Tidak ada pilihan pas buat kita

Menurut Suciwati, isu penegakan hak asasi hanya jadi komoditas politik.

Bagi Suciwati, pemilihan presiden kali ini dia menghadapi dilema. Sebab dua calon presiden bakal bertarung 9 Juli nanti memiliki catatan tersendiri terkait pelanggaran hak asasi manusia.

Dia mengakui calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto tersandung soal hak asasi. Sedangkan pesaingnya, Joko Widodo alias Jokowi disokong pelanggar hak asasi. Alhasil, kata dia, tidak ada pilihan pas.

"Yang satu kesandung kasus pelanggaran HAM, soal kasus penculikan. Satunya di sekitarnya penjahat HAM juga," kata Suciwati saat dihubungi melalui telepon selulernya semalam. Meski begitu, dia berkomitmen tetap akan bersuara lantang memperjuangkan kasus pelanggaran hak asasi, termasuk yang menimpa suaminya, mendiang Munir.

Berikut penuturan Suciwati kepada Arbi Sumandoyo dari merdeka.com.

Sebagai korban pelanggaran hak asasi, apakah Anda melihat ada harapan terhadap dua pasang calon presiden untuk menyelesaikan kasus HAM, termasuk kasus Munir?

Kita itu selalu dihadapkan pada dua pilihan sulit. Kita itu tidak ada pilihan pas buat kita. Karena yang satu kesandung pelanggaran HAM, soal kasus penculikan, dan satunya di sekitarnya penjahat HAM juga. Ada soal kasus Talang Sari, Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, dan pembunuhan Munir.

Kalau yang satunya pelaku, satunya lagi orang-orang di sekelilingnya. Kalau melihat itu, harapan itu buat saya nggak perlu saya taruh kepada kedua calon karena rezimnya buruk. Saya tetap memelihara harapan itu. Siapa pun presidennya akan tetap kita lawan.

Di kubu pertama, karena dia (Prabowo) pelaku, itu akan lebih berat. Kalau satunya, karena dia (Jokowi) tidak melakukan secara personal, sebagai individu mungkin masih  sedikit bisa kita harapkan. meski orang-orang di sekitarnya juga pelaku.

Artinya, kalau Jokowi terpilih, ada harapan untuk penyelesaian kasus HAM dan Munir?

Ya, aku melihat seperti itu meski sama beratanya, tapi akan lebih sangat berat jika itu pelakunya. Kalau ini masih temen-temen, ini kita dorong, sedikit kita paksa untuk menyelesaikan. Apalagi visi misinya itu juga gitu.

Seberapa yakin Anda Jokowi bisa menyelasaikan kasus-kasus pelanggaran HAM?

Saya nggak mau omong satu atau ini ya, soal personal lagi. Tapi kami akan terus meminta kasus-kasus pelanggaran HAM diselesaikan. Kasus Munir, penculikan, semua kasus selama ini adalah utang negara. Siapa pun jadi presiden harus menyelesaikan. Tidak perduli apakah nantinya Prabowo, tapi itu harus diselesaikan.

Kalau melihat ke belakang, penegakan-penegakan kasus HAM seperti apa?

Kalau kita melihat ke belakang, sepuluh tahun, kita melihat hanya diberikan janji-janji palsu saja. Kami dijadikan komoditas politik juga, hanya dijadikan wacana terus, tidak
memikirkan nasib kami. Itu sangat jelas.

Misalkan parlemen pada 2009 meminta segera ada pengadilan HAM ad hoc untuk segera diusut, segera memanggil para pelaku pelanggar HAM, kasus penculikan untuk segera
diselesaikan, tapi pemerintah tidak melakukan. Pada 2008 korban pelanggaran HAM ini diterima oleh presiden juga gitu. Katanya mau menyelesaikan semua pelanggaran HAM tapi nggak ada.

Berati isu HAM yang saat ini hanya dijadikan komoditas politik?

Buat penguasa, buat orang mencari kekuasaan saja, iya. Bukan punya komitmen benar-benar menegakkan, membawa para pelanggar HAM itu ke pengadilan ad hoc. Menegakkan hukum, itu harusnya dilakukan. Kita hanya dikasih janji-janji, mereka tidak perduli.

Bahkan kita hari ini omong soal kasus HAM saja kan tidak. Kemarin di debat pun hanya sekilas saja. Bukan secara detail, termasuk Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2. Itu kan nggak.

Bukankah itu konteksnya penegakan hukum?

