4 Proyek Jokowi yang dituding balas budi
Beberapa program kerja yang dijalankan oleh Jokowi dituding sebagai proyek balas budi oleh sebagian pihak.
Beberapa program kerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) seperti monorail dan MRT untuk mengatasi kemacetan telah mulai dikerjakan. Untuk diketahui, kedua proyek besar tersebut diteruskan pengerjaannya dari pemimpin Jakarta periode sebelumnya.
Namun, berdasarkan analisa pengamat transportasi Darmaningtyas bahwa proyek Monorail tidak layak untuk bisnis, sebab untuk pembangunan transportasi bermoda rel itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Adapun alasan Jokowi melanjutkan proyek yang terbengkalai beberapa tahun lalu itu dikarenakan balas budi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri.
Tak hanya dituding balas budi terhadap Mega, mantan Walikota Solo juga sempat dianggap nepotisme saat muncul kabar Kalla Grup (perusahaan milik Jusuf Kalla) akan menjadi konsorsium PT Jakarta Monorail. Tetapi, hal tersebut terbantahkan saat Ortus Holding Ltd yakni perusahaan milik Edward Suryajaya menjadi pemenang tender investasi untuk monorail.
Kemudian, penunjukan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo sebagai kepala pengawas sekaligus pengelola Taman Margasatwa Ragunan (TMR) dituding sebagai balas budi. Sebab, Hashim merupakan salah satu Tim sukses Ahok saat Pilkada DKI Jakarta Tahun lalu.
Berikut proyek-proyek Pemprov DKI Jakarta yang dituding sebagai balas budi dari Jokowi dan Ahok terhadap para pendukungnya.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat kuliah? Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
-
Kenapa Jokowi panggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Monorail proyek balas budi Jokowi ke Megawati
Proyek monorail yang sempat mangkrak sejak zaman Fauzi Bowo, akhirnya dilanjutkan pembangunannya oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Ternyata dibalik diteruskannya pembangunan sarana transportasi berbasis rail tersebut merupakan proyek balas budi Jokowi ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.
"Ya menurut analisa saya, monorail yang mencanangkan pembangunan adalah Megawati. Megawati itu adalah ketua umum PDI Perjuangan. Sehingga, Pak Jokowi kan jadi gubernur karena Megawati. Itu dugaan saya. Dalam menghadiri peluncuran logo monorail kemarin itu, baru menemukan jawaban itu. Tetapi itu sekali lagi analisa saya bukan diberitahu oleh seseorang ya," ujar Darmaningtyas saat dihubungi wartawan, Minggu (20/10).
Darmaningtyas mengatakan, sebenarnya inisiatif yang menjadi alasan Jokowi untuk melanjutkan kembali proyek monorail tersebut. Dia menegaskan, monorail dilanjutkan Jokowi sebagai balas budi merupakan analisa pribadi.
Dia menjelaskan, pembangunan monorail membutuhkan biaya yang tidak murah, karena Rp 17 triliun dianggarkan untuk mewujudkan transportasi berbasis rail beroperasi di ibu kota. Menurutnya, balik modal dari investasi yang mencapai belasan triliun membutuhkan waktu yang tidak singkat.
"Jadi ini bisnis tidak layak. Ya kalau mau jujur, itu (monorail) terlalu mahal untuk investor dibandingkan dengan kecepatan balik modal," jelasnya.
Menurutnya, alasan Ortus Holding ltd mau berinvestasi dipastikan ada perhitungan tersendiri. Sedangkan, keinginan Jokowi agar pengendara mobil pribadi beralih ke transportasi massal saat monorail sudah berjalan, dianggap hanya harapan sia-sia. Sebab, monorail hanya beroperasi di tengah kota berbeda dengan jalur yang ditawarkan Adhi Karya.
"Itu kan kalau monorail yang diusulkan Adhi Karya, jalur dari cibubur ke senayan. Kalau monorail yang jalur green line enggak lah. Itu malah jadi angkutan wisata," jelasnya.
Adik Prabowo kelola Ragunan
Gubernur DKI Joko Widodo mengangkan Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Pengawas Taman Margasatwa Ragunan karena alasan adik Prabowo cinta terhadap binatang. Oleh karenanya, anggapan ada nepotisme dibaliknya merupakan salah besar.
"Setahun lalu, waktu cerita-cerita sama Pak Hashim, saya tahu beliau cinta binatang. Langsung saya sampaikan, 'Pak, gimana kalau Bapak ikutan ngurus Ragunan'. Beliau bilang, 'Wah, nanti dikira politik balas budi lagi'. Saya jawab, 'Ndaklah, nanti saya yang tanggung jawab'," ujar Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan dialog publik di pusat rehabilitasi primata Schmutzer, Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).
Namun, pinangan dari Jokowi tidak langsung diterima oleh Hasim, hanya selang beberapa hari akhirnya menyetujui permintaan mantan walikota Solo tersebut. Jokowi mengaku keberadaan Hashim di Ragunan adalah right man in the right place.
"Saya jadi tak ragu lagi kalau mau melepas uang miliaran atau triliunan karena sudah ada orang yang mengawasi penggunaannya," katanya.
Jokowi berharap, keberadaan Hashim di Taman Margasatwa Ragunan dapat menjadikan tempat tersebut sebagai tiga fungsi utama, yakni konservasi satwa, penelitian, serta pusat rekreasi masyarakat DKI.
