaya lainnya.

"Baterainya itu 30 persen dari harga mobil. Usaha semua orang menurunkan harga dari mana, nah sekarang itu masalah skala ekonomi. Ya kalau mau berubah ada harga ada rupa," pungkasnya.