Penegakan hukum dan penegakan HAM itu saling terkait. Jika penegakan HAM itu dilakukan pastinya penegakan hukum itu jalan. Tapi kenyataannya, penegakan HAMnya jauh, apalagi penegakan hukumnya.

Artinya dua calon presiden ini tidak serius ingin menuntaskan pelanggaran HAM?

Kalau lihat manifesto Gerindra kan ngeri. Kalau kita mau omong soal penegakan HAM nggak ada, apalagi omong soal penegakan hukum. Mungkin soal retorikanya iya. Visi misinya Jokowi jelas juga soal penegakan HAM tapi aku nggak tahu. Ini kan orang baru, aku nggak pernah tahu orangya. Dia tidak pernah (melanggar HAM), aku bilangnya
rekam jejak, iya.

Di Jokowi belum ada pelanggaran HAM. Di Prabowo kan sudah dan tidak pernah dibawa ke pengadilan HAM. Itu yang penting. Satunya tersangkut kasus pelanggaran HAM, satunya belum pernah. Kalau disuruh melihat, buat kami yang penting adalah rekam jejak. Orang itu dilihat sejarah hidupnya, apa yang telah dilakukan itu penting.

Kalau dilihat dari dua pasang calon, mana paling banyak melakukan pelanggaran HAM berat?

Saya tidak mau terjebak di ruang Anda taruh-taruh aku. Ketika saya menolak orang melakukan pelanggaran HAM bukan berarti saya mendukung yang satunya. Tapi saya akan bilang ke masyarakat, orang itu harus cerdas melihat.

Nah kalau mau omong jujur, partai di tempat kita itu tidak ada yang bersih. Penuh dengan para maling, penjahat HAM, ada semua di situ. Jadi kalau saya diminta omong satu atau dua, saya nggak akan ngomong itu. Ini soal langsung, umum, bebas, dan rahasia. Aku hargai itu. Kalau aktivis lain pilih nomor dua terserah.

Artinya dua-duanya punya sejarah tersendiri untuk Anda?

Ada catatan. Kalau yang satunya parah, satunya bukan dia yang salah, tapi orang-orang di sekitarnya. Satunya pelaku, satunya bukan tapi orang-orang di sekitarnya. Itu yang
membedakan.

Kalau secara visi misi penegakan HAM?

Visi misinya bagusan nomor dua dong.

Tapi visi misi itu bisa saja tidak dijalankan?

Kebohongan itu selalu kita dapatkan, sepuluh tahun kemarin sudah kita dapatkan kebohongan itu. Nah ini adalah contoh buruk. Kalau kita tidak percaya dengan pemimpin, kita tidak akan dapat apa-apa. Dalam artian siapa pun pemimpinnya kita akan dorong penegakan HAM itu harus mereka lakukan, mereka harus tegakkan.

Tapi kalau visi misi, lagi-lagi dilihat saja rekam jejaknya. Kita bisa lihat juga. selama ini apa yang dilakukan Jokowi, selama dia jadi wali kota kayak apa, selama jadi gubernur kayak apa. Dia bekerja atau hanya omong? Atau dia hanya janji? Kalau Prabowo, selama ini dia bekerja jadi apa, dia tentara. Profesional apa tidak, apa dia sudah melakukan tugas negara dengan baik.

Ketika kita omong soal rekam jejak, ada fakta-fakta. Kalau Prabowo jelas, kami punya korban. Ibu-ibu mencari anak mereka dan diakui juga oleh Prabowo. Dia mendapat tugas untuk mengamankan. Kalau Jokowi, aku belum menemukan kesalahan fatal dilakukan oleh dia. Apakah dia pernah menyiksa orang, belum kan?.

Harapan penegakan HAM, termasuk kasus Munir, ada di Jokowi atau Prabowo?

Mungkin masih ada prospek di kubu Jokowi. Tapi kalau Prabowo saya tidak melihat. Kalau Jokowi jadi, saya bilang harapannya masih ada. Bekerjanya tidak terlalu berat untuk mendorong penegakannya dibanding yang jadi itu Prabowo. Sangat berat dan mungkin sangat terancam.

Berarti Anda yakin kasus Munir bisa diselesaikan oleh salah satu dari mereka?

Soal kasus Munir, tidak hanya kasus itu, semua pelanggaran HAM di nomor satu berat sekali. Tapi kalau di nomor dua masih mungkin, kita masih ada ruang. Artinya kalau di nomor dua, dia bukan pelaku. Tapi kalau di nomor satu, dia pelaku.