Layanan QRIS Antar-Negara Kurangi Kebutuhan Dolar AS
Sebagai informasi, saat ini QRIS sudah bisa digunakan untuk transaksi di beberapa negara ASEAN yakni Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Untuk itu kerja sama serupa perlu dilakukan ke berbagai negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa penggunaan QRIS antar negara bisa menjaga cadangan devisa negara. Alasannya, transaksi pembayaran menggunakan QRIS di luar negeri akan mengurangi kebutuhan penggunaan dolar.
"Kalau QRIS dipakai di regional maka kebutuhan terhadap dolar akan menurun. Maka tentu akan memperkuat cadangan devisa kita," kata Airlangga di acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di Jakarta, Selasa (6/12).
-
Kenapa QRIS di luncurkan oleh Bank Indonesia? Alasan mengapa Bank Indonesia mengesahkan transaksi QRIS ini adalah karena aksesnya yang begitu cepat.
-
Apa itu QRIS? Transaksi QRIS dinilai serupa dengan uang elektronik seperti e-toll.
-
Kapan QRIS di luncurkan? Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS ini sendiri telah diluncurkan oleh Bank Indonesia di tanggal 17 Agustus 2019.
-
Siapa yang bertanggung jawab dalam mengembangkan QRIS di Indonesia? Bank Indonesia (BI) mengumumkan perluasan jaringan kerja sama internasional dalam bidang pembayaran berbasis QR code dengan Bank of Korea (BoK).
-
Apa itu Bank Garansi QLola by BRI? Secara umum, Bank Garansi atau jaminan bank merupakan sebuah perjanjian di mana bank memberikan jaminan kepada pihak ketiga bahwa nasabah akan memenuhi kewajibannya. Dapat dikatakan bahwa Bank Garansi adalah sebuah agunan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima agunan jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya atau terjadi wanprestasi.
Sebagai informasi, saat ini QRIS sudah bisa digunakan untuk transaksi di beberapa negara ASEAN yakni Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Untuk itu kerja sama serupa perlu dilakukan ke berbagai negara.
"Nah ini yang harus kita dorong agar kita lebih maju memang negara lain," kata dia.
Indonesia telah membuat kerangka ekonomi digital tahun 2025. Namun penerapannya ingin dipercepat menjadi tahun 2023 karena digitalisasi tidak bisa menunggu 2 tahun lagi.
"Digitalisasi itu cepat kita tidak bisa menunggu tahun 2025, karena tahun 2025 seluruhnya juga sudah akan berubah," kata dia.
Maka dalam rangka memimpin ASEAN, Indonesia ingin meningkatkan digitalisasi di daerah. Sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 11,1 persen.
"Kita melihat bahwa kenaikan PAD akibat elektronifikasi transaksi naik 11,1 persen.
Transformasi Ekonomi
Dia menambahkan transformasi ekonomi berbasis digital dan khusus di Indonesia diperkirakan pertumbuhannya USD 250 miliar pada 2025. Sementara untuk tahun depan diperkirakan sudah USD 223 miliar.
Target itu diperkuat lewat pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang dibentuk pada 4 Maret 2021. Tujuannya, untuk mempercepat dan memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) daerah.
"Di tahun 2022, P2DD menargetkan 65 persen pemerintah daerah (Pemda) masuk ke dalam kategori digital. Dengan ini, saya tentu berharap dukungan gubernur, bupati, walikota, dan P2DD ini menjadi besar dan menjadi penting," pungkasnya.