Mempercantik Transisi Energi Sektor Transportasi lewat Mobil Listrik

Yohannes Nangoi, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengungkapkan populasi mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) masih sangat sedikit. Di kantong Gaikindo, terbilang jumlah BEV kurang dari 1.000 unit per Juni tahun ini. Hanya 0,1 persen di pasar.

2021-08-27 12:36:32

Setengah meradang, Yohannes Nangoi,Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengungkapkan populasi mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) masih sangat sedikit. Di kantong Gaikindo, terbilang jumlah BEV kurang dari 1.000 unit per Juni tahun ini. Hanya 0,1 persen di pasar.

"Pada 2019 penjualan mobil BEV masih nihil. Setahun kemudian ada penjualan 300 unit dan di Januari-Juni tahun ini penjualannya 500 unit. Jadi saat ini baru 800 unit BEV di Indonesia," kata Yohannes Nangoi dalam suatu acara daring, medio Juli lalu.

Padahal pemerintah sudah mendorong era mobil listrik sejak terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (BEV) untuk Transportasi Jalan. Rupanya perpres yang diteken Presiden Jokowi dan ditetapkan pada 8 Agustus 2019 belum cukup ampuh.

Pabrikan otomotif di Indonesia masih belum “pede” memasarkan mobil listrik, sementara konsumen masih belum melek soal teknologinya. Dampaknya, jumlah permintaan terhadap mobil listrik baterai (BEV) pun masih sangat kecil. Alhasil, era mobil listrik di republik ini masih jauh panggang dari api. Padahal Kementerian Perindustrian RI menargetkan populasi mobil listrik mencapai 20 persen pada 2025, yang artinya tinggal 4 tahun lagi.

Menurut riset Climate Transparency bertajuk “Mengembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia, Pelajaran dari Pengalaman Amerika Serikat, Norwegia, dan China” yang diterbitkan Institute for Essential Services Reform (IESR) Februari 2021, ekosistem kendaraan listrik di Indonesia belum terbangun. Ekosistem tersebut memiliki lima aspek, yakni infrastruktur pengisian daya, model dan pasokan kendaraan listrik, kesadaran dan penerimaan publik, rantai pasokan baterai dan komponen kendaraan listrik, serta insentif dan kebijakan pendukung pemerintah.

“Bisa dikatakan masih sangat minim perkembangannya (ekosistem mobil listrik). Hal ini menyebabkan tingkat adopsi kendaraan listrik di Indonesia sangat rendah dalam beberapa tahun terakhir. Adopsi motor listrik baru 0,1 persen dan mobil listrik sekitar 10 persen dari yang ditargetkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (REUN). Bila dibandingkan dengan target produksi dan jumlah motor listrik yang siap jalan masih sangat kecil, sementara untuk mobil listrik, seluruh pengadaannya masih sepenuhnya diimpor,” tulis riset tersebut di halaman 10.

Pengembangan kendaraan elektrifikasi termasuk mobil listrik merupakan salah satu strategi pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi mengurangi pemanasan global secara aktif. Indonesia mengambil visi new energy vehicle (NEV) untuk membangun kendaraan ramah lingkungan di industri otomotif nasional.

Lewat NEV, mobil dengan bahan bakar non-tradisional (fosil) didorong, seperti bahan bakar etanol, biogas, biodiesel, hidrogen, tenaga surya, hingga BEV. Kendaraan bermotor konvensional; berteknologi internal combustion engine (ICE), yang mengonsumsi bahan bakar fosil tidak ramah lingkungan karena memiliki emisi gas rumah kaca tinggi. Kesehatan publik menjadi taruhan di masa depan bila teknologi non-ramah lingkungan ini terus dikonsumsi.

Kendaraan elektrifikasi juga didorong dengan status Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian Paris pada April 2016 silam. Di Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan aktif mencegah terjadinya perubahan iklim, yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan UU No 16 tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris.

