3 Alasan Bank Indonesia Perluas Rasio Kredit Perbankan ke UMKM Jadi 30 Persen
Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Juda Agung mengatakan, tujuan pertama terkait perluasan target pembiayaan inklusif. Tidak hanya untuk UMKM, tapi juga untuk masyarakat yang terbatas secara akses keuangan.
Bank Indonesia (BI) memaparkan tiga tujuan memperluas rasio kredit perbankan kepada sektor UMKM jadi paling sedikit sebesar 30 persen pada Juni 2024 mendatang.
Keputusan ini diterbitkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini berlaku efektif per 31 Agustus 2021.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kenapa Bank BRI membantu UMKM Jambu Kristal Tanwiedjie di Purworejo? Bank BRI banyak membantu masyarakat agar bisa terus bertahan dan meningkatkan perekonomian petani jambu kristal.
-
Kenapa Pemprov Kaltim ingin Perusda MBS bekerja sama dengan Bankaltimtara? Berkaitan dengan kendaraan listrik tersebut, Ia ingin Perusda MBS bisa bekerja sama dengan Bankaltimtara. “Memang kalau sekarang belum berlaku itu, tapi harus dimulai. Saya minta MBS memulai membeli kendaraan-kendaraan non-fosil atau listrik," ungkapnya.
-
Di mana Perpustakaan Bank Indonesia di Surabaya berada? Perpustakaan ini terletak di tengah kota, tepatnya di Jalan Taman Mayangkara, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Juda Agung mengatakan, tujuan pertama terkait perluasan target pembiayaan inklusif. Tidak hanya untuk UMKM, tapi juga untuk masyarakat yang terbatas secara akses keuangan.
"Bukan hanya UMKM, kita juga dorong pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini tidak punya akses ke sektor keuangan, atau relatif terbatas. Termasuk perorangan berpenghasilan rendah atau MBR," ujarnya dalam sesi teleconference, Jumat (3/9).
Juda lantas membayangkan jika sekelompok UMKM membentuk grup usaha se-level korporasi, yang mana dari sisi penjualan hingga permodalannya melebihi pelaku UMKM lain secara umum.
"Ini kita tampung dalam ketentuan ini. Korporasi ini penting bagi UMKM untuk miliki akses pasar dan permodalan lebih baik," ungkap dia.
Kedua, Bank Indonesia hendak memperluas mitra bank kepada UMKM. "Kerja sama fintech dan bank terus alami peningkatan. Kemudian dengan lembaga-lembaga tertentu kayak PNM, Pegadaian, ini diperluas," sambungnya.
Terakhir, yakni terkait perluasan opsi pembiayaan melalui surat berharga negara atau SBN. "Jadi sekuritisasi dari kredit UMKM, surat berharga untuk pembiayaan UMKM itu bisa digunakan," sebutnya.
Kontribusi Lewat Fintech
Intinya, Bank Indonesia ingin perbankan yang selama ini tidak memiliki expertise di bidang UMKM seperti bank asing dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pembiayaan tidak langsung.
"Itu dilakukan melalui mitra dengan fintech atau pembelian SBN yg underlying-nya UMKM. Sehingga everybody bisa partisipasi dalam pengembangan UMKM, dan ekosistem akan makin berkembang," tegas Juda.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com