Kalla Grup dekati proyek monorail
DPRD DKI pun mencium aroma kurang sedap dalam pembelian saham Jakarta Monorail tersebut. Ketua Komisi B (bidang transportasi) DPRD DKI Selamat Nurdin pun meminta jangan ada politik balas budi dalam pembelian saham tersebut.
"Ini memang agak sulit dibuktikan, tetapi jangan sampai ada politik balas budi. Harusnya kerja sama secara profesional," ujar Nurdin kepada merdeka.com, Jumat (11/1).
Menurut Ketua DPW PKS DKI Jakarta ini, jangan ada tekanan dalam rencana pembelian saham Jakarta Monorail. Jokowi juga diminta untuk tidak ewuh pakewuh kepada JK, meski dirinya pernah dibantu dalam Pilgub tahun lalu.
"Satu yang jelas, jangan sampai ada politik balas budi. Pembelian saham untuk itu harus transparan. Yang kedua, kalau jadi dibeli seharusnya porsi Jakarta lebih besar, jangan porsi JK yang lebih besar," terangnya.
Proyek monorail dimulai pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, sekitar 2004. Namun sejak pergantian presiden dan gubernur, periode Fauzi Bowo, proyek tidak diteruskan hingga kini.
Proyek ini sesungguhnya sudah digagas sejak awal 2000-an. Penggagas studi kelayakan adalah PT Indonesian Transit Central (PT-ITC). Salah satu pemegang saham ITC adalah PT Adhi Karya. Transportasi monorail ini semula dirancang hendak menggunakan teknologi Jepang.
Sistemnya meliputi kereta, listrik, sinyal, komunikasi, dan urusan tiket berbiaya USD 424 juta, plus biaya pegawai USD 235 juta. Sehingga total biaya mencapai USD 659 juta atau setara Rp 6,5 triliun.
Dua jalur lintasan kereta dirancang sepanjang 24 kilometer dengan 27 stasiun, yaitu lintasan Green-line sepanjang 14,275 kilometer, membentang dari Palmerah, Gelora Bung Karno, Casablanca, Dukuh Atas, Karet, dan Pejompongan. Lintasan kedua, Blue-line sepanjang 9,725 kilometer, mulai dari Kampung Melayu, Tebet, Casablanca, Karet, Tanah Abang, Cideng, dan Taman Anggrek.
Setelah rancangan desain lintasan disetujui Pemerintah DKI, kemudian ITC bekerja sama dengan Omnico Singapore Pte menghasilkan PT Jakarta Monorail (PT JM). Kesepakatan keduanya, Omnico wajib mencari dana pembiayaan selama enam bulan. Sayang, Omnico tidak berhasil mendapat dukungan. Walhasil, monorail pun mangkrak.
Konsorsium BUMN yang digawangi oleh Adhi Karya berambisi 'menguasai' proyek ini. Mereka memilih tidak ingin bersinergi dengan perusahaan swasta dan ngotot agar proyek ini murni digarap oleh perusahaan-perusahaan pelat merah. Jokowi sendiri meminta agar Adhi Karya akur dengan Jakarta Monorail agar proyek ini tidak sebatas angan.
Adhi Karya pun akhirnya memutuskan untuk mundur dan meminta Jakarta Monorail mengembalikan aset yang selama ini sudah dikeluarkan Adhi Karya untuk proyek tersebut. Menurut Jokowi, tiang-tiang yang sudah diselesaikan oleh Adhi Karya akan diganti dengan nilai sekitar Rp 120-130 miliar.
Pergantian nama Jl Medan Merdeka
Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) akan meminta kepada kepala daerah di seluruh Indonesia untuk menggunakan nama Ir Soekarno sebagai nama jalan di wilayahnya masing-masing. Terutama kepala daerah yang diusung oleh PDIP.
"7 November yang lalu telah diberikan gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno, sehingga hal ini memiliki nilai yuridis dan politis. Kemudian kami akan lakukan peresmian jalan Bung karno, apakah jalan provinsi atau daerah, dalam waktu dekat ini akan dilakukan peresmian dengan nama Jalan Ir Soekarno," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah di Kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (9/1).
Menurut Basarah, dalam waktu dekat ini nama Jalan Ir Soekarno akan diresmikan di Surabaya. Termasuk kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. "Termasuk juga Pak Jokowi di Jakarta, silakan mencari di mana mau di tempatkan dan di mana peresmian Jalan Ir Soekarno tersebut," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sempat menyambangi MPR untuk membahas perubahan nama Jalan Medan Merdeka Utara diganti Jl Bung Karno, Medan Merdeka Selatan menjadi Jalan Bung Hatta. Jokowi mengatakan, usulan itu hanya bentuk penghargaan atas jasa perjuangan Soekarno dan M Hatta.
"Ya ini kan penghargaan jasa proklamator kan, kemudian Bung Hatta juga," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).
Jokowi mengaku tidak ada desakan dari PDIP soal pengusulan nama tersebut. Dia menegaskan, usulan itu murni untuk menghargai jasa kedua proklamator tersebut. "Ya kan kalau pakai nama Bung Karno saya kira pas, dan kemudian direspon oleh panitia 17 untuk itu," imbuhnya.