Salah satu bentuk konkret kontribusi Indonesia terhadap persoalan iklim dunia itu adalah penurunan emisi hingga 2030 sebesar 29 persen dan sampai 41 persen bila dengan dukungan internasional. Sektor energi –termasuk sektor transportasi, berkontribusi 11 persen dalam upaya tersebut bersama sektor lainnya seperti kehutanan (17 persen), pertanian (0,32 persen), industri (0,10 persen), dan limbah (0,38 persen), menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Faktanya, sektor transportasi merupakan sektor terbesar kedua di republik ini yang mengonsumsi bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan. Menurut data Indonesia Battery Corporation (IBC), kendaraan berbahan bakar fosil memiliki emisi karbon sebanyak 4.100 kg per 19.000 km per tahun. Bandingkan dengan emisi mobil listrik dari pembangkit yang hanya 1.300 kg atau dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT) 0 kg!

Padahal setiap tahun jumlah kendaraan bermotor teknologi jadul ini terus bertambah 5 persen, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Per 2019, jumlah total kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 133 juta unit. Maka itu, perubahan radikal konsumsi energi di sektor transportasi mutlak dilakukan, bila Indonesia ingin berhasil mencapai tujuan netral karbon pada 2050, seperti termaktub dalam Perjanjian Paris 2016.

Salah satu caranya adalah melakukan transisi energi di sektor transportasi secara signifikan supaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan menggunakan mobil listrik berbasis baterai, sekaligus meningkatkan energi terbarukan dalam bauran energi nasional.

“Ketenagalistrikan dan transportasi menjadi dua sektor prioritas untuk melakukan dekarbonisasi," kata Jannata Giwangkara, Manager Program Transformasi Energi IESR dalam acara peluncuran Laporan Seri Studi Peta Jalan Transisi Energi Indonesia, November tahun lalu.

Selain menghilangkan emisi karbon, kendaraan eletrifikasi juga penting untuk kondisi kesehatan keuangan republik ini, yang setiap tahun mengeluarkan biaya jumbo untuk subsisi bahan bakar minyak (BBM).Berstatus negara “net oil importer” sejak 2003, subsidi BBM sangat merongrong keuangan negara yang mestinya bisa digunakan untuk kegiatan lebih produktif bagi rakyat.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, anggaran subsidi BBM diperkirakan naik sekitar 16 persen menjadi Rp 77,5 triliun. Bila bicara subsidi energi termasuk listrik, anggarannya lebih besar lagi yakni Rp 134,03 triliun, berdasarkan Buku Nota Keuangan Beserta RAPBN 2022, yang dirilis pada 16 Agustus lalu.

©Liputan6.com/Angga Yuniar

Mendorong Populasi Mobil Listrik

Meski terkesan stagnan, pemerintah terus mendorong pengembangan mobil listrik di Tanah Air dengan menerbitkan PP No 74/2021 tentang tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor yang dirilis 2 Juli lalu.

Beleid ini prinsipnya mengatur bahwa PPnBM kendaraan bermotor dipungut berdasarkan kadar emisinya, bukan lagi kapasitas mesin. Makin sedikit kadar emisinya, makin kecil PPnBM yang dibayarkan. Sebaliknya, makin besar kadar emisi kendaraan, maka makin mahal PPnBM-nya. Kebijakan ini memiliki dua tahap, dengan tahap pertama segera berlaku pada 16 Oktober 2021 untuk mempercepat ekosistem mobil listrik di Indonesia.

Lee Kang Hyun, Chief Operating Officer Hyundai Motor Asia Pacific, menaruh harapan besar terhadap PP No 74 yang memberikan keringanan pajak bagi mobil listrik berbasis baterai (BEV). Sebab bisa mendorong harga jual mobil listrik di Indonesia menjadi lebih murah, sementara sisi lain mobil berbahan bakar fosil lebih mahal termasuk mobil hybrid karena masih mengonsumsi BBM.

“Keringanan pajak bagi mobil listrik ini sangat penting, supaya gap harga jual BEV dengan mobil ICE semakin kecil, sehingga populasi mobil listrik di Indonesia semakin banyak,” ujar Lee dalam acara Investor Daily Summit 2021.

Hyundai berencana memasarkan mobil listrik baterai buatan Indonesia dari pabrik barunya di Cikarang, Jawa Barat, pada tahun depan (2022). Pabrik baru ini mampu memproduksi 150.000 unit per tahun.

