7 Kali menang, kali ini Yusril kalah
MK menolak gugatan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Yusril.
Mahkamah Konstitusi ( MK ) menolak gugatan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Yusril Ihza Mahendra . Dalam pertimbangannya MK menilai, uji materi tersebut berkaitan dengan putusan sebelumnya yang pernah diuji yakni nomor 14/PUU-XI/2013.
Hakim Konstitusi Harjono saat membacakan pertimbangan putusan gugatan pilpres di gedung MK mengatakan, dalil gugatan yang digunakan oleh Yusril yang mempergunakan pasal 22e ayat 3 UUD 1945 sebagai dasar pengujian konstitusional, pasal 3 ayat 5, pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, pasal 14 ayat 2, pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 dalam pengusulan capres dan wapres harus dilaksanakan sebelum pileg.
"Secara substansial telah dipertimbangkan MK dalam putusan Effendi Gazali dan kawan-kawan," kata Harjono, Kamis (20/3).
Meskipun Mahkamah tidak secara eksplisit menjelaskan pasal di perkara itu, kata Harjono, tapi pertimbangan mahkamah tersebut mutatis mutandis (perubahan yang penting telah dilakukan) dan berlaku terhadap dalil yang diajukan oleh Yusril.
"Adapun mengenai substansi pasal itu, menurut mahkamah yang menyatakan peserta untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik sejalan dengan pertimbangan mahkamah nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 (gugatan Effendi Ghazali) yang memberikan pertimbangan pelaksanaan pilpres setelah pemilu anggota perwakilan anggota lembaga perwakilan tidak mampu menjadi alat transformasi sosial ke arah yang dikehendaki," tukasnya.
Meski kali ini gugatannya ditolak oleh MK , mantan Menteri Kehakiman dan HAM pada Kabinet Gotong Royong mengaku sudah tujuh kali menang saat mengajukan gugatan baik MK maupun MA.
Berikut tujuh 'kemenangan' yang pernah dilayangkan Yusril.
-
Apa yang dikatakan oleh Yusril Ihza Mahendra terkait aturan presiden dalam kampanye? Guru besar hukum tata negara tersebut mengungkap bahwa Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Kapan Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres? Momen kunjungan kerja ini berbarengan saat Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres diajukan Kubu Anies dan Ganjar.
-
Bagaimana Yusril Ihza Mahendra membantah berita tentang investigasi dugaan korupsi Prabowo Subianto? “Tidak ada penalti apapun kepada pemerintah RI akibat pembatalan itu,” jelasnya.Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu menambahkan, pemerintah Qatar memang menginginkan Indonesia membeli pesawat bekas tersebut secara tunai, namun pemerintah Indonesia ingin membelinya dengan cara kredit. “Sebab itu, kita menggunakan agen perusahaan dari Republik Czech. Namun karena keterbatasan anggaran kita, pembelin dengan cara utang itupun akhirnya tidak jadi dilaksanakan,” tegas Yusril.
-
Apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan Pilpres? Momen kunjungan kerja ini berbarengan saat Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres diajukan Kubu Anies dan Ganjar.
-
Apa yang diubah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024? Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang terbatas 17 orang. “Ada kesepakatan baru, sekarang 19 orang. Sebelumnya MK hanya memperbolehkan pemohon membawa 17 orang terdiri dari 15 saksi dan 2 ahli,” kata Fajar kepada awak media di Gedung MK Jakarta, Selasa (26/3/2024).
-
Bagaimana Yusril membandingkan status hukum Eddy Hiariej dengan Bambang Widjojanto? Menurut Yusril, kasus yang menjerat Eddy berbeda dengan Bambang. Sebab, hingga saat ini mantan pimpinan KPK itu masih berstatus tersangka."Kalau orang di-SP3 itu close, orang dimenangkan praperadilannya close. Orang ini tersangka, cuma di-dep, tidak dimajukan ke pengadilan, sampai kapan pun menjadi tersangka," ujar Yusril.
MA kabulkan sebagian permohonan Yusril
Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan Yusril dengan menghilangkan frasa 'setiap kali' dalam pasal yang berbunyi: "Jangka waktu pencegahan paling lama enam bulan dan 'setiap kali' dapat diperpanjang paling lama enam bulan". Permohonan tersebut terkait dengan uji materi Pasal 97 ayat (1) UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Mahkamah Konstitusi.
Akibat putusan itu, setiap penegak hukum hanya bisa mencegah seseorang maksimal setahun atau 2 x 6 bulan, sudah termasuk perpanjangan. "Lebih dari itu, penegak hukum melanggar HAM," tegas Yusril yang pernah dicegah Kejaksaan saat menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Sisminbakum.
Menang di MK, Yusril paksa SBY perbaharui Perpres dan Keppres
Pada 5 Juni 2012 lalu, guru besar hukum tata negara ini juga menorehkan kemenangan di MK atas uji materi pasal wakil menteri di Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini telah memaksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY (SBY) mengubah dan memperbaharui Perpres dan Keppres pengangkatan para wakil menteri yang selama ini menjabat.
Terlepas dari status tersangka setelah Kejagung keluarkan SP3
Pada 31 Mei 2012 lalu, Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas dugaan korupsi Sisminbakum, di mana Yusril adalah salah satu tersangkanya. Dengan SP3 ini, maka status tersangka otomatis lepas dari Yusril.
Yusril menang di PTUN Jakarta
Pada 14 Mei 2012 lalu, Yusril sebagai Kuasa Hukum Agusrin M Najamudin, gubernur (nonaktif) Bengkulu, menang dalam putusan sela di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas gugatan terhadap Keppres No 48 Tahun 2012 tentang pengangkatan Junaidi Hamsyah sebagai gubernur Bengkulu. Meski baru putusan sela, palu hakim telah membatalkan pelantikan Junaidi sebagai gubernur Bengkulu definitif dan Agusrin batal dicopot.
Pada 7 Maret 2012 lalu, Yusril menang di PTUN Jakarta terkait gugatan SK Menkum dan HAM 16 Nopember 2011 No M.HH.PK.01.05.04 Tahun 2011 tentang pengetatan remisi terhadap narapidana korupsi dan terorisme. Putusan ini kala itu telah memanaskan suhu di parlemen yang akan menggalang interpelasi terkait pengetatan remisi, meski isu ini akhirnya menguap begitu saja.
Kemenanga Yusril di MK sebabkan Jaksa Agung dicopot
Kemenangan Yusril di MK pada 22 September 2011 barangkali 'kado' terindah Yusril dalam laga melawan rezim SBY. Sebab, putusan ini tidak hanya berdampak pada penerapan hukum, tapi juga berimbas pada pencopotan salah satu orang dekat SBY, yakni Hendarman Supandji yang sedang menjabat sebagai Jaksa Agung. Hendarman akhirnya diberhentikan SBY pada 24 September 2011. Pada 13 Juni lalu, Hendarman diangkat SBY sebagai kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Menang uji materi pasal soal saksi meringankan dalam KUHAP di MK
Pada 8 Agustus 2011, Yusril memenangkan uji materi pasal soal saksi meringankan dalam KUHAP di MK. Yusril melakukan uji materi ini, karena Kejaksaan Agung tidak mengabulkan permintaannya untuk menghadirkan SBY dan Megawati Soekarnoputri sebagai saksi meringankan dirinya saat menjadi tersangka Sisminbakum. Meski sudah memenangkan uji materi di MK, Kejaksaan Agung tetap tidak mau memanggil dua orang yang pernah menjadi bos Yusril dalam kabinet itu.