OJK: Bank Syariah Siap Hadapi Kenaikan Suku Bunga BI
Bank Indonesia (BI) masih mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 3,5 persen selama 14 bulan berturut-turut. Meski demikian, sektor bank syariah tampaknya bakal tetap siap jika Bank Indonesia nantinya akan menaikkan suku bunga acuan.
Bank Indonesia (BI) masih mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 3,5 persen selama 14 bulan berturut-turut. Meski demikian, sektor bank syariah tampaknya bakal tetap siap jika Bank Indonesia nantinya akan menaikkan suku bunga acuan.
"Data menjawab, bahwa kondisi perbankan syariah Insya Allah sangat siap, baik dari kondisi likuiditas, DPK, maupun dari penyaluran pembiayaan dalam menghadapi rencana kenaikan suku bunga BI. Semuanya masih managable," ujar Kepala Departemen Pengawas Bank Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jasmi dalam sesi webinar, Jumat (22/4).
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang diklaim sebagai informasi palsu yang beredar tentang Bank Syariah Indonesia? Beredar sebuah surat berisi pengumuman diklaim berasal Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengubah tarif transfer antarbank dari menjadi Rp150.000 per bulan.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang ingin dicapai OJK dari pengembangan perbankan syariah? Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produkproduk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Siapa yang menjamin simpanan nasabah di bank? LPS hanya akan menjamin simpanan nasabah sampai jumlah Rp2 miliar.
Jasmi memaparkan, kesiapan itu terpancar dari likuiditas perbankan syariah dalam konteks risiko, permodalan, efisiensi, maupun penyaluran pembiayaan.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, share total aset perbankan syariah per Februari 2022 mencapai Rp 681,95 triliun. Jumlah itu setara 6,65 persen dari share total aset perbankan nasional yang sebesar Rp 10.249 triliun.
Di sisi lain, share dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah mencapai Rp 543,11 triliun, atau setara 7,23 persen perbankan nasional senilai Rp 7.515 triliun. Begitu pun untuk share pembiayaan yang disalurkan (PYD) bank-bank syariah per Februari 2022, yang mencapai Rp 423,46 triliun. Itu setara 7,18 persen dari perbankan nasional dengan nilai Rp 5.849 triliun.
"Angka-angkanya menunjukan masih begitu. Kecuali ada tantangan baru, kita juga enggak tahu ke depan bagaimana. Insya Allah, mudah-mudahan betul-betul siap," imbuhnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)