Kementerian Perindustrian RI menargetkan populasi mobil listrik mencapai 20 persen di pasar otomotif pada 2025. Bila pada 2025 pasar otomotif diprediksi mencapai dua juta unit, maka ada 400.000 unit mobil listrik beredar di jalan negeri ini. Populasi tersebut menghemat konsumsi BBM sebesar 5 juta barel per tahun dan menguarangi emisi karbon sebanyak 1,4 juta ton.

Kementerian terus meningkatkan target tersebut, sehingga pada 2030 diprediksi ada 600.000 unit mobil listrik dan satu juta unit pada 2035. Penambahan populasi mobil listrik itu mampu menghemat konsumsi BBM total 20 juta barel per tahun dan emisi karbon 7,3 juta ton. Ini belum memperhitungkan populasi sepeda motor listrik yang ditargetkan mencapai 1,76 juta unit pada 2025 misalnya.

Saat ini populasi mobil listrik masih rendah, antara lain akibat fakor harga jual yang mahal. Menurut data Gaikindo, harga jual kendaarn eletrifikasi mulai Rp 600 juta ke atas. Misalnya Toyota Corolla Hybrid di atas Rp 600 jutaan, Mitsubishi Outlander PHEV Rp 1 miliar, dan Hyundai Ioniq Electric Rp 600 jutaan. Sementara pasar otomotif terbesar di Indonesia adalah mobil dengan harga jual di bawah Rp 300 juta. Selisih harga hampir 50 persen inilah yang menghambat konsumen beralih dari mobil konvensional ke mobil listrik.

Kertas riset IESR (Februari, 2021) menyebutkan meski beberapa insentif diberikan pemerintah, harga kendaraan listrik di Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan kendaraan konvensional. Menurut analisisnya, menggunakan skema insentif dan perpajakan kendaraan listrik yang ada saat ini serta pembebasan beamasuk, mobil listrik memiliki harga jual 20 persen lebih tinggi dibandingkan mobil konvensional dengan tipe sama. Walaupun diberikan fasilitas pembebasan PPnBM dan pajak daerah (BBNKB), harga kendaraan listrik masih kurang terjangkau bagi sebagian besar pembeli kendaraan bermotor, akibat tingginya harga baterai dan beberapa pajak seperti PPN dan PPh impor yang masih melekat. Pemerintah perlu memberikan dukungan fiskal yang lebih signifikan untuk membuat harga kendaraan listrik lebih kompetitif.

“Studi lain IESR (2020) mengindikasikan konsumen mobil di Indonesia akan lebih tertarik membeli mobil listrik bila harganya hanya lebih mahal 10-15 persen dari mobil konvensional, disertai aspek pendukung lainnya seperti ketersediaan fasilitas catu daya (SPKLU), diskon tarif charging, dan lainnya,” tulisnya.

©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Opsi Biofuel

Gaikindo berpandangan mobil listrik bukanlah opsi tunggal dari kebijakan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Mengingat populasi mobil listrik masih sangat rendah di Tanah Air.

Menurut Yohannes Nangoi, Ketua Umum Gaikindo, pabrikan otomotif melihat Indonesia punya banyak alternatif untuk energi kendaraan bermotor seperti bahan bakar berbasis pertanian: biofuel dan gasohol.

Energi biofuel misalnya, bisa dikembangkan sebagai satu opsi karena sumber bahan bakunya banyak di Indonesia dan terutama dapat digunakan untuk kendaraan niaga atau kendaraan berat di lokasi tertentu seperti perkebunan dan pertambangan. Apalagi pemerintah memiliki program biodiesel mulai B15 hingga B30.

Program B20 sudah dimulai sejak 2016 hingga 2019, yang berhasil menghemat devisa negara senilai Rp 26 triliun dengan indikator penurunan belanja impor solar. Sehingga program B20 dilanjutkan dengan program B30 pada tahun lalu hingga 2025. Program B30 diperkirakan bisa menghemat devisa Rp 67 triliun per tahun.

"Target Gaikindo tetap zero emission vehicle. Tapi jangan lupakan biofuel, karena ramah lingkungan untuk kendaraan niaga berat. Biofuel patut dikembangkan, apalagi tanpa harus membangun infrastruktur baru seperti mobil listrik yang butuh pembangunan stasiun pengisian daya," pungkas Nangoi.

(mdk/sya)