Tak ada dana, partai buruh pun tinggal wacana

Partai buruh dipastikan tidak akan bertarung di Pemilu 2019 mendatang.

2017-05-01 09:06:00

Upaya mempersatukan suara kaum buruh dalam wadah partai politik kembali digaungkan bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei atau May Day tahun ini. Pasca Pemilu 2014, wacana mendirikan kembali Partai Buruh menjadi agenda tahunan yang hingga kini belum terwujud.

Pemilu legislatif 2009 menjadi pemilu terakhir partai yang menggunakan embel-embel buruh dan pekerja ikut bertarung. Keduanya adalah Partai Buruh Sosial Demokratik pimpinan aktivis buruh Muchtar Pakpahan dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang diketuai oleh Daniel Hutapea. Hasilnya, keduanya tak mendapat suara yang cukup untuk menembus batas parliamentary threshold sebagai syarat menempatkan wakil di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pemilu 2014, PPPI mencoba ikut kembali, namun tidak lolos syarat administrasi di Komisi Pemilihan Umum.

Sedangkan Partai Buruh pimpinan Muchtar Pakpahan, sebelumnya pernah ikut pada Pemilu 1999 dengan memakai nama Partai Buruh Nasional, lalu pada Pemilu 2004 menggunakan nama Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) dengan nomor urut 2. Pada Pemilu 2009, Partai Buruh seharusnya tidak lolos verifikasi, tetapi dengan dikabulkannya gugatan empat partai gurem di Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh menjadi salah satu peserta pemilu legislatif 2009.

Selain Partai Buruh Nasional, ada tiga partai yang juga ikut Pemilu 1999 yang mewakili kaum buruh dan pekerja. Mereka adalah Partai Pekerja Indonesia, Partai Solidaritas Pekerja, dan Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia. Saat itu, tak ada satupun dari keempat partai itu yang bisa meraih suara yang cukup di tingkat nasional untuk meloloskan calegnya ke Senayan.

Menengok jauh ke belakang, setelah Indonesia merdeka, berbagai organisasi buruh lahir. Salah satu yang paling terkenal adalah Barisan Buruh Indonesia (BBI) yang didirikan tanggal 15 September 1945. Organisasi ini kemudian berubah menjadi Partai Buruh Indonesia (PBI). Salah satu pimpinannya yang mewakili unsur organisasi Barisan Buruh Wanita yakni SK Trimurti diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Tenaga Kerja pertama.

Di masa Orde Lama, Bung Karno cukup memperhatikan kaum buruh. 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dalam setiap peringatan Hari Buruh, Bung Karno selalu hadir di tengah kaum buruh dan menyampaikan pidato. Sebaliknya, saat rezim Soeharto berkuasa 32 tahun, gerakan buruh ditekan habis-habisan. Setiap aksi demonstrasi akan berhadapan dengan aparat. Para aktivis ditangkapi. Hari libur 1 Mei ditiadakan. Puluhan serikat buruh dilebur menjadi Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPSI).

Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Hanif Dhakiri menilai, salah satu faktor yang membuat gerakan buruh melemah adalah partisipasi kaum buruh dalam gerakan serikat semakin menurun tapi jumlah organisasi serikat buruh terus bertambah. Hal itu malah mempersulit gerakan buruh untuk mencapai titik temu dalam mengatasi persoalan perburuhan yang mendasar. Partisipasi kaum buruh dalam gerakan serikat menurun menjadi 3,2 juta orang. Padahal sebelumnya partisipasi kaum buruh mencapai 3,4 juta orang.

"Ini menurun jauh dibandingkan awal reformasi. Waktu itu partisipasi kaum buruh dalam gerakan serikat pekerja mencapai 8 juta orang," ujarnya.

"Saat ini saja sudah ada 14 konfederasi di Indonesia. Tahun ini akan segera bertambah lagi menjadi 15 konfederasi. Selain itu, ada 112 federasi yang ada di Indonesia. Belum lagi serikat pekerja itu sendiri yang jumlahnya sangat banyak," kata Hanif usai diskusi "Quo vadis sejarah perjalanan serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia" di Jakarta, Selasa (25/4/) lalu.

Pengamat politik Puslabpol, MA Hailuki menyatakan, saat ini, kaum buruh di Indonesia tidak memiliki sosok panutan atau tokoh yang berkharisma secara nasional yang mampu mewakili mereka. Beberapa pimpinan serikat buruh atau konfederasi memiliki afiliasi terhadap partai politik tertentu sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. "Jacob Nuwawea di PDIP, Dita Indah Sari di PKB, Said Iqbal sempat di PKS," ujarnya kepada merdeka.com.

Demo buruh depan Gedung Sate ©2016 Merdeka.com

Gerakan mempersatukan buruh melalu partai politik, menurut Luki, kurang laku karena secara ideologi kaum buruh di Indonesia menganut ideologi berbeda-beda. "Di Indonesia banyak yang pekerjaannya buruh tapi secara politik mereka ideologinya Islam, ada juga yang nasionalis, bahkan ada yang primordialis. Sehingga, meski berstatus sebagai buruh tapi memilih partai yang sesuai ideologi atau basis kedaerahannya dan malah tidak memilih partai buruh," jelasnya.

Gagalnya Partai Buruh di Indonesia diakui oleh Muchtar Pakpahan karena faktor pendanaan. Ketua Umum DPP Partai Buruh itu menyatakan sudah tidak mampu membiayai lagi operasional partai. "Berpolitik di Indonesia ditentukan uang. Kami tidak punya uang, jadi dengan sadar, terpaksa kita menghentikan partainya. Enggak tahu apakah sementara atau selamanya," tukasnya ketika dihubungi merdeka.com.

Dia menceritakan, saat mendirikan Partai Buruh pertama kali setelah reformasi, ada 1,7 juta anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang menjadi modal untuk mengikuti Pemilu 1999. "SBSI punya anggota 1,7 juta, nah yang 1,7 juta itu setuju mendirikan partai," ujarnya.

Asumsi Muchtar, dengan 1,7 juta anggota SBSI yang mendukung waktu itu, seharusnya Partai Buruh memperoleh 5 persen suara di Pemilu 1999. Namun dia menuding ada pihak yang bermain curang sehingga perolehan suara partainya tidak sesuai perkiraan. "Suara kita dipindahin, enggak bisa kita jaga. Jadi menjaga suara itu juga butuh uang," kata dia.

Menyambut Pemilu 2019 mendatang, Muchtar mengungkapkan, sempat ada pembicaraan di antara para pimpinan serikat buruh untuk membuat partai politik lagi. Tapi rencana itu lagi-lagi terbentur masalah pendanaan dan akhirnya batal.

"Yang dibutuhkan itu ada tokoh yang menjadi pendana. Tidak ada pendana ya berat. Indonesia, kelihatannya siapa pun kalau partai, penjahat pun kalau uangnya banyak bisa jadi. Tapi orang baik yang seumur hidup berbuat baik kepada rakyat ya enggak jadi kalau enggak ada uangnya," ujarnya.

"Untuk pemilu 2019 sempat berkumpul, hampir semua serikat buruh sepakat mendirikan partai buruh. Tapi saya tanya terakhir 'ada enggak di antara kita yang punya uang?' enggak usah uang banyak, partai-partai lain triliunan. Saya bilang kita 150 miliar aja udah gol. Enggak ada (yang menjawab) kami saling memandang. Ya udah saya enggak ikut kalau enggak ada (uang). Kita hanya mengumpulkan suara diambil orang."

"Kalau 2019 sudah dipastikan tidak ada partai buruh karena tidak ada dana," tutup Muchtar.

Baca juga:
May Day, 20 ribu buruh Bekasi gelar aksi ke Jakarta
Dua kebijakan pemerintah dinilai tidak pro buruh
Berikut rekayasa lalu lintas Jakarta terkait demo di Hari Buruh
Komnas HAM: Gaji pekerja di Indonesia terendah se-Asia
17 Ribu polisi amankan May Day di Jakarta
Menanti kebangkitan Partai Kaum Buruh

(mdk